Palestina Sambut Konferensi Solusi Dua Negara di PBB, AS-Israel Memboikot

Di bawah mandat Inggris, Palestina menghadapi gelombang pengungsi Yahudi yang berdatangan setelah munculnya Deklarasi Balfour tahun 1917 yang menyerukan pendirian "rumah untuk Yahudi" di Palestina.

Gelombang imigran Yahudi semakin meningkat menjelang Perang Dunia II ketika mereka menghadapi ancaman persekusi oleh Nazi Jerman.

Pada 14 Mei 1948, David Ben-Gurion, pemimpin Dewan Nasional Yahudi, membacakan Deklarasi Kemerdekaan Israel di Tel Aviv — tepat beberapa jam sebelum mandat Inggris atas Palestina resmi berakhir.

Imigran Yahudi kemudian melakukan pengusiran terhadap warga Palestina dan mengambil rumah-rumah mereka setelah deklarasi tersebut, menduduki lebih banyak wilayah.

Deklarasi tersebut memicu konflik bersenjata dengan negara-negara Arab tetangga yang mendukung orang-orang pribumi Palestina yang mayoritas merupakan bangsa Arab.

PBB mengambil peran untuk menengahi masalah tersebut dan mengusulkan solusi dua negara pada tahun 1947, dikutip dari UN.

Palestina menginginkan sebuah negara di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza, semua wilayah yang direbut Israel dalam perang tahun 1967 dengan negara-negara Arab tetangga.

Namun, hal itu tidak kunjung terwujud selama beberapa dekade berikutnya dan konflik dengan pendudukan Israel semakin memanas, di mana Israel mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat.

Hingga pada 7 Oktober 2023, kelompok perlawanan Palestina, Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa dengan menyerang pertahanan militer Israel di wilayah selatan.

Israel meluncurkan serangan mematikan sejak saat itu, menewaskan lebih dari 59.733 warga Palestina dan melukai 144.477 lainnya dalam perang genosida Israel di Jalur Gaza, menurut data Kementerian Kesehatan pada hari Sabtu (26/7/2025).

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)