Ukraina Tolak Usulan Putin agar Zelensky Datang ke Moskow

TRIBUNNEWS.COM - Ukraina menolak usulan Presiden Rusia Vladimir Putin agar ia bertemu dengan Presiden Ukraina Vladimir Zelensky di Moskow, ibukota Rusia.

Putin sebelumnya berbicara dengan wartawan di Beijing pada hari Rabu, menyarankan agar Zelensky mendatangi Moskow untuk merundingkan persyaratan perdamaian dengannya.

Sejumlah negara termasuk Hongaria, Swiss, dan Turki menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah yang akan memfasilitasi pertemuan Putin dan Zelensky.

Setelah pernyataan dari Putin, Menteri Luar Negeri Ukraina Andrey Sibiga menulis dalam postingan di X bahwa setidaknya tujuh negara siap menjadi tuan rumah pertemuan puncak Putin dan Zelensky. 

"Ini adalah proposal serius dan Presiden Zelensky siap untuk pertemuan semacam itu kapan saja," tulis Andrey Sibiga, Rabu (3/9/2025).

"Namun, Putin terus mempermainkan semua orang dengan membuat proposal yang jelas-jelas tidak dapat diterima," lanjutnya, sambil menyerukan peningkatan tekanan terhadap Rusia, lapor Russia Today.

Usulan Putin bertentangan dengan pernyataan Zelensky yang sebelumnya menolak pertemuan semacam itu dilakukan di Moskow.

Zelenskyy menegaskan bahwa pertemuan bilateral dengan Putin sebaiknya berlangsung di Eropa netral, seperti Swiss atau Austria, dan juga tidak keberatan jika diadakan di Turki. 

“Pertemuan tidak mungkin dilakukan di Moskow," kata Zelensky pada Rabu (20/8/2025), lapor Pravda.

Putin 'Undang' Zelensky ke Moskow

Putin berulang kali menyatakan ia terbuka untuk bertemu dengan Zelensky sebagai bagian dari tahap akhir negosiasi yang diharapkan dapat mengakhiri perang Rusia dan Ukraina.

Baca juga:  Putin Undang Zelenskyy ke Moskow, Sinyal Perang Rusia-Ukraina Berakhir?

Dalam pernyataan kepada wartawan, Putin mengatakan Zelensky dapat menemuinya di Moskow untuk membahas akhir negosiasi.

Presiden Rusia itu menegaskan pertemuan puncak hanya akan terjadi jika dipersiapkan dengan baik, sehingga dapat menghasilkan hasil positif.

“Pada akhirnya, jika Zelensky siap, dia bisa pergi ke Moskow,” ujarnya kepada wartawan dalam kunjungannya ke Beijing ketika menghadiri parade militer China pada Rabu (3/9/2025).

Pada saat yang sama, Putin kembali mempertanyakan status Zelensky sebagai kepala negara, dengan mencatat masa jabatan Zelensky sebagai presiden telah berakhir tahun lalu dan tidak ada pemilihan umum baru yang diadakan karena darurat militer di Ukraina.

Dalam konferensi pers yang mengakhiri kunjungannya ke China, Putin mengatakan ia memberi tahu Trump tentang kemungkinan pertemuannya dengan Zelensky.

Presiden Rusia mencatat kemungkinan menyelesaikan masalah teritorial di Ukraina melalui referendum, namun darurat militer harus dicabut agar hal itu terjadi.

Putin menekankan pendapat rakyat di wilayah Ukraina yang tinggal di bawah pemerintahan Rusia, harus dihormati.

Ia mencatata Rusia telah lama keberatan dengan upaya Ukraina untuk mendapatkan keanggotaan di NATO, namun ia tidak keberatan jika Ukraina bergabung dengan Uni Eropa (UE).

"keamanan Ukraina tidak dapat dijamin dengan mengorbankan keamanan Rusia," kata Putin.

"Setiap negara harus memiliki jaminan yang dapat diandalkan, termasuk Ukraina, tetapi ini tidak terkait dengan pertukaran teritorial," ujarnya, seperti dikutip dari Al Mayadeen.

Terkait isu pembekuan aset Rusia, ia mengatakan, "Penyitaan dana Rusia di Barat akan merusak fondasi sistem keuangan global."

Menurutnya, penyelesaian perang di Ukraina dimungkinkan, terutama mengingat keinginan pemerintah AS untuk menengahi kedua pihak, namun mengancam dengan solusi militer jika masalah tidak diselesaikan melalui jalur diplomatik.

Putin mengungkapkan semua orang yang ia ajak bicara di China mendukung pertemuannya dengan Trump di Alaska pada 15 Agustus lalu.

Pertemuan bulan lalu berlangsung selama kurang lebih tiga jam dengan hasil yang tidak dipublikasikan secara jelas.

Setelah pertemuan tersebut, Zelensky dan para pemimpin Eropa menemui Trump di Gedung Putih.

Trump kemudian mengumumkan bahwa Putin dan Zelensky agar bertemu secara langsung, kemudian diikuti pertemuan trilateral antara Trump, Putin dan Zelensky.

Perundingan antara Rusia dan Ukraina masih berjalan di tempat, dengan perkembangan terakhir disebutkan bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengupayakan pertemuan langsung antara Putin dan Zelensky.

Rusia bersikeras agar Ukraina mengakui wilayah-wilayah yang dicaploknya dan melarang Ukraina untuk bergabung dengan blok mana pun seperti NATO atau diminta untuk netral, sementara Ukraina menolak untuk menyerahkan tanah apa pun kepada Rusia.

Sejak invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada 24 Februari 2022, Rusia telah mencaplok wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia dan Krimea yang dicaplok pada tahun 2014.

Selain itu, Rusia mengklaim militernya telah melakukan perluasan wilayah dengan mencaplok lebih banyak tanah di Ukraina, seperti Mykolaiv dan Odesa.

Perang Rusia dan Ukraina

Perang Rusia–Ukraina yang pecah pada 24 Februari 2022 bukanlah peristiwa yang muncul tiba-tiba, melainkan puncak dari ketegangan panjang sejak bubarnya Uni Soviet pada 1991.

Pada 1994, Ukraina menyerahkan seluruh senjata nuklirnya kepada Rusia lewat Budapest Memorandum, dengan jaminan keamanan dari Rusia, Amerika Serikat, dan Inggris. 

Namun, stabilitas politik di Ukraina kerap goyah, seperti dijelaskan Reuters.

Tahun 2004, muncul Revolusi Oranye setelah Viktor Yanukovych, presiden pro-Rusia, dituding menang lewat kecurangan. 

Pemungutan suara ulang akhirnya dimenangkan oleh Viktor Yushchenko yang lebih condong ke Barat.

Tahun 2008, NATO mulai memberi sinyal bahwa Ukraina mungkin bisa bergabung di masa depan. 

Dua tahun kemudian, Yanukovych kembali berkuasa dan mempererat hubungan dengan Rusia melalui kesepakatan gas serta perpanjangan sewa pangkalan militer di Krimea.

Namun, krisis besar terjadi pada November 2013 ketika Yanukovych membatalkan perjanjian dengan Uni Eropa. 

Keputusan itu memicu gelombang protes besar-besaran Euromaidan, yang akhirnya menggulingkan Yanukovych pada Februari 2014. 

Situasi semakin panas saat kelompok separatis pro-Rusia di Donetsk dan Luhansk mendeklarasikan republik sendiri.

Pertempuran antara pasukan Ukraina dan separatis meletus, meski ada upaya damai lewat Perjanjian Minsk I dan II pada 2014–2015. 

Sayangnya, pelanggaran terus terjadi dan ketegangan tetap membara.

Menjelang akhir 2021, Rusia mulai mengerahkan pasukan besar-besaran di perbatasan Rusia dan Belarus yang dekat dengan Ukraina.

Lalu pada 24 Februari 2022, Putin memerintahkan invasi terhadap Ukraina melalui serangan dari berbagai lokasi seperti dari utara (dari Belarus menuju Kyiv), timur (dari perbatasan Rusia ke Donetsk dan Luhansk), selatan (dari Krimea menuju Kherson dan Zaporizhzhia) dan serangan udara di seluruh Ukraina, lapor Al Jazeera.

Presiden Vladimir Putin menyebut operasi militer itu bertujuan melemahkan kekuatan militer Ukraina, mencegah negara tersebut masuk ke NATO, sekaligus “melindungi” etnis Rusia di Donetsk dan Luhansk, lapor AP News.

Ia juga menuduh pemerintahan Ukraina dipengaruhi kelompok neo-Nazi serta menjadi kepanjangan tangan Barat.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)