Mampukah Pemerintah Baru Thailand Tepati Janji Ekonomi?

Lebih mendesak lagi, pemerintah Anutin juga harus menghadapi dampak perang AS-Israel dengan Iran.

Thailand sepenuhnya bergantung pada impor minyak dan gas, dan konflik di Timur Tengah telah memicu lonjakan harga bahan bakar. Tugas pertama Anutin adalah menangani inflasi yang melonjak dan meningkatnya biaya hidup.

“Dalam jangka pendek, tidak ada peluang bagi Anutin untuk menghadirkan keberhasilan ekonomi, karena lanskap geopolitik di sekitarnya sedang bergeser,” kata Mark Cogan, dosen asosiasi Studi Perdamaian dan Konflik di Universitas Kansai Gaidai, Jepang, kepada DW.

“Yang terburuk, Anutin justru kurang memberikan kepastian. Ada seruan agar masyarakat menanam sayur sendiri dan memelihara ayam, strategi swasembada darurat yang dipinjam dari masa lain,” tambahnya.

Perubahan dinamika politik Thailand

Sejak berakhirnya monarki absolut pada 1932, Thailand berulang kali berayun antara pemerintahan terpilih dan intervensi militer atau yudisial. Dalam dua dekade terakhir, Thailand telah mengalami dua kudeta, rangkaian protea, dan putusan pengadilan yang menggulingkan lima perdana menteri.

Anutin membangun kariernya dengan fleksibilitas taktis. Mantan taipan konstruksi dan putra mantan menteri kabinet ini pernah menjabat sebagai wakil perdana menteri, menteri kesehatan, menteri dalam negeri, dan koordinator COVID-19 Thailand.

Dia lama dianggap sebagai broker yang adaptif, bukan pemimpin nasional, dan dikenal karena memperjuangkan dekriminalisasi ganja pada 2022.

Namun, kekuatan sebenarnya terletak pada kemampuannya bergerak di antara pusat-pusat kekuasaan yang bersaing di Thailand tanpa menimbulkan permusuhan dengan militer, pengadilan, atau kerajaan.

Anutin pertama kali menjadi perdana menteri pada September 2025 setelah Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari Pheu Thai diberhentikan karena melanggar aturan etika dalam menangani sengketa dengan Kamboja, termasuk percakapan telepon rahasia yang bocor dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen.

Ia segera membubarkan parlemen untuk mencari mandat yang lebih kuat, dan strateginya berhasil. Dengan kampanye di tengah gelombang nasionalisme yang dipicu konflik perbatasan, ia menampilkan diri sebagai kandidat yang memprioritaskan stabilitas.

Kemenangan ini menegaskan penurunan pengaruh keluarga Shinawatra yang pernah dominan, yang membentuk politik Thailand selama 25 tahun terakhir.

Setelah Thaksin Shinawatra digulingkan dalam kudeta militer 2006, adiknya Yingluck menjadi perdana menteri pada pemilu berikutnya, namun ia pun digulingkan pada 2014. Putrinya, Paetongtarn, yang menjadi perdana menteri pada 2023, diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi tahun lalu.

Kekhawatiran lain bagi Anutin adalah Mahkamah Konstitusi Thailand yang menerima gugatan pada 18 Maret terkait penggunaan barcode dan kode QR pada kertas suara, yang menurut pakar melanggar prinsip pemungutan suara rahasia.

Komisi pemilihan memiliki waktu 15 hari untuk merespons, setelah itu mahkamah dapat membatalkan pemilu Februari dan memerintahkan pemungutan suara ulang. Meski kecil kemungkinan terjadi, hal ini menjadi pengingat bahwa stabilitas politik di Thailand tidak pernah bisa dianggap pasti.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

Editor: Prita Kusumaputri