Manut Usulan AS, Netanyahu Kirim Tim ke Qatar untuk Rundingkan Gencatan Senjata Gaza

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Israel bersiap untuk mengirim tim negosiator ke Qatar pada Minggu ini, untuk menggelar pembicaraan tidak langsung dengan kelompok Hamas.

Hal ini disampaikan kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu usai Presiden AS Donald Trump menekan Israel dan Hamas agar segera menggelar pembicaraan gencatan senjata.

“Perdana Menteri menginstruksikan tim negosiator untuk menerima undangan pembicaraan intensif,” demikian pernyataan resmi kantor Netanyahu, dilansir Al Jazeera. 

Meski PM Netanyahu belum menyatakan persetujuan terhadap gencatan senjata permanen dengan Hamas.

Namun, Israel tetap mengirim tim negosiator ke Qatar pada hari Minggu, untuk melakukan pembicaraan tidak langsung dengan kelompok militan Hamas.

Bocoran Isi Gencatan Senjata

Hamas maupun Israel belum mengungkapkan secara rinci isi proposal yang disponsori Amerika Serikat dan disampaikan melalui perantara Qatar dan Mesir.

Namun mengutip Times of Israel, pembicaraan yang akan dibahas di antaranya terkait pembebasan sekitar 50 sandera yang masih ditahan oleh Hamas di Jalur Gaza.

Dari jumlah tersebut, 20 diyakini masih hidup dan 28 telah dikonfirmasi tewas, sementara nasib dua lainnya belum diketahui.

Tak hanya itu, Hamas dan Israel bakal membahas kemungkinan gencatan senjata selama 60 hari sebagai langkah awal menuju perundingan damai yang lebih luas.

Baca juga: Netanyahu di Ultimatum Belasan Menteri Israel, Didesak Segera Caplok Tepi Barat

Gencatan ini akan mencakup penghentian semua serangan udara dan darat oleh Israel, serta larangan peluncuran roket oleh Hamas dan kelompok bersenjata lainnya di Gaza.

Gencatan juga bertujuan menciptakan ruang aman untuk penyaluran bantuan kemanusiaan, dan untuk memulai kembali aktivitas sipil di Gaza yang lumpuh akibat pertempuran.

Lebih lanjut, keduanya turut membahas rencana penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza, termasuk makanan, obat-obatan, dan bahan bakar yang disalurkan melalui mekanisme internasional yang dikelola oleh PBB dan organisasi kemanusiaan independen.

Dalam kesempatan tersebut, Hamas menuntut agar pasukan militer Israel (IDF) ditarik kembali ke posisi sebelum gencatan senjata terakhir yang runtuh pada Maret 2025.

Permintaan ini mencakup pengosongan wilayah tertentu di Gaza tengah dan utara.

Namun, Israel keberatan karena menganggap posisi militer mereka saat ini vital untuk mencegah kembalinya kekuatan tempur Hamas.