Menlu Iran: Fasilitas Nuklir Fordow Rusak Parah setelah Dibom AS

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan pemboman Amerika Serikat (AS) menyebabkan kerusakan yang signifikan dan dahsyat pada fasilitas nuklir Fordow.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan tidak dapat diterima bagi Iran untuk menangguhkan kerja sama dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA).

"Tidak seorang pun tahu persis apa yang terjadi di Fordow," kata Abbas Araghchi kepada wartawan CBS News, Rabu (2/7/2025). 

"Namun, yang kami ketahui sejauh ini adalah pengeboman AS menyebabkan kerusakan parah dan dahsyat pada fasilitas nuklir tersebut," lanjutnya.

Ia mengatakan Organisasi Energi Atom Republik Islam Iran saat ini sedang melakukan penilaian dan evaluasi, dan laporan mengenai masalah ini akan diserahkan kepada pemerintah.

Sementara itu, kepala Organisasi Energi Atom Iran, Mohammad Eslami, membantah kemungkinan penghancuran industri nuklir Iran melalui pengeboman.

Ia menganggap serangan terhadap fasilitas nuklir negaranya merupakan pelanggaran Piagam PBB, membuktikan hukum rimba mengatur dunia dan tidak ada seorang pun dapat bertahan hidup tanpa kekuatan.

Mohammad Eslami menekankan industri nuklir Iran adalah teknologi dalam negeri, dan kemajuannya akan terus berlanjut dengan mantap dan kuat.

Sebelumnya, Associated Press melaporkan citra satelit menunjukkan sejumlah pejabat Iran di fasilitas Fordow pada Senin pekan lalu tengah memeriksa kerusakan yang disebabkan oleh bom penghancur bunker AS.

Laporan tersebut mengatakan truk-truk dapat terlihat di gambar tersebut, begitu pula setidaknya satu derek dan penggali terowongan di lokasi tersebut.

Sebelumnya pada hari Rabu (2/7/2025), pihak berwenang menangguhkan kerja sama dengan IAEA, menurut laporan media Iran.

Baca juga: Iran Punya Rudal Berjuluk Game Changer, Jenderal IRGC: Kemampuan Rudal Kami dalam Kondisi Terbaik

Presiden Iran Masoud Pezeshkian memberi tahu pemerintah dan otoritas terkait bahwa undang-undang yang menangguhkan kerja sama harus dilaksanakan kecuali keamanan fasilitas nuklir Iran terjamin.

Parlemen Iran mengesahkan undang-undang ini setelah fasilitas nuklir Iran menjadi sasaran perang 12 hari, dan diratifikasi oleh Dewan Pengawal.

Sebaliknya, AS mengatakan tidak dapat diterima bagi Iran untuk memutuskan untuk menangguhkan kerja samanya dengan IAEA.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Tammy Bruce mengatakan hal ini tidak dapat diterima dan menekankan Iran harus bekerja sama sepenuhnya dengan badan tersebut tanpa penundaan.

"Iran tidak dapat memiliki senjata nuklir, dan harus memberikan akses tanpa batas ke fasilitas pengayaan uraniumnya dan memberikan informasi kepada IAEA tentang bahan nuklir yang tidak dideklarasikan," kata Tammy Bruce.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar menghimbau masyarakat internasional untuk mengambil tindakan segera dan tegas guna menghentikan program nuklir Iran, seraya menekankan perlunya menggunakan semua alat yang tersedia untuk melakukannya.

Gideon Sa'ar mengatakan Iran telah mengeluarkan pernyataan, yang ia gambarkan sebagai skandal, mengenai penangguhan kerja sama dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), sebagai bentuk pengabaian penuh terhadap semua kewajiban nuklir internasionalnya. 

Menteri luar negeri Israel meminta Jerman, Inggris, dan Prancis untuk memberlakukan kembali semua sanksi terhadap Iran, seperti diberitakan Al Jazeera.

Sebelumnya, AS mengebom tiga fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordow pada 22 Juni 2025, untuk membantu Israel dalam perangnya.

Pada 23 Juni 2025, Iran membalas serangan tersebut dengan menargetkan pangkalan militer AS di Al-Udeid, Qatar, yang disusul dengan pengumuman gencatan senjata oleh Presiden AS Donald Trump pada 24 Juni 2025.

Sebelumnya, sekutu AS, Israel, memulai perang terhadap Iran pada 13 Juni 2025, yang berlanjut selama 12 hari.

Israel mengklaim serangan tersebut diperlukan untuk menargetkan program nuklir Iran yang dianggap sebagai ancaman.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)