Donald Trump Buka Taman Nasional AS untuk Industri Energi Besar

Dari lembah megah Grand Canyon hingga puncak granit Yosemite National Park serta hutan purba di Tongass National Forest, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berjanji untuk membuat kawasan konservasi alam federal Amerika "indah kembali."

Taman nasional merupakan bagian dari lebih dari 243 juta hektare lahan publik di Amerika Serikat yang mencakup hutan, gurun, perairan, dan suaka margasatwa.

"Ini termasuk beberapa kawasan dengan kondisi ekologis paling utuh dan keanekaragaman hayati tertinggi di negara ini," ujar Jenny Rowland-Shea, yang memimpin kebijakan lahan publik di lembaga think tank yang berbasis di Washington, Center for American Progress.

Namun, kritik menilai lanskap ini terancam oleh pemotongan anggaran besar dan pelonggaran kebijakan lingkungan yang membuka jalan bagi eksploitasi sumber daya.

Sebagai contoh, pada Mei 2025, pemerintahan Trump mengusulkan pemotongan hampir 1 miliar dolar AS dari anggaran National Park Service, pengurangan yang diperingatkan oleh para pemerhati taman nasional dapat memaksa ratusan lokasi ditutup atau mengurangi layanan secara drastis.

Bagi Jenny, pelemahan National Park Service dan misi konservasinya "dengan dalih 'efisiensi pemerintah' justru membuat taman dan lahan publik menjadi kurang aman, kurang bersih, kurang mudah diakses, dan lebih padat dari sebelumnya."

Dua bulan setelah mengumumkan pemotongan anggaran, Trump menandatangani perintah eksekutif yang ditujukan untuk "memperbaiki" taman nasional. Sambil secara puitis menyinggung kawasan alam yang telah "menginspirasi generasi," kebijakan tersebut juga menyoroti "pembatasan penggunaan lahan" yang disebut telah "merampas akses para pemburu, pemancing, pendaki, dan pecinta alam terhadap lahan publik yang menjadi milik mereka."

Namun, dengan menggambarkan kebijakan konservasi alam sebagai hambatan, muncul kekhawatiran bahwa Trump sedang memberi sinyal pergeseran kebijakan yang lebih besar: membuka lebih banyak lahan federal untuk pertambangan, pengeboran, dan penebangan.

Taman nasional tetap sangat populer

Dikenal karena melestarikan lanskap ikonik, jaringan taman nasional kerap disebut sebagai "ide terbaik Amerika." Pada tahun 2024, taman-taman ini mencetak rekor dengan sekitar 332 juta pengunjung yang menghabiskan sekitar 29 miliar dolar AS di komunitas sekitar.

Sebuah survei oleh YouGov pada November 2025 menunjukkan bahwa mayoritas besar warga Amerika (69%) menolak usulan pemotongan anggaran National Park Service oleh pemerintahan Trump.

Penolakan ini juga diperlihatkan di Senat pada Januari, ketika rancangan anggaran bipartisan menolak pemotongan tersebut. Meski demikian, para pemerhati taman memperingatkan bahwa karena klausul yang menjamin taman nasional tetap sebagai lahan publik dihapus dari rancangan undang-undang, kawasan tersebut kini rentan terhadap potensi penjualan.

"Melindungi taman nasional kita adalah isu lintas partai," ujar Theresa Pierno, saat itu menjabat sebagai presiden National Parks Conservation Association (NPCA), yang memesan survei tersebut. "Tidak ada yang meminta pemotongan sembrono terhadap staf taman atau perusakan warisan bersama kita. Tidak ada yang menginginkan ini."

Jutaan hektare untuk pertambangan dan penebangan

Lebih dari 40?ri total lahan publik di Amerika Serikat selama ini memang telah digunakan untuk ekstraksi minyak, gas, batu bara, dan mineral, termasuk yang disebut sebagai federal mineral estate, yang menyumbang sekitar 15% produksi minyak domestik dan 9% gas domestik.

Namun kini, Trump berfokus untuk "membebaskan" lebih banyak energi Amerika di lahan publik dengan mencabut regulasi yang disebutnya "bermotif ideologis," termasuk aturan lingkungan dan iklim, sebagaimana tertuang dalam perintah eksekutif pada bulan Januari 2025. Ini juga mencakup usulan untuk mengakhiri Public Lands Rule 2024, kebijakan era Presiden Biden yang bertujuan menyeimbangkan eksploitasi sumber daya dengan konservasi.

"Tindakan Trump sebagian besar bertujuan melemahkan perlindungan," kata Jenny Rowland-Shea kepada DW. "Nilai lahan publik kini lebih ditentukan oleh potensi eksploitasi sumber daya dan nilai pasarnya."