Mampukah Pemerintah Baru Thailand Tepati Janji Ekonomi?

Minggu lalu, parlemen Thailand mengesahkan Anutin Charnvirakul sebagai perdana menteri setelah partai konservatifnya, Bhumjaithai, meraih kemenangan telak dalam pemilihan umum Februari lalu. Pemilu tersebut menjadikannya perdana menteri Thailand pertama yang terpilih kembali dalam dua puluh tahun terakhir.

Koalisinya, yang termasuk partai populis Pheu Thai, kini menguasai 292 kursi di parlemen baru. Sebagian besar lembaga survei sebelumnya memperkirakan persaingan akan lebih ketat dengan People's Party yang progresif, penerus Partai Move Forward, yang sebelumnya menempati posisi pertama dalam pemilu 2023.

Banyak yang menganggap bahwa kemenangan ini menunjukkan prioritas dari publik terhadap stabilitas dibanding perubahan, serta nasionalisme dibanding reformasi, terutama setelah Anutin berhasil menjadikan konflik perbatasan Thailand dengan Kamboja sebagai isu utama kampanye.

Aim Sinpeng, dosen dari Universitas Sydney, mengatakan kepada DW bahwa terpilihnya kembali Anutin menunjukkan adanya dukungan terhadap status quo, dan bukanlah reaksi konservatif terhadap perubahan progresif di Thailand.

“Memilih Bhumjaithai berarti tidak ada perubahan besar yang diharapkan di saat survei menunjukkan mayoritas rakyat Thailand paling khawatir terhadap ketidakpastian ekonomi dan kondisi kehidupan yang rentan,” tambahnya.

Pemerintah dihadapkan pada tantangan ekonomi

Tingginya utang rumah tangga, lemahnya permintaan domestik, nilai baht yang kuat, ketidakpastian perdagangan, dan tekanan terhadap ekspor telah melemahkan pertumbuhan ekonomi Thailand dalam beberapa tahun terakhir.

Kekhawatiran ekonomi bisa menjadi penentu masa jabatan kedua Anutin. Ekonomi Thailand tetap termasuk yang paling lemah di kawasan, dengan berbagai prediksi menempatkan pertumbuhan 2026 di kisaran 1,6 hingga 2 persen.

Di antara negara-negara Asia Tenggara, Vietnam mencatat pertumbuhan PDB lebih cepat daripada Thailand, sementara Malaysia menempati peringkat lebih tinggi dalam Indeks Daya Saing Global World Economic Forum.

Bhumjaithai menyatakan akan memperbaiki kondisi ekonomi lewat kombinasi subsidi konsumen, kredit murah, teknokrat yang ramah bisnis, dan promosi “ekonomi hijau”.

Platform kampanye mereka mencakup dukungan untuk proyek panel surya komunitas dan upaya menurunkan tagihan listrik rumah tangga, tetapi pakar menilai hal tersebut jauh dari cukup.

“Kebijakan ekonomi hijau pemerintah cenderung fokus sempit pada promosi proyek energi terbarukan dan kredit karbon,” kata Prapimphan Chiengkul, dosen asosiasi di Universitas Thammasat, kepada DW.

“Namun, transisi hijau yang sesungguhnya di Thailand membutuhkan perubahan yang jauh lebih mendasar dan struktural di semua sektor, seperti pertanian berkelanjutan, serta investasi dalam proyek adaptasi,” tambahnya.

Tekanan geopolitik kerap mengintai

Thailand juga masih menghadapi dampak perang perbatasan tahun lalu dengan Kamboja, yang merupakan pertempuran terburuk antara kedua negara dalam lebih dari satu dekade.

Bentrok tersebut menewaskan sedikitnya 149 orang dan membuat ratusan ribu orang mengungsi sebelum gencatan senjata kedua disepakati pada akhir Desember.

Phnom Penh bersikeras menggunakan Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan sengketa, sementara Bangkok menolak yurisdiksi pengadilan dan menyatakan masalah ini sebaiknya diselesaikan secara bilateral.