10 Negara yang Tolak Resolusi Palestina Merdeka, Tetangga Dekat Indonesia Masuk Daftar

TRIBUNNEWS.COM - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi mengesahkan sebuah resolusi penting yang memperkuat dukungan internasional terhadap solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina.

Mengutip dari Newsweek, resolusi yang dikenal dengan nama Deklarasi New York itu disahkan sebagai bentuk komitmen komunitas internasional untuk mewujudkan negara Palestina merdeka yang hidup berdampingan secara damai dengan Israel.

Resolusi juga menyoroti pentingnya gencatan senjata di Gaza, penghentian blokade, serta perlindungan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil yang selama ini menjadi sasaran serangan.

Meski sifat resolusi Majelis Umum tidak mengikat secara hukum, dokumen ini memiliki bobot politik yang signifikan.

Dukungan luas dari mayoritas anggota PBB dipandang sebagai tekanan diplomatik yang semakin besar terhadap Israel dan sekutunya untuk membuka jalan menuju perundingan damai yang nyata.

10 Negara yang Menolak Pendirian Negara Palestina

Setidaknya sebanyak 142 negara memberikan suara mendukung penuh agar Palestina diakui sebagai negara berdaulat dan hidup berdampingan dengan Israel.

Namun, tidak semua anggota PBB sepakat. Sebanyak 10 negara memilih menolak resolusi tersebut.

Di antara penolak, terdapat Amerika Serikat dan Israel yang memang sejak lama menentang gagasan negara Palestina.

Baca juga: 142 Suara di PBB Dukung Deklarasi Solusi 2 Negara, Israel dan AS Menolak

Menariknya, dari daftar itu juga ada Papua Nugini, negara tetangga dekat Indonesia di kawasan Pasifik.

Berikut daftar 10 negara yang menentang pendirian negara Palestina.

1. Amerika Serikat

AS jadi negara yang paling vokal menolak pendirian negara Palestina. Pemerintah paman Sam menilai resolusi itu “salah arah”.

Washington beralasan bahwa resolusi tersebut dinilai tidak realistis karena tidak memberikan jaminan keamanan penuh bagi Israel, sekutu utama AS di Timur Tengah.

Perwakilan tetap AS di PBB menegaskan bahwa upaya mendirikan negara Palestina hanya bisa dicapai melalui perundingan langsung antara Israel dan Palestina, bukan lewat keputusan sepihak Majelis Umum.

Pemerintah AS juga menyatakan khawatir bahwa resolusi tersebut justru dapat memperburuk ketegangan di kawasan dan menghambat proses damai yang seharusnya dibangun melalui diplomasi.

Penolakan ini menegaskan kembali posisi tradisional Washington yang selalu melindungi kepentingan Israel di forum internasional.

2. Hongaria

Hongaria termasuk salah satu dari 10 negara yang menolak Resolusi Deklarasi New York di Majelis Umum PBB, yang mendorong Palestina menjadi negara merdeka.

Pemerintah di Budapest beralasan bahwa resolusi tersebut dianggap tidak seimbang karena lebih banyak menekan Israel tanpa memberikan jaminan keamanan yang jelas terhadap ancaman kelompok bersenjata Palestina.

Kementerian Luar Negeri Hongaria menegaskan bahwa stabilitas kawasan hanya bisa dicapai melalui perundingan langsung antara Israel dan Palestina, bukan melalui resolusi yang bersifat sepihak.

Pemerintahan Perdana Menteri Viktor Orbán, yang dikenal dekat dengan Israel dan Amerika Serikat, juga menilai pengakuan Palestina saat ini justru berisiko memperburuk konflik di Timur Tengah.

3. Argentina

Argentina dengan tegas menolak Resolusi Deklarasi New York di Majelis Umum PBB, yang mendorong Palestina diakui sebagai negara merdeka.

Pemerintah di Buenos Aires menilai resolusi tersebut tidak memberikan jalan keluar nyata bagi penyelesaian konflik, melainkan berpotensi menambah ketegangan di Timur Tengah.

Senada dengan yang lain, Kementerian Luar Negeri Argentina menyatakan bahwa solusi dua negara hanya bisa dicapai melalui negosiasi langsung antara Israel dan Palestina, bukan lewat resolusi yang dianggap sepihak.

Pemerintah juga menekankan pentingnya jaminan keamanan bagi Israel, mengingat meningkatnya serangan roket dan ancaman kelompok bersenjata dari wilayah Palestina.

4. Tonga

Kerajaan Tonga menolak Resolusi Deklarasi New York di Majelis Umum PBB, yang mendorong pengakuan Palestina sebagai negara merdeka.

Penolakan ini mengejutkan banyak pihak karena Tonga jarang menonjol dalam isu geopolitik Timur Tengah.

Menurut catatan diplomatik, sikap Tonga erat kaitannya dengan kedekatan politik dan keamanan negara kepulauan Pasifik itu dengan Amerika Serikat dan sekutu Barat lainnya.

Pemerintah Tonga menilai bahwa resolusi tersebut tidak memberikan jaminan keamanan yang cukup bagi Israel, sekaligus berpotensi memperburuk ketegangan di kawasan.

Meski tidak mengeluarkan pernyataan publik yang panjang, Tonga diketahui kerap mengikuti garis kebijakan luar negeri AS dan negara-negara Barat dalam pemungutan suara di forum internasional.

Hubungan bantuan pembangunan, dukungan ekonomi, serta perlindungan keamanan dari mitra strategisnya dipandang menjadi faktor penting dalam keputusan Tonga menolak resolusi terkait Palestina.

5. Israel

Israel secara tegas menolak Resolusi Deklarasi New York yang diloloskan Majelis Umum PBB dan mendorong pengakuan Palestina sebagai negara merdeka.

Pemerintah di Tel Aviv menyatakan resolusi itu bias, sepihak, dan mengabaikan ancaman nyata yang dihadapi Israel dari kelompok bersenjata di Gaza maupun Tepi Barat.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan menerima pendirian negara Palestina melalui keputusan internasional, melainkan hanya melalui negosiasi langsung dengan syarat yang menjamin keamanan Israel sepenuhnya.

Netanyahu juga menuduh PBB memiliki kecenderungan anti-Israel karena tidak menyoroti secara tegas aksi kekerasan yang dilakukan kelompok Hamas dan Jihad Islam Palestina.

6. Micronesia

Federasi Mikronesia jadi salah satu dari 10 negara yang menolak Resolusi Deklarasi New York di Majelis Umum PBB, yang mendorong pengakuan Palestina sebagai negara merdeka.

Adapun penolakan Mikronesia tidak lepas dari hubungan erat negara Pasifik tersebut dengan Amerika Serikat.

Sebagai bagian dari Compact of Free Association (COFA), Mikronesia sangat bergantung pada bantuan ekonomi, keamanan, dan pertahanan dari Washington.

Karena itu, sikap politik luar negeri Mikronesia di forum internasional kerap selaras dengan posisi Amerika Serikat, termasuk dalam isu Palestina.

Selain faktor aliansi, Mikronesia juga menyatakan dukungan penuh terhadap Israel, yang selama ini menjadi mitra strategis di bidang pembangunan dan teknologi.

7. Narau

Republik Nauru, negara kepulauan kecil di Pasifik, tercatat sebagai salah satu dari 10 negara yang menolak Resolusi Deklarasi New York di Majelis Umum PBB, yang mendorong pengakuan Palestina sebagai negara merdeka.

Pemerintah Nauru beralasan bahwa resolusi tersebut bersifat sepihak, tidak menyentuh isu keamanan Israel, dan berisiko memperburuk konflik di Timur Tengah.

Sikap Nauru bukan hal baru. Dalam berbagai isu internasional, Nauru kerap mengikuti garis kebijakan Amerika Serikat dan sekutu Barat lainnya, terutama dalam isu-isu sensitif yang menyangkut Israel.

Hubungan diplomatik dekat dengan Tel Aviv juga menjadi faktor penting, di mana Israel selama ini memberi dukungan teknis dan kerja sama pembangunan untuk Nauru.

Dengan alasan itu, Nauru menolak resolusi yang didukung mayoritas anggota PBB tersebut dan menegaskan kembali komitmennya untuk mendukung Israel di forum internasional.

8. Palau

Palau jadi negara selanjutnya yang menolak Resolusi Deklarasi New York yang disahkan Majelis Umum PBB.

Pemerintah di Ngerulmud berpendapat bahwa resolusi tersebut tidak mencerminkan keseimbangan, karena lebih menekan Israel tanpa memberikan jaminan keamanan terhadap ancaman kelompok bersenjata Palestina.

Keputusan Palau selaras dengan garis kebijakan luar negeri Amerika Serikat, mitra utamanya dalam perjanjian Compact of Free Association (COFA) yang menjamin bantuan pertahanan dan ekonomi bagi Palau.

Dalam berbagai pemungutan suara di PBB, Palau memang konsisten berdiri di sisi Washington dan Tel Aviv, termasuk dalam isu yang menyangkut konflik Israel-Palestina.

9. Papua Nugini

Tetangga Indonesia, Papua Nugini termasuk salah satu dari 10 negara yang menolak pengakuan Palestina sebagai negara merdeka.

Pemerintah di Port Moresby menilai resolusi tersebut tidak menawarkan solusi damai yang realistis dan dapat semakin memperuncing konflik di Timur Tengah.

Sama seperti yang lain, sikap Papua Nugini erat kaitannya dengan aliansinya bersama Amerika Serikat serta hubungan diplomatik yang semakin dekat dengan Israel.

Dalam beberapa tahun terakhir, Israel meningkatkan kerja sama di bidang pertanian, kesehatan, dan teknologi dengan Papua Nugini, bahkan membuka kedutaan besar di Port Moresby pada 2023.

Hubungan strategis ini memperkuat posisi PNG untuk mendukung Israel di forum internasional.

10. Paraguay

Terakhir ada Paraguay yang resmi menolak pengakuan Palestina sebagai negara merdeka.

Pemerintah di Asunción menegaskan sikap tersebut dilandasi komitmen kuat untuk mendukung keamanan Israel, yang selama ini menjadi mitra strategis di bidang politik maupun keamanan.

Kementerian Luar Negeri Paraguay menilai resolusi itu tidak menjamin stabilitas kawasan dan justru berpotensi memperburuk konflik di Timur Tengah.

(Tribunnews.com / Namira)