Israel Izinkan Warga Gaza Pindah ke Luar Negeri selama dan setelah Perang

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan Israel akan mengizinkan penduduk Gaza yang ingin melarikan diri dari perang yang sedang berlangsung di wilayah tersebut untuk pindah ke luar negeri.

Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena "konflik".

"Hal ini terjadi di semua konflik," kata Netanyahu ketika ditanya dalam sebuah wawancara berbahasa Ibrani dengan saluran internasional i24 News tentang kemungkinan penduduk Gaza beremigrasi ke luar negeri, Selasa (12/8/2025).

"Kami akan mengizinkannya, selama dan setelah pertempuran," lanjutnya.

Netanyahu menekankan bahwa kesepakatan parsial dengan Hamas adalah sesuatu dari masa lalu dan bahwa mereka sekarang berada dalam tahap kesepakatan komprehensif dan tidak ada jalan kembali.

"Sebagai bagian dari diskusi tentang syarat-syarat kami untuk pembebasan semua sandera, baik yang hidup maupun yang mati, kesepakatan parsial itu sudah ketinggalan zaman. Kami telah mencoba berbagai cara, dan ternyata mereka menipu kami," katanya.

Ia mengatakan membebaskan sandera adalah tujuan Israel dalam serangannya di Jalur Gaza.

"Bagaimanapun, mereka akan meninggalkan banyak sandera di tangan mereka, hidup dan mati. Kami menginginkan mereka semua. Saya menginginkan mereka semua, hidup dan mati. Itulah sebabnya kami berjuang, dan saya tidak mengatakan bahwa saya tidak akan siap membahasnya," ujarnya.

Netanyahu menyebutkan syarat dari Israel untuk Hamas sebelum mengakhiri perang.

"Saya menginginkan semuanya dalam kerangka mengakhiri perang... sebuah kesepakatan komprehensif, tetapi dengan lima syarat saya untuk mengakhiri perang: melucuti senjata Hamas, menetralisir senjata Gaza, membebaskan semua tawanan kami, dan hal-hal lain yang memenuhi syarat kami," kata Netanyahu.

"Kita sekarang berada dalam fase ini, dan kita sedang menuju kesepakatan tunggal, dan kita tidak akan mundur," katanya.

Baca juga: Netanyahu Dukung Israel Raya, Caplok Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah, Irak, Mesir

Netanyahu menyatakan bahwa mereka sedang bergerak menuju tahap akhir, yang mengharuskan mereka menduduki 70 hingga 75 persen Jalur Gaza dan mengevakuasi penduduknya.

"Kami akan menguasai dua benteng terakhir, yang terpenting adalah Kota Gaza itu sendiri," kata Netanyahu.

Netanyahu segera menarik kembali penggunaan kata "pendudukan", dengan mengatakan, "Kontrol adalah kata yang tepat. Kami menguasai 70 hingga 75 persen Jalur Gaza."

Perdana Menteri menyatakan ia telah meminta jadwal yang dipersingkat untuk pendudukan Gaza, dan mereka akan mengizinkan warga Gaza meninggalkan Jalur Gaza jika mereka menginginkannya.

Saat menanggapi kritik Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, Perdana Menteri mengatakan, "Saya telah menjelaskan semua keraguan saya tentang keputusan yang saya buat... Saya mendengarkan pendapat para elit, tetapi pada akhirnya saya yang memutuskan."

"Saya pikir hari ini, jika dipikir-pikir kembali, Anda melihat bahwa setiap keputusan yang saya buat adalah benar, dapat dibenarkan, dan membuahkan hasil. Saya rasa saya juga tidak yakin ada perbedaan pendapat yang nyata di sini," lanjutnya.

Pada 7 Agustus 2025, kabinet keamanan Israel menyetujui rencana dari Netanyahu untuk menduduki Kota Gaza.

Israel akan mengerahkan militernya untuk mengambil kendal atas Kota Gaza, sambil memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina di luar zona tempur, menurut laporan Reuters.

Pada 11 Agustus 2025, Netanyahu membela rencana pendudukan tersebut dalam konferensi pers di Yerusalem.

Rencana tersebut mencakup pengusiran warga sipil dari Kota Gaza dan penempatan wilayah tersebut di bawah kendali Israel, meski nantinya pemerintahan sipil non-Hamas dan non-Otoritas Palestina direncanakan menggantikan peran administratif.

Narasi untuk memindahkan penduduk Gaza pernah disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump setelah kembali menjabat di Gedung Putih.

Pada 26 Januari 2025, Trump mengatakan ia berbicara dengan Raja Yordania dan Presiden Mesir, menyarankan mereka menerima warga Gaza.

Trump menggambarkan Gaza sebagai sebuah "demolition site" dan menginginkan agar warganya dipindahkan ke tempat yang lebih aman dan nyaman, lapor The Guardian.

Pada 4 Februari 2025, dalam konferensi pers bersama PM Netanyahu, Trump menyatakan keinginannya agar AS mengambil alih Gaza dan memindahkan penduduknya—sekitar dua juta orang—ke negara tetangga seperti Mesir dan Yordania. 

Rencana ini digambarkan sebagai upaya untuk menciptakan kawasan yang lebih stabil dan berkembang, bahkan disebut menjadi "Riviera of the Middle East".

Pada 6 Februari 2025, BBC News melaporkan bahwa Trump mengulangi rencananya untuk “mengambil alih” Jalur Gaza dan merelokasi penduduknya ke wilayah lain, menegaskan niat Washington untuk mengubah situasi demografis di wilayah tersebut.

Pada awal Juli 2025, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, telah memaparkan rencana untuk memaksa semua warga Palestina di Gaza ke sebuah kamp di reruntuhan Rafah, yang disebut "kota kemanusiaan".

Para ahli hukum dan akademisi digambarkan sebagai cetak biru untuk kejahatan terhadap kemanusiaan.

Israel Katz mengatakan ia telah memerintahkan militer Israel untuk mempersiapkan pembangunan kamp, yang ia sebut sebagai “kota kemanusiaan”, di atas reruntuhan kota Rafah, lapor surat kabar Haaretz.

"Mereka (warga Palestina) akan melalui pemeriksaan keamanan sebelum masuk, dan begitu masuk, mereka tidak akan diizinkan keluar," kata Katz dalam sebuah pengarahan untuk jurnalis Israel pada 7 Juli 2025.

Rencana awalnya, Israel akan “memindahkan” 600.000 warga Palestina ke area tersebut – sebagian besar adalah orang-orang yang saat ini mengungsi di wilayah al-Mawasi.

Pasukan Israel akan mengendalikan perimeter lokasi tersebut.

Menurut Katz, pengerjaan kota kemanusiaan itu dapat dimulai selama gencatan senjata.

Selain itu, ia menambahkan bahwa Netanyahu mencari negara-negara yang bersedia menerima warga Gaza.

"Netanyahu memimpin upaya untuk menemukan negara-negara yang bersedia menerima warga Palestina," tambahnya.

AS dan Israel bekerja sama dengan negara-negara lain yang akan memberikan Palestina “masa depan yang lebih baik.”

"Jika orang-orang ingin tinggal, mereka boleh tinggal, tetapi jika mereka ingin pergi, mereka seharusnya bisa pergi," kata Netanyahu, saat bersiap makan malam bersama Trump pada Senin (7/7/2025).

Politisi Israel termasuk menteri keuangan, Bezalel Smotrich, juga merupakan pendukung antusias pemukiman baru Israel di Gaza.

Pada 13 Juli 2025, beberapa tokoh oposisi dalam negeri Israel, termasuk Yair Lapid, mengecam rencana ini — menyebutnya sebagai pemborosan dana publik yang bisa digunakan untuk sektor pendidikan dan kesejahteraan dalam negeri.

Anggota oposisi lainnya, seperti Yair Golan dan Benny Gantz, mengkritik ide tersebut sebagai "delusi mesianik" dan menuduh pemerintah memanfaatkan ketegangan demi kepentingan politik, lapor Anadolu Agency.

Menyusul berbagai rencana kejahatan Israel di Gaza, Netanyahu berencana untuk menduduki Kota Gaza dan kabinet keamanan Israel telah menyetujuinya pada 7 Agustus lalu.

Komite Menteri yang dibentuk oleh KTT Luar Biasa Arab-Islam—mewakili negara seperti Yordania, Bahrain, Mesir, Qatar, Saudi Arabia, Turki, dan lainnya—mengutuk keras rencana pengambilalihan militer Gaza dan kebijakan demografis paksa.

Mereka menyatakan ini sebagai pelanggaran hukum internasional dan bentuk penyatuan daerah secara ilegal, meminta akses kemanusiaan tanpa hambatan dan menghormati solusi dua-negara.

Israel masih melanjutkan serangannya di Jalur Gaza, berdalih itu sebagai respon "membela diri" atas serangan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) dalam Operasi Banjir Al-Aqsa di perbatasan Jalur Gaza dan Israel selatan pada 7 Oktober 2023.

Hamas mengatakan operasi tersebut bertujuan mencegah Israel memperluas pendudukannya di Palestina sejak 1948 dan mengambilalih kompleks Masjid Al-Aqsa.

Setidaknya 250 orang ditahan oleh Hamas dan kelompok perlawanan lainnya pada hari peluncuran operasi tersebut.

Israel mengatakan dari sejumlah sandera yang dibebaskan, 50 di antaranya masih ditawan di Gaza, menurut data per 22 Juni 2025.

Segera setelah 7 Oktober 2023, Israel menutup seluruh jalur masuk bantuan ke Jalur Gaza dengan tujuan menekan Hamas agar menyerah. 

Akibat pengepungan ini, kelaparan parah melanda wilayah tersebut dan menyebabkan kematian sedikitnya 101 orang, termasuk 80 anak-anak, hingga 22 Juli 2025.

Tekanan internasional memaksa Israel untuk melonggarkan kebijakan itu pada akhir Juli 2025.

Mereka kembali membuka perbatasan Gaza dan mengizinkan masuknya sebagian kecil bantuan, jumlah yang jauh di bawah kebutuhan dua juta warga Palestina.

Bersama Amerika Serikat, Israel membentuk Gaza Humanitarian Foundation (GHF) sebagai badan khusus untuk menyalurkan bantuan makanan dan kebutuhan pokok bagi warga Palestina.

GHF mulai beroperasi sejak 26 Mei 2025, menggantikan ratusan titik distribusi milik badan PBB, MIKO.

Lokasinya tersebar di Tal al-Sultan (Rafah selatan), Saudi Neighborhood (permukiman di Rafah selatan), Khan Younis (tengah-selatan Gaza), dan Wadi Gaza (barat Gaza tengah, dekat Kota Gaza).

Namun, di sekitar titik-titik GHF, Israel dilaporkan menembaki ratusan warga Palestina yang tengah mencari bantuan.

Sementara itu, perundingan gencatan senjata yang dimediasi Qatar dan Mesir berjalan lamban.

Menurut laporan media Amerika, Axios, Israel mempertimbangkan untuk mengirim delegasi tingkat tinggi ke Doha, Qatar, pada akhir pekan ini.

Gencatan senjata terakhir antara Israel dan Hamas terjadi pada 19 Januari 2025 dan bertahan sekitar enam minggu.

Kesepakatan tahap pertama itu menghasilkan pembebasan 33 sandera dan ribuan warga Palestina sebagai bagian dari pertukaran kedua pihak.

Namun, tahap kedua gagal disepakati, dan pada Maret 2025 Israel kembali melancarkan serangan mematikan.

Setidaknya 61.599 warga Palestina terbunuh dan lebih dari 154.088 lainnya terluka dalam serangan Israel sejak Oktober 2023, menurut laporan Kementerian Kesehatan pada hari Selasa, lapor Anadolu Agency.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)