Demonstrasi Pro-Palestina Digelar di Kantor-kantor Pemerintahan Irlandia

Ia menghimbau masyarakat Irlandia untuk meminta alternatif obat-obatan buatan perusahaan Israel kepada apotek mereka dan agar HSE menggunakan alternatif tersebut.

Senator Sinn Fein Conor Murphy mengatakan rakyat Irlandia telah mengalami “penindasan, penganiayaan, dan eksploitasi oleh Inggris imperialis”.

Pada tahun 1840-an, rakyat Irlandia kelaparan karena gandum dan hasil panen kami diekspor di bawah pengawalan bersenjata Inggris. Kini, Israel memanfaatkan kelaparan warga sipil dalam upaya menjijikkan untuk menaklukkan dan membunuh warga Palestina, sementara buah-buahan, sayuran, rempah-rempah, dan minyak zaitun diekspor dari wilayah Palestina yang diduduki.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Buruh, Ciaran Ahern, mengatakan Gubernur Bank Sentral, Gabriel Makhlouf, “harus menolak prospektus” yang akan diperbarui pada 2 September.

“Bank Sentral kita terlibat dalam genosida Israel terhadap Palestina, ini harus diakhiri,” katanya kepada khalayak.

Bank Sentral Irlandia adalah otoritas yang ditunjuk sehubungan dengan penjualan Obligasi Israel di UE dan telah menentukan bahwa sekuritas tersebut memenuhi standar peraturan prospektus blok tersebut.

Obligasi Israel telah diiklankan sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian negara tersebut dan, baru-baru ini, situs web yang mempromosikan obligasi tersebut menekankan peran obligasi tersebut dalam mendukung operasi militer Israel di Gaza.

Para pengunjuk rasa dan partai oposisi mengatakan obligasi tersebut dimaksudkan untuk mendanai perang di Gaza dan menyetujuinya sama saja dengan terlibat dalam genosida rakyat Palestina.

Bank Sentral mengatakan peraturan mengharuskan bank menyetujui prospektus yang memenuhi standar kelengkapan, konsistensi, dan pemahaman.

Para aktivis juga mendesak Pemerintah Irlandia untuk melarang perdagangan dengan pemukiman ilegal Israel.

Koalisi Irlandia yang terdiri dari Fine Gael, Fianna Fail dan sekelompok independen yang berkomitmen untuk meloloskan larangan barang saja dari wilayah Palestina yang diduduki dalam program pemerintahannya yang selesai pada bulan Januari.

Namun, sebuah komite lintas partai merekomendasikan bahwa impor jasa dari wilayah Palestina yang diduduki juga harus dilarang.

Sebelumnya, Wakil Perdana Menteri Irlandia Simon Harris mengatakan tindakan kolektif Uni Eropa terhadap Israel sudah “tertunda sejak lama”.

Harris, yang juga menteri luar negeri Irlandia, mengatakan ada “tindakan nyata dan konkret yang dapat diambil oleh Uni Eropa”.