Reaksi Dunia atas Rencana Netanyahu agar Israel Duduki Jalur Gaza

TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah negara mengkritik Israel setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengungkapkan rencananya untuk menduduki Jalur Gaza.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, menyerukan penghentian segera rencana pemerintah Israel yang bertujuan mengambil alih kendali militer penuh atas Jalur Gaza yang diduduki.

"Hal ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Internasional yang menyatakan bahwa Israel harus mengakhiri pendudukannya sesegera mungkin dan mencapai solusi dua negara yang disepakati serta hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri," kata Volker Turk beberapa jam setelah kabinet keamanan Israel menyetujui usulan untuk mengambil alih Kota Gaza di bagian utara Jalur Gaza.

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan keputusan Israel untuk menguasai Jalur Gaza adalah salah, dan mendesak pemerintah Israel untuk mempertimbangkannya kembali.

"Keputusan pemerintah Israel untuk meningkatkan serangannya di Gaza adalah salah, dan kami mendesak mereka untuk segera mempertimbangkan kembali," ujar Keir Starmer dalam sebuah pernyataan. 

"Tindakan ini tidak akan berkontribusi untuk mengakhiri konflik ini atau mengamankan pembebasan para sandera, tetapi akan menyebabkan pertumpahan darah lebih lanjut," tambahnya.

Sementara itu, Miata Vanbolle, seorang pejabat di Kementerian Energi Inggris, menyatakan harapan negaranya pada hari Jumat bahwa Israel akan mempertimbangkan kembali keputusannya untuk mengambil alih kendali militer atas Kota Gaza. 

"Kami yakin keputusan ini salah, dan kami berharap pemerintah Israel akan mempertimbangkannya kembali," katanya kepada Times Radio.

"Hal ini mengancam akan memperburuk situasi yang sudah mengerikan dan tak tertahankan," lanjutnya.

Australia juga mendesak Israel untuk tidak mengambil jalan ini.

"Australia menyerukan kepada Israel untuk tidak mengambil jalan ini, yang akan memperburuk bencana kemanusiaan di Gaza," kata Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat.

Baca juga: Hamas Tolak Pendudukan Israel di Jalur Gaza: Ini Bukan Tanah Kosong

Menurutnya, pemindahan paksa permanen merupakan pelanggaran hukum internasional dan menegaskan kembali seruan untuk gencatan senjata, aliran bantuan tanpa hambatan, dan pembebasan tahanan yang ditahan oleh Hamas sejak Oktober 2023.

"Solusi dua negara adalah satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian abadi, dengan negara Palestina dan negara Israel hidup berdampingan secara damai dan aman dalam batas-batas yang diakui secara internasional," katanya.

Australia belum bergabung dengan sekutu Baratnya, seperti Inggris, Kanada, dan Prancis, dalam mengumumkan niat mereka untuk mengakui negara Palestina, tetapi mengatakan akan membuat keputusan pada waktunya, seiring meningkatnya kritiknya terhadap tindakan Israel.

Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan pada hari Jumat bahwa Ankara mengecam keras keputusan Israel untuk menguasai Kota Gaza dan menyerukan kepada masyarakat internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan guna mencegah pelaksanaan rencana tersebut.