AS Tangkap Maduro, Pakar: Bisa Jadi Preseden bagi Negara Lain yang Ingin Lakukan Tindakan Serupa

Ringkasan Berita:

• Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada 3 Januari 2026 lalu.
• Dosen Hubungan Internasional (HI) Universitas Islam Indonesia, Farhan Abdul Majiid, mengatakan apa yang dilakukan oleh Trump dan militer AS bisa menjadi preseden bagi negara-negara lain yang ingin melakukan tindakan serupa.
• Menurutnya, saat ini yang terjadi ialah hubungan internasional tak lagi berbasis kepada aturan, tetapi berbasis kekuatan dan berbasis kekuasaan.

TRIBUNNEWS.COM - Dosen Hubungan Internasional (HI) Universitas Islam Indonesia, Farhan Abdul Majiid, mengomentari aksi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada 3 Januari 2026 lalu.

Farhan menyebut, apa yang dilakukan oleh Trump dan militer AS bisa menjadi preseden bagi negara-negara lain yang ingin melakukan tindakan serupa.

Hal itu disampaikannya dalam program On Focus yang tayang di YouTube Tribunnews pada Jumat (9/1/2026).

"Kita melihat bahwa kalau apa yang dilakukan oleh Donald Trump oleh Amerika Serikat hari ini bisa menjadi preseden bagi negara-negara lain yang ingin melakukan tindakan serupa," ungkap Farhan.

Saat ini, sambungnya, yang terjadi ialah hubungan internasional tak lagi berbasis kepada aturan, tetapi berbasis kekuatan dan berbasis kekuasaan.

"Karena apa? Karena kita melihat justru hubungan internasional hari ini tidak lagi berbasis pada nilai, tidak lagi berbasis pada aturan, tidak lagi berbasis pada tatanan yang kita sepakati bersama, tetapi kembali pada basis di masa lampau, yakni basis kekuatan, basis kekuasaan," tuturnya.

Jadi, siapa yang kuat dia yang menang. Negara tersebut bisa bertindak semampu kekuasaan yang dia miliki.

Alhasil, negara-negara yang secara kekuatan lemah harus menerima bahwa mereka lemah sehingga tak bisa berbuat apa pun.

"Kita juga perlu melihat misalnya ke mana militernya Venezuela bahkan sampai presidennya sendiri bisa dengan mudah ditangkap oleh Amerika Serikat," ucapnya.

Kemudian, jika penangkapan serupa dilakukan oleh negara lain, misalnya, Rusia melanggar hukum internasional dengan menyerang Ukraina, maka AS akan sulit untuk mengecamnya.
 
"Karena Amerika Serikat sendiri sebagai salah satu pemegang kekuatan utama di dunia itu melanggar hukum internasional yang bertujuan untuk melindungi dan menghormati kedaulatan masing-masing negara," jelasnya.

Baca juga: Donald Trump Mulai Langkah Awal Sedot Minyak Venezuela, Kumpulkan 17 Eksekutif Migas

Pemerintah RI Diminta Kritis

Sementara itu, mantan Duta Besar RI untuk AS Dino Patti Djalal meminta pemerintah Indonesia bersikap kritis terhadap invasi militer yang dilancarkan AS terhadap Venezuela.

Melalui video pernyataan berdurasi 7 menit 26 detik yang diunggah di akun media sosial X (dulu Twitter), @dinopattidjalal, Rabu (7/1/2025), Dino Patti Djalal mendesak agar pemerintah Indonesia mampu berbicara secara kritis terhadap pemerintah AS terkait operasi militer di Venezuela.

Wakil Menteri Luar Negeri RI tahun 2014 itu ingin Indonesia bersikap tegas dan kritis terhadap isu Venezuela, sama halnya dengan sikap tegas terhadap isu Palestina yang menjadi target genosida dan penjajahan Israel.

Dino pun mengingatkan Indonesia pernah berpendirian kokoh dalam isu-isu internasional lain di masa lalu.