Israel Murka, Visa Pejabat PBB Diblokir Usai Kecam Serangan di Gaza

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Israel yang dipimpin oleh PM Benjamin Netanyahu resmi memblokir perpanjangan visa bagi Jonathan Whittall, pejabat senior Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), setelah menudingnya bersikap bias dan memusuhi Israel dalam konflik Gaza.

Keputusan ini diumumkan langsung oleh Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar, pada Minggu (21/7/2025).

Ia menyatakan bahwa langkah tersebut diambil karena Whittall melanggar prinsip dengan menyebarkan informasi yang mendiskreditkan Israel.

“Menyusul tindakan yang bias dan bermusuhan terhadap Israel — yang memutarbalikkan fakta, menyajikan laporan palsu, memfitnah Israel, dan bahkan melanggar aturan netralitas PBB sendiri, saya menginstruksikan untuk tidak memperpanjang visa kepala kantor OCHA di Israel, Jonathan Whittall,” tulis Sa’ar dalam unggahannya di X.

PBB Dituding Langgar Prinsip Netralitas

Tak hanya itu, Israel menyatakan bahwa Whittall telah melanggar aturan netralitas yang wajib dijunjung oleh semua staf PBB.

Whittall , yang dituding memutarbalikkan fakta, menyajikan laporan palsu, memfitnah Israel, dan melanggar aturan netralitas PBB sendiri.

Artinya, Whittall dianggap terlibat dalam kampanye politis, bukan hanya misi kemanusiaan, sehingga menurut Israel tidak layak untuk terus berada di wilayah mereka.

Mengutip dari The Times of Israel, Whittall saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) untuk wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Ia diketahui tinggal di Yerusalem dan kerap berpindah antara ibu kota Israel dan Gaza untuk menjalankan tugas-tugas kemanusiaan.

Baca juga: Sekjen PBB Kecam Serangan Udara Israel ke Pusat Kota Damaskus Suriah

Dalam sebuah pernyataan pada 2 April 2025, saat berbicara melalui Zoom kepada panel PBB, Whittall membuat pernyataan keras terkait situasi kemanusiaan di Jalur Gaza.

Ia juga menggambarkan bahwa kondisi di sekitar lokasi distribusi bantuan di Gaza “diciptakan untuk membunuh”, menuding adanya skenario sistematis yang menghambat bantuan kemanusiaan dan mengorbankan warga sipil.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan tajam karena menyiratkan tuduhan serius terhadap Israel, termasuk pelanggaran hak asasi manusia, penggunaan kelaparan sebagai senjata, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Buntut masalah ini, Israel menjadwalkan Whittall untuk segera meninggalkan negara itu dalam waktu dekat.

Juru bicara PBB, Stéphane Dujarric, membenarkan bahwa Israel memang tidak memperbarui visa sejumlah pimpinan lembaga PBB, termasuk dari OCHA, OHCHR (Komisi Tinggi HAM), dan UNRWA (Badan PBB untuk Pengungsi Palestina).

Ia menyatakan bahwa pembatasan visa ini memperburuk akses dan efektivitas kerja PBB dalam melindungi warga sipil di Gaza.