Kerusuhan di Angola Berawal dari Protes Kenaikan Harga BBM, Picu Eksodus Massal Warga Tiongkok

Angola, yang menampung salah satu komunitas ekspatriat Tiongkok terbesar di Afrika dengan jumlah sekitar 250.000–300.000 orang, kini harus menghadapi dampaknya.

Bukan hanya perdagangan yang lumpuh, tetapi juga rantai pasokan dan proyek infrastruktur strategis ikut terhenti.

Pemerintahan Presiden João Lourenço mendapat kritik tajam atas penanganan krisis.

Meski pemerintah mengutuk kekerasan, banyak pihak menilai mereka gagal mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar dan abai terhadap penderitaan rakyat.

“Pemerintah membiarkan harga naik dengan harapan mencegah pemberontakan, tetapi justru memicu kemarahan yang lebih besar,” kata aktivis lokal, Laura Macedo.

Sentimen Anti-Tiongkok

Kekecewaan publik ini memperlihatkan masalah struktural yang lebih dalam. Kekayaan minyak Angola selama ini tidak dirasakan mayoritas rakyat, melainkan memperlebar jurang antara elit dan masyarakat biasa.

Bagi Beijing, Angola merupakan mitra strategis yang kaya minyak, mineral, dan berpengaruh secara geopolitik.

Namun, kerusuhan ini mengancam investasi dan hubungan diplomatik yang telah dibangun bertahun-tahun.

Pemerintah Tiongkok belum mengeluarkan pernyataan resmi, tetapi media pemerintah sudah menyoroti krisis ini dengan nada penuh kekhawatiran.

Dampaknya bisa meluas ke negara-negara Afrika lain, di mana pengaruh Tiongkok juga kuat.

Baca juga: Penggelapan Dana di Expo Osaka 2025, Pavilion Angola Picu Gugatan Subkontraktor

Jika sentimen anti-Tiongkok terus berkembang, Beijing berpotensi menghadapi penolakan lebih luas terhadap model “infrastruktur untuk sumber daya” yang selama ini mereka terapkan.

Situasi di Angola masih bergejolak.

Meski kerusuhan mereda, ketegangan tetap terasa. 

SUMBER