Netanyahu Tegur Eyal Zamir, IDF Dilarang Protes soal Kota Kemanusiaan

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegur Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Eyal Zamir yang menentang rencana pembangunan kota kemanusiaan di Rafah.

Rencana ini, yang bertujuan untuk merelokasi ratusan ribu warga sipil Gaza ke bagian selatan Jalur Gaza, dipromosikan oleh Perdana Menteri dan menteri senior, tetapi menghadapi penentangan keras dari eselon militer.

Dalam diskusi keamanan dengan eselon politik, Kepala Staf menyatakan penolakannya yang kuat terhadap rencana tersebut.

Eyal Zamir menyebut rencana tersebut bertentangan dengan tujuan perang.

Channel 12 Israel melaporkan rencana tersebut bertujuan untuk memusatkan dan mengawasi penduduk di Jalur Gaza.

"Kota ini bertujuan untuk mencapai dua tujuan: memusatkan dan mengawasi penduduk sipil di Gaza, sehingga menjauhkan mereka dari zona pertempuran—dan sekaligus membantu mempersiapkan landasan bagi kesepakatan pertukaran tahanan atau mengisolasi Hamas dari publik," lapor Channel 12 Israel.

Namun, beberapa pihak di lembaga keamanan Israel berpendapat sebaliknya.

Kepala Staf Eyal Zamir menjelaskan selama diskusi dia sangat menentang rencana tersebut.

"Rencana ini tidak bisa dijalankan," katanya dalam pertemuan dengan Netanyahu pada hari Senin (14/7/2025). 

"Lebih banyak lubang daripada kejunya. Apa pun bisa dilakukan—tapi apa gunanya? Apa masalahnya? Ada banyak sekali masalah dengan rencana ini, dan saya tidak yakin ini konsisten dengan tujuan perang," lanjutnya.

Menurut Eyal Zamir, rencana tersebut tidak serta-merta akan mengarah pada kesepakatan pertukaran tahanan dan tidak dapat menjamin mereka akan berhasil mengisolasi Hamas dari penduduk Gaza.

Baca juga: Ide Gila Netanyahu Bangun Kota Kemanusiaan di Gaza, Kritikan Pedas Yair Lapid: Buang-buang Uang

Kepala Staf IDF tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan langkah yang sama, tetapi ia dengan jelas merekomendasikan agar eselon politik menghentikan promosi rencana tersebut.

Dalam diskusi kemarin, militer Israel menyampaikan garis waktu untuk membangun "kota kemanusiaan" di Rafah, tempat Israel bermaksud memindahkan 600.000 penduduk Gaza.

Militer Israel memperkirakan pembangunan kota itu akan memakan waktu antara beberapa bulan hingga satu tahun.

Perdana Menteri dan para menteri menyerukan agar jadwal pembangunan lokasi tersebut diperpendek.

Sementara itu, Netanyahu menegur Eyal Zamir dengan mengatakan, "Anda meminta rencana yang realistis!"

Seorang sumber politik yang menghadiri diskusi singkat tersebut mengatakan Netanyahu meminta IDF untuk menyusun rencana untuk alternatif lain yang lebih fleksibel, lebih cepat, dan lebih hemat biaya yang benar-benar layak.

Akademisi Israel Menentang Kamp Penahanan Berkedok 'Kota Kemanusiaan'

Akademisi hukum Israel menilai rencana Tel Aviv untuk mendirikan kamp penahanan di Rafah dengan nama "Kota Kemanusiaan" sebagai kejahatan perang berupa pemindahan dan deportasi paksa.

Dalam surat yang disampaikan pada 10 Juli, 16 profesor dan dosen di sekolah hukum Israel menentang rencana tersebut.

"Kami, akademisi dan dosen di sekolah hukum Israel yang mengkhususkan diri dalam hukum internasional dan hukum konflik bersenjata, ingin menyampaikan posisi profesional kami yang tegas dan memperingatkan terhadap pelanggaran hukum yang jelas dan eksplisit terhadap rencana untuk menyatukan kembali penduduk Gaza di sebuah kota kemanusiaan yang akan dibangun di atas reruntuhan Rafah," bunyi surat tersebut.

"Jika rencana itu dilaksanakan, maka itu akan menjadi serangkaian kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan dalam keadaan tertentu, bisa menjadi genosida," lanjutnya.

Menurut Otoritas Penyiaran Israel (IIA), kota yang diduga akan dibangun di antara poros Philadelphi dan Morag di Gaza selatan.

Semua warga Palestina di Jalur Gaza akan dikumpulkan di sana melalui mekanisme yang dianggap oleh para analis sebagai pemindahan paksa.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)