2 Tahun Perang Israel–Hamas, Gaza Hadapi Krisis Kemanusiaan Terburuk Sepanjang Sejarah

PBB memperingatkan bahwa Gaza kini menghadapi “kelaparan dan kehancuran total”.

Badan dunia itu menyebut 2,4 juta penduduk Gaza mengalami kekurangan pangan ekstrem dan hampir semuanya bergantung pada bantuan kemanusiaan.

Dalam pernyataannya, otoritas Gaza menyebut dua tahun terakhir sebagai “730 hari genosida dan pembersihan etnis”.

Mereka pun menyerukan dunia internasional untuk menekan Israel agar menghentikan agresi serta membuka jalur bantuan tanpa hambatan.

Akar Konflik Israel-Hamas

konflik antara Israel dan Hamas di Palestina berakar dari sejarah panjang kolonialisme, perebutan wilayah, dan identitas nasional yang saling bertentangan.

Sejak berdirinya negara Israel pada tahun 1948, wilayah Palestina terus menyusut akibat perang dan pendudukan militer yang berkepanjangan.

Gaza dan Tepi Barat kemudian menjadi titik utama pertikaian, dengan Israel menguasai perbatasan, ruang udara, dan akses ekonomi di kedua wilayah tersebut.

Hamas, kelompok Islamis yang menguasai Gaza sejak 2007, menolak keberadaan negara Israel dan menyerukan perlawanan bersenjata sebagai bentuk perjuangan kemerdekaan.

Sebaliknya, Israel menganggap Hamas sebagai organisasi teroris dan kerap melancarkan operasi militer untuk menekan kekuatannya.

Sejak Hamas berkuasa, Israel menerapkan blokade ketat terhadap Gaza.

Pembatasan pergerakan barang dan orang ini menimbulkan dampak besar bagi kehidupan warga, menciptakan krisis kemanusiaan yang memburuk dari tahun ke tahun.

Sebagai balasan atas blokade dan serangan militer, Hamas meluncurkan roket ke wilayah Israel, yang kemudian dibalas dengan serangan udara dan darat, menewaskan banyak warga sipil di kedua belah pihak.

Upaya perdamaian sebenarnya pernah dilakukan melalui Kesepakatan Oslo yang ditandatangani pada 1993 antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

Perjanjian yang disaksikan oleh Presiden AS Bill Clinton, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin, dan pemimpin PLO Yasser Arafat di Washington DC. itu awalnya dimaksudkan sebagai langkah menuju solusi dua negara yang damai.

Isi utama perjanjian tersebut mencakup pengakuan timbal balik antara Israel dan PLO, serta pembentukan Pemerintahan Otonomi Palestina (Palestinian Authority/PA) untuk mengelola sebagian wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza.