Israel Mulai Fase Awal Pendudukan Kota Gaza dengan Operasi Gideon 2

Penarikan ini dilakukan karena alasan keamanan, beban ekonomi, tekanan demografis, perlawanan bersenjata seperti Hamas, dan tekanan internasional atas pendudukan Israel di tanah Palestina.

Setelah menarik pemukim dan militernya pada tahun 2005, Israel tetap mengontrol Jalur Gaza lewat pembatasan listrik, air, dan blokade laut.

Sejak Hamas menguasai Gaza pada 2007, Israel memperkuat penghalang di perbatasan dengan tembok setinggi 7 meter, sensor, kawat berduri, dan senapan otomatis. 

Di laut Gaza, Israel membatasi jarak tangkap nelayan Palestina hanya 3–6 mil (kadang diperluas hingga 15 mil) dan militer Israel rutin berpatroli di kawasan tersebut.

Mesir juga membangun tembok baja 10 km di perbatasan Sinai–Rafah pada Desember 2009, dengan dukungan AS dan Prancis.

Sejak Oktober 2023, Israel meluncurkan serangan ke Jalur Gaza dan membatasi masuknya bantuan ke wilayah tersebut, menyebabkan kelaparan massal.

Israel menyalahkan kelompok perlawanan Palestina, Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), atas bencana kelaparan dan kehancuran di Jalur Gaza.

Hamas melakukan Operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dengan membobol pertahanan Israel di perbatasan Israel selatan dan Jalur Gaza.

Kelompok perlawanan Palestina menahan setidaknya 250 orang pada hari peluncuran operasi tersebut.

Israel mengatakan per 22 Juni 2025, dari sejumlah sandera yang dibebaskan, 50 di antaranya masih ditawan di Gaza.

Hamas menyatakan operasi itu merupakan bentuk perlawanan terhadap Israel yang ingin melanggengkan pendudukannya di Palestina sejak pendirian Israel pada tahun 1948 dan mengambil alih kompleks Masjid Al-Aqsa.

Tak lama setelah operasi tersebut, Israel memblokir jalur masuk bantuan ke Jalur Gaza dengan tujuan untuk menekan Hamas agar menyerah.

Pengepungan Israel terhadap jalur masuk bantuan di perbatasan Gaza menyebabkan kelaparan yang parah di Jalur Gaza, hingga menyebabkan kematian lebih dari 101 jiwa, termasuk 80 anak-anak per 22 Juli 2025.

Pada akhir Juli 2025, Israel membuka jalur masuk di perbatasan Gaza dan mengizinkan sebagian kecil bantuan untuk masuk ke Gaza, jumlah yang sangat sedikit dibandingkan kebutuhan dua juta warga Palestina di wilayah tersebut.

Selain itu, Israel membentuk Gaza Humanitarian Foundation (GHF), badan khusus untuk menyalurkan bantuan makanan dan kebutuhan pokok kepada warga Palestina.