Kanselir Friedrich Merz: Jerman Tidak Akan Kembali ke Energi Nuklir

Pada sebuah konferensi tingkat tinggi energi nuklir di dekat Paris awal pekan ini, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menggambarkan transisi menjauh dari energi nuklir yang dilakukan beberapa negara Uni Eropa sebagai sebuah “kesalahan strategis.”

Tenaga nuklir, katanya, merupakan “sumber listrik beremisi rendah yang andal dan terjangkau.” Ia juga mengumumkan bantuan keuangan baru dari Uni Eropa untuk pembangkit listrik tenaga nuklir.

Pernyataan von der Leyen juga menjadi perhatian di Jerman, yang menutup reaktor nuklir terakhirnya pada 2023.

Ayah von der Leyen, Ernst Albrecht, seperti putrinya merupakan anggota partai tengah-kanan Uni Kristen Demokrat (Christlich Demokratische Union/CDU), adalah kepala pemerintahan negara bagian Lower Saxony pada 1970-an dan pendukung kuat energi nuklir.

Namun ia gagal dalam upayanya membangun tempat penyimpanan akhir untuk limbah nuklir beraktivitas tinggi di bagian timur negara bagian tersebut. Desa Gorleben, yang telah ditetapkan sebagai lokasi tempat penyimpanan itu akan dibangun, menjadi simbol perjuangan ratusan ribu orang melawan energi nuklir. Fasilitas penyimpanan itu tidak pernah dibangun.

Tidak ada pembangkit nuklir di Jerman sejak 2023

Seruan von der Leyen untuk kembali ke energi nuklir setidaknya mendapat reaksi beragam di Berlin.

Sejak 1961, total 37 reaktor di Jerman pernah memasok hingga 30% listrik negara itu. Negara tersebut mulai secara bertahap menghentikan energi nuklir 15 tahun lalu setelah bencana di Fukushima, Jepang, pada 11 Maret 2011. Pembangkit listrik tenaga nuklir terakhir di Jerman dimatikan pada 2023. Spanyol dan Austria juga telah mengumumkan bahwa mereka menutup pembangkit nuklir secara permanen.

Sejak itu, perdebatan kembali muncul di Jerman mengenai apakah kembali ke energi nuklir merupakan langkah yang masuk akal, mengingat fluktuasi produksi energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin serta terutama kelangkaan impor minyak dan gas selama krisis internasional seperti perang di Ukraina atau perang Amerika Serikat–Israel dengan Iran dan eskalasi berikutnya di Timur Tengah.

Pada Selasa (10/3), Kanselir Friedrich Merz, yang juga anggota CDU, mengatakan pemerintah federal sebelumnya telah memutuskan untuk menghentikan energi nuklir dan membalikkan keputusan tersebut tidak mungkin dilakukan.

“Saya menyesalkan hal ini,” katanya, “tetapi memang demikian adanya, dan sekarang kami berkonsentrasi pada kebijakan energi yang kami miliki.”

Meskipun Partai CDU dan sekutunya di Bayern, Partai Uni Kristen Sosial (Christlich-Soziale Union/CSU), mendukung energi nuklir, Merz juga mengetahui bahwa pembalikan kebijakan tersebut harus mendapatkan mayoritas di Bundestag, majelis rendah parlemen Jerman. Suara partai sayap kanan Alternatif untuk Jerman (Alternative für Deutschland/AfD) akan diperlukan untuk memenuhi jumlah tersebut. Merz mengatakan ia tidak akan bekerja sama dengan AfD.

SPD menolak pembangkit nuklir baru

Mitra koalisi minor kaum konservatif, Partai Sosial Demokrat (Sozialdemokratische Partei Deutschlands/SPD) yang berhaluan kiri-tengah, menolak usulan von der Leyen untuk kembali ke energi nuklir. Menteri Lingkungan Hidup Carsten Schneider dari SPD mengatakan energi nuklir sudah menghabiskan miliaran uang pembayar pajak.

“Jika sebuah teknologi berisiko masih bergantung pada dukungan negara setelah tiga perempat abad, dan alternatif yang lebih baik sudah lama ada, maka konsekuensi harus diambil,” kata Schneider.

Schneider juga menolak usulan untuk berfokus terutama pada reaktor bergerak, yang disebut Small Modular Reactors (SMR).

“Pembangkit listrik tenaga nuklir kecil ini telah dikembangkan selama puluhan tahun, tetapi masih belum ada terobosan, dan masih ada kesulitan untuk mendapatkan subsidi,” katanya.