Samir Halila Ditunjuk AS Jadi Gubernur Gaza setelah Perang, Palestina Mengecam

"Presidensi menegaskan kembali bahwa Jalur Gaza adalah bagian integral dari Negara Palestina, dan bahwa administrasinya sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi Otoritas Nasional Palestina dan Pemerintah Palestina," bunyi pernyataan itu, menurut laporan kantor berita resmi Palestina, WAFA, pada hari Selasa.

Seorang sumber resmi di kepresidenan Palestina juga membantah laporan di beberapa media Israel tentang penunjukan seorang tokoh Palestina untuk mengelola Jalur Gaza dengan sepengetahuan dan persetujuan pimpinan Palestina. 

Sumber Palestina tersebut, yang membantah keakuratan berita yang dipublikasikan oleh media berbahasa Ibrani.

"Satu-satunya badan yang berwenang mengelola Jalur Gaza adalah Negara Palestina, yang diwakili oleh pemerintah atau komite administratif yang disepakati yang dipimpin oleh seorang menteri," kata sumber itu.

"Keterlibatan apa pun selain itu dianggap menyimpang dari garis nasional dan sejalan dengan keinginan pendudukan, yang berupaya memisahkan Gaza dari Tepi Barat dan menggusur penduduknya," jelasnya.

Ia menegaskan Jalur Gaza merupakan bagian integral dari wilayah Palestina.

Pada hari Kamis (7/8/2025), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dalam sebuah wawancara dengan jaringan berita Amerika, Fox News, bahwa ia akan menduduki kembali Jalur Gaza.

Netanyahu mengklaim bahwa setelah "mengendalikannya", ia akan menyerahkannya kepada "pemerintahan sipil" yang bebas dari pengaruh kelompok perlawanan Palestina, Gerakan Perlawanan Islam (Hamas).

"Pemerintahan sipil yang ia maksud tidak akan berada di tangan Hamas atau entitas lain yang ingin menghancurkan Israel," katanya, tanpa menjelaskan sifat dari apa yang ia sebut sebagai "pemerintahan sipil" atau entitas yang akan menerapkannya. 

Namun, ia sebelumnya telah menyatakan penolakannya terhadap Otoritas Palestina yang mengambil alih kendali Jalur Gaza.

Pada hari yang sama, kabinet keamanan Israel menyetujui strategi militer untuk menguasai Kota Gaza.

Israel mengklaim operasi tersebut bertujuan melucuti Hamas, membebaskan sandera, mendemiliterisasi Gaza, mengambil alih keamanan, dan mendirikan pemerintahan sipil alternatif selain Hamas maupun Otoritas Palestina.

Rencana tersebut ditolak oleh pihak perlawanan Palestina, menyebutnya sebagai tujuan yang sebenarnya dari perang genosida Israel untuk menguasai Gaza.

Selain itu, berbagai negara seperti China, Inggris, Turki, Arab Saudi, menolak rencana Israel untuk menduduki Gaza.

Sementara itu sekutu Israel, Presiden AS Donald Trump, menolak untuk menjelaskan apakah ia mendukung rencana Israel.