Kantor Netanyahu Dikepung Warga Israel, Massa Tolak Keras Rencana Caplok Total Gaza

TRIBUNNEWS.COM - Ribuan warga Israel berunjuk rasa di depan kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, usai kabinet keamanan dan pemerintah pusat sepakat melakukan aneksasi Jalur Gaza.

Video dari Forum Hostages and Missing Families (Forum Sandera dan Keluarga Hilang) menunjukkan kerumunan pengunjuk rasa di depan kantor PM dengan foto-foto sandera yang ditahan di Gaza dan pesan tegas “akhirkan agresi dan pulangkan sandera segera dengan aman”.

Tak hanya itu, banyak pengunjuk rasa turut menampilkan foto sandera Hamas yang masih terjebak di Gaza.

Mereka menolak langkah eskalasi militer yang diusulkan PM Netanyahu lantaran usulan itu dikhawatirkan menjadi “hukuman mati” bagi 20 dari 50 sandera yang masih hidup.

Sebagai bentuk protes, ribuan massa yang turun ke jalan menuntut pemerintah Israel untuk menyepakati kesepakatan pembebasan tanpa syarat.

“Meningkatkan pertempuran adalah hukuman mati dan penghilangan paksa bagi orang‑orang yang kita cintai. Tatap mata kami saat Anda memilih untuk mengorbankan mereka,” ujar salah satu demonstran dalam siaran pers Forum Sandera dan Keluarga Hilang.

Mengutip dari The Times of Israel, demonstrasi tidak hanya terjadi di Yerusalem.

Aksi serupa juga berlangsung di Tel Aviv, Herzeliyah, Ra’anana, dan Ness Ziona. Demonstran menuntut pemerintah melihat opsi diplomatik daripada memaksakan operasi militer yang bisa membahayakan sandera.

Lantaran pendudukan penuh akan memicu eskalasi besar dan membuat para pejuang Hamas semakin nekat, berpotensi menyebabkan para sandera dibunuh atau dipindahkan secara paksa.

Israel Siapkan Pihak Ketiga Untuk Ambil Alih Pemerintahan Gaza

Merespon aksi demo yang meluas di sejumlah kota di Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa Israel sama sekali tidak berniat menjadi penguasa sipil di Gaza.

Baca juga: Netanyahu Ngotot Ingin Ambil Alih Gaza, Hamas: Sandera Dikorbankan demi Kepentingan Politik

Netanyahu menegaskan tujuan utama Israel saat ini adalah menghancurkan infrastruktur Hamas, bukan mengelola wilayah secara administratif.

Setelah operasi militer selesai, Israel ingin keluar dari Gaza secepat mungkin, sambil tetap menjaga “zona aman” untuk wilayah Gaza agar tidak dikuasai kembali oleh kelompok Hamas itu.

Pernyataan ini muncul di tengah laporan eskalasi konflik dan persiapan pendudukan militer penuh atas Kota Gaza, yang telah disetujui oleh Kabinet Keamanan Israel.

Selain berisiko secara politik dan ekonomi, langkah itu juga bisa memperburuk konflik dan mengisolasi Israel dari dunia internasional.

Oleh karenanya setelah target militer tercapai, Israel akan menyerahkan tanggung jawab pemerintahan Gaza kepada "pihak ketiga" yang belum disebutkan secara eksplisit.