Hamas Terbitkan Nama 20 Sandera Israel yang Akan Dibebaskan Hari Ini

Ringkasan Berita:

• Hamas resmi mengumumkan nama 20 sandera Israel yang akan dibebaskan Senin (13/10/2025) sebagai bagian kesepakatan gencatan senjata.
• Sandera akan diserahkan ke Palang Merah, lalu dikirim ke pangkalan militer atau rumah sakit,
• Sebagai balasan, Israel akan melakukan pembebasan 2.000 tahanan Palestina, termasuk 250 narapidana hukuman seumur hidup.

TRIBUNNEWS.COM - Hamas resmi menerbitkan nama 20 sandera hidup dari Israel yang akan dibebaskan pada Senin (13/10/2025), hari ini.

Daftar tersebut, mencakup 20 sandera yang namanya telah diberikan kepada Israel sebelumnya sebagai bagian dari negosiasi.

Pihak Israel juga mengonfirmasi bahwa sandera tersebut, akan dibebaskan dalam kesepakatan utama yakni kondisi sandera masih hidup.

Tidak termasuk dalam kelompok ini adalah nama prajurit yang diculik Tamir Nimrodi atau warga negara Nepal Bipin Joshi.

Berikut nama sandera yang akan dibebaskan:

1. Elkana Bohbot,
2. Matan Angrest,
3. Avinatan Or,
4. Yosef-Haim Ohana,
5. Alon Ohel,
6. Evyatar David,
7. Guy Gilboa-Dalal,
8. Rom Braslavski,
9. Gali Berman,
10. Ziv Berman,
11. Eitan Mor,
12. Segev Kalfon,
13. Nimrod Cohen,
14. Maxim Herkin,
15. Eitan Horn,
16. Matan Zangauker,
17. Bar Kupershtein,
18. David Cunio,
19. Ariel Cunio,
20. Omri Miran.

Berdasarkan ketentuan kesepakatan gencatan senjata, seluruh 20 sandera yang masih hidup kini akan dibebaskan kepada pihak Palang Merah Internasional. 

Mereka kemudian akan dibawa ke pangkalan militer untuk bertemu kembali dengan keluarga mereka, atau jika diperlukan, segera dibawa ke rumah sakit.

Setelah para sandera dibebaskan, Israel akan membebaskan sekitar 2.000 tahanan Palestina.

Mereka mencakup 250 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup serta sekitar 1.700 orang yang ditangkap dari Gaza selama perang dan ditahan tanpa dakwaan.

Pengumuman yang disampaikan oleh Hamas ini dilakukan menjelang penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian internasional yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Sharm el-Sheikh, Mesir, dan dihadiri lebih dari 20 negara.

Dalam keterangan resmi yang dikutip BBC International, pejabat tinggi Hamas Osama Hamdan menyatakan bahwa pembebasan ini merupakan bagian dari tahap pertama kesepakatan pertukaran oleh kedua pihak. 

“Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani, pertukaran tahanan akan dimulai pada Senin pagi sesuai kesepakatan,” ujar Hamdan.

Menurut laporan BBC International, Hamas sengaja menunda pembebasan hingga Senin pagi guna memastikan momen tersebut memiliki dampak diplomatik maksimal di mata internasional.

Melalui momentum penyelenggaraan KTT, Hamas ingin menegaskan posisinya sebagai aktor kunci dalam dinamika politik kawasan, bukan hanya kelompok militan yang terpinggirkan.

Langkah ini juga dianggap sebagai sinyal itikad baik mereka kepada komunitas internasional.

Hamas bermaksud menunjukkan kesiapan berkolaborasi dalam proses perdamaian yang diinisiasi Washington dan Kairo, tanpa perlu hadir langsung di forum tersebut.

Dalam pernyataannya, juru bicara Hamas menyebut bahwa kelompoknya “bertindak melalui mediator Qatar dan Mesir” dan tidak akan ikut serta secara resmi dalam KTT tersebut.

Alasan Hamas Percayai Proposal Trump

Langkah Hamas yang mau mengikuti proposal gencatan senjata yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjadi sorotan banyak pihak.

Hal ini terjadi lantaran dalam salah satu poin kesepakatan yang difasilitasi AS, Hamas diwajibkan menyerahkan seluruh sandera yang ditahan di Gaza.

Keputusan ini diambil tanpa adanya kesepakatan tertulis terkait penarikan total pasukan Israel, melainkan hanya mengandalkan jaminan lisan, khususnya dari Presiden AS Donald Trump.

Kesepakatan yang berlaku mulai Jumat (10/10/2025) ini dinilai sebagai "judi politik" oleh sejumlah pejabat Hamas sendiri.

Menurut laporan Al Arabiya, dua pejabat Palestina mengungkapkan bahwa perubahan sikap Hamas terhadap Trump—yang sebelumnya mereka juluki sebagai rasis dan "resep kekacauan"—dipicu oleh sebuah panggilan telepon krusial pada September lalu. 

Dalam panggilan yang disiarkan luas tersebut, Trump dilaporkan mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf kepada Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, terkait serangan Israel terhadap kompleks perumahan tempat tinggal pemimpin politik Hamas di Doha.

Meskipun serangan tersebut gagal menewaskan pejabat Hamas, penanganan Trump terhadap insiden itu diyakini Hamas sebagai bukti kemampuannya bersikap tegas terhadap Netanyahu serta keseriusannya mengakhiri perang di Gaza.

Seorang pejabat senior Gedung Putih menyebut, insiden Qatar itu sebagai titik balik signifikan yang menyatukan dunia Arab.

Janji publik Trump bahwa serangan serupa oleh Israel terhadap Qatar tidak akan terulang dinilai telah meningkatkan kredibilitasnya di mata Hamas dan aktor regional lainnya.

Kesepakatan gencatan senjata ini dicapai setelah perundingan tidak langsung yang alot di resor Laut Merah, Sharm al-Sheikh, Mesir.

Kehadiran orang-orang terdekat Trump, seperti menantu dan utusan AS Jared Kushner dan Steve Witkoff, serta para tokoh regional lainnya seperti Kepala Intelijen Turki Ibrahim Kalin, memberikan keyakinan yang cukup bagi Hamas untuk menandatangani perjanjian tersebut.

Namun, dua pejabat Hamas mengakui kepada Reuters bahwa kelompok itu tidak menerima jaminan tertulis formal yang didukung mekanisme penegakan hukum spesifik.

"Sejauh yang kami ketahui, perjanjian ini mengakhiri perang," ujar salah seorang pejabat Hamas, dikutip dari Reuters.

(Tribunnews.com/Bobby/Whiesa)