Reaksi Dunia atas Rencana Netanyahu agar Israel Duduki Jalur Gaza

Penarikan ini dilakukan karena alasan keamanan, beban ekonomi, tekanan demografis, perlawanan bersenjata Hamas, dan tekanan internasional atas pendudukan di tanah Palestina. 

Meski begitu, Israel tetap mengontrol Jalur Gaza lewat pembatasan listrik, air, dan blokade laut.

Sejak Hamas menguasai Gaza pada 2007, Israel memperkuat penghalang di perbatasan dengan tembok setinggi 7 meter, sensor, kawat berduri, dan senapan otomatis. 

Di laut, Israel membatasi jarak tangkap nelayan Palestina hanya 3–6 mil (kadang diperluas hingga 15 mil) dan rutin berpatroli. 

Mesir juga membangun tembok baja 10 km di perbatasan Sinai–Rafah pada Desember 2009, dengan dukungan AS dan Prancis.

Pada 7 Oktober 2023, Hamas meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa, membobol pertahanan Israel di selatan dan menahan sekitar 250 sandera. 

Israel mengatakan per 22 Juni 2025, dari sejumlah sandera yang dibebaskan, 50 di antaranya masih ditawan di Gaza.

Hamas menyebut serangan ini sebagai perlawanan terhadap pendudukan Israel dan perebutan Masjid Al-Aqsa.

Israel merespons dengan serangan besar-besaran dan blokade penuh Gaza, memicu kelaparan parah. 

Per 22 Juli 2025, lebih dari 101 orang tewas karena kelaparan, termasuk 80 anak-anak.

Israel baru membuka jalur bantuan pada akhir Juli 2025 melalui Gaza Humanitarian Foundation (GHF), tetapi pasukannya menembaki warga yang mengantre bantuan. 

Hingga 6 Agustus 2025, serangan Israel di Gaza telah menewaskan 61.158 warga Palestina, termasuk 193 korban kelaparan, dan melukai 151.442 orang.

Rencana pendudukan Gaza kembali muncul beberapa kali. Pada November 2023, Netanyahu menyatakan Israel akan tetap menguasai keamanan Gaza meski ada perjanjian damai. 

Pada Februari 2025, ia menyambut usulan Trump untuk memindahkan penduduk Gaza ke wilayah lain dan menggantinya menjadi “Riviera Timur Tengah,” yang dikecam internasional.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)