Konflik Palestina Vs Israel
Trump Klaim Hamas Setujui 'Poin Penting' Negosiasi Damai, Optimis Perdamaian di Gaza Tercapai
Presiden AS Donald Trump menyebut Hamas telah menyetujui 'poin penting' rencana perdamaian Gaza saat melakukan negosiasi dengan Israel di Mesir.
Netanyahu dikabarkan melihat tanggapan Hamas itu sebagai penolakan terselubung atau setidaknya sebagai hal yang "tidak berarti apa-apa" dan "tidak ada yang perlu dirayakan".
Sikap ini didorong oleh keinginan Israel untuk menyelaraskan pandangannya dengan AS agar tidak menimbulkan kesan bahwa Hamas telah merespons secara positif terhadap inisiatif damai tersebut.
Di tengah perundingan damai, Israel terus melakukan serangan ke wilayah Gaza.
Sumber Al Jazeera melaporkan setidaknya 10 warga Palestina tewas pada Senin (6/10/2025) dalam serangan terbaru Israel.
Padahal, Trump telah menyerukan agar pemboman dihentikan sementara demi kelancaran perundingan.
Juru bicara Pemerintah Israel, Shosh Bedrosian, menegaskan bahwa militer akan tetap bertindak untuk "tujuan defensif".
Kematian terbaru di Gaza menambah jumlah total orang yang tewas dalam serangan Israel sejak hari Jumat menjadi 104.
Masa Depan Hamas dan Ancaman Koalisi
Isu yang paling sensitif dalam perundingan pada hari Senin adalah mengenai masa depan politik Hamas di Gaza.
Rencana Trump mengusulkan pembentukan pasukan keamanan internasional dan tata kelola di bawah pemerintahan teknokrat Palestina, serta mengecualikan Hamas dari peran pemerintahan.
Baca juga: Trump: Negosiasi dengan Israel Berjalan Lancar, Hamas Juga Bersikap Baik
Namun, proposal tersebut memperbolehkan anggota Hamas untuk tetap tinggal jika mereka melepaskan kekerasan dan melucuti senjata.
Respons positif dari Hamas yang menyatakan kesediaan untuk bernegosiasi sembari membentuk bagian dari "kerangka kerja nasional Palestina" justru memicu gejolak politik di Israel.
Sekutu sayap kanan jauh Netanyahu di kabinet, terutama Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, mengancam akan menjatuhkan pemerintahan jika Hamas diizinkan untuk tetap eksis dalam bentuk apa pun.
"Tujuan utama perang, yang berakar dari pembantaian 7 Oktober, adalah bahwa organisasi Hamas tidak boleh diizinkan untuk tetap ada," ujar Ben-Gvir, dikutip dari Al Jazeera.
Ancaman ini menciptakan dilema bagi Netanyahu.
Meskipun demikian, Ketua Oposisi, Yair Lapid, telah menawarkan dukungan kepada pemerintahan Netanyahu untuk mencegah keruntuhan koalisi yang disebabkan oleh mitra "ekstremis dan tidak bertanggung jawab" selama proses perundingan.
Dukungan ini dinilai penting untuk memastikan perundingan dapat berjalan hingga mencapai kesepakatan pelepasan tawanan dan gencatan senjata.
(Tribunnews.com/Whiesa)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.