Rusia Bungkam Soal Ekstradisi Assad setelah Perundingan Putin-Al Sharaa di Moskow

Ringkasan Berita:

• Rusia menolak berkomentar apakah masalah ekstradisi Bashar al Assad muncul
• Isu muncul ketika Putin dan mitranya dari Suriah, Ahmed al Sharaa bertemu di Moskow
• Al Sharaa mengatakan kepada Putin bahwa Suriah bersedia memulihkan hubungan

TRIBUNNEWS.COM - Rusia menolak berkomentar apakah masalah ekstradisi Bashar al Assad muncul selama pembicaraan antara Presiden Vladimir Putin dan mitranya dari Suriah, Ahmed al Sharaa, sehari sebelumnya di Moskow.

Ekstradisi adalah proses hukum di mana seseorang yang ditahan di suatu negara diserahkan kepada negara lain yang meminta agar orang tersebut diadili atau menjalani hukuman di negara asalnya.

Proses ini biasanya melibatkan perjanjian bilateral dan mempertimbangkan aspek hukum, politik, dan HAM.

Ekstradisi Assad merujuk pada permintaan resmi dari pemerintahan baru Suriah kepada Rusia untuk menyerahkan mantan Presiden Bashar al-Assad agar diadili di negaranya, setelah ia melarikan diri ke Rusia menyusul kejatuhan rezimnya pada Desember 2024.

"Kami tidak memiliki apa pun untuk dilaporkan tentang Assad di sini; kami tidak memiliki apa pun untuk dilaporkan dalam konteks ini," ujar juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, dikutip dari TRTWorld, Kamis (16/10/2025).

Al Sharaa mengatakan kepada Putin bahwa Suriah bersedia memulihkan hubungan “bersejarah dan strategis” dengan Rusia dan akan menghormati semua perjanjian masa lalu antara Moskow dan Damaskus.

Kunjungan kenegaraan Al Sharaa ini merupakan yang pertama ke negara yang telah menampung Assad sejak ia digulingkan pada bulan Desember 2024.

Putin mengatakan hubungan antara Moskow dan Damaskus selalu “sangat bersahabat”, seraya menambahkan bahwa pemilihan umum parlemen Suriah bulan lalu merupakan “kesuksesan besar” dan akan mengarah pada “konsolidasi masyarakat”.

Peskov juga membantah adanya diskusi mengenai kunjungan balasan Putin ke Suriah, tetapi mengatakan undangan tersebut dapat disampaikan melalui jalur diplomatik.

Ia menambahkan bahwa nasib pangkalan militer Rusia, pangkalan angkatan laut di Tartus dan pangkalan udara di Hmeimim, yang keduanya terletak di pantai Mediterania Suriah, ada dalam agenda pembicaraan tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Seorang pejabat pemerintah Suriah telah mengatakan sebelum pertemuan Moskow bahwa al Sharaa berencana untuk meminta penyerahan Assad, yang melarikan diri ke Rusia setelah penggulingannya, sementara Moskow dan Damaskus mengatakan kedua pemimpin akan membahas nasib pangkalan militer Rusia di negara itu.

Baca juga: Putin Bangun Hubungan Baru dengan Suriah, Rusia Move On dari Rezim al-Assad

Sehari setelah penggulingannya, Kremlin menyatakan Assad dan keluarganya diberikan suaka di Rusia.

Hubungan Baru

Rusia memulai babak baru dalam hubungan bilateralnya dengan Suriah setelah pemberontakan yang melengserkan kekuasaan presiden Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024.

Rezim Bashar al-Assad berkuasa selama puluhan tahun, di mana Bashar sendiri "meneruskan" kekuasaan ayahnya, Hafez al-Assad yang berkuasa pada tahun 1971.

Berasal dari Partai Ba'ath, Bashar berkuasa sejak tahun 2000 setelah kematian ayahnya, dengan sistem pemerintahannya yang dikritik banyak rakyat Suriah karena represi, militerisme, dan diskriminasi sektarian di Suriah.

Pemerintah Suriah yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Ahmed Al-Sharaa mengirim delegasi ke Rusia untuk memulai hubungan baru.

Pada tanggal 31 Juli 2025, Presiden Rusia Vladimir Putin menerima Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Sheibani di Kremlin, menandai perubahan hubungan bilateral antara kedua negara.

Putin menerima al-Shaibani dan delegasi pendampingnya di Ibu Kota Rusia, Moskow. 

Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Sheibani dan Menteri Pertahanannya Murhaf Abu Qasra mengadakan pembicaraan dengan pejabat Rusia, menandai kunjungan resmi pertama pejabat Suriah ke Moskow sejak jatuhnya rezim Bashar al-Assad.

Kementerian Luar Negeri Suriah menggambarkan itu adalah pertemuan bersejarah antara Putin dan pejabat Suriah.

Asaad al-Shaibani menegaskan dimulainya fase baru pemahaman politik dan militer antara kedua negara, saling menghormati kedaulatan serta mendukung keutuhan wilayah.

Selama pertemuan tersebut, Putin menekankan posisi Rusia yang menolak intervensi Israel atau upaya untuk memecah belah Suriah dan menjanjikan peran Rusia untuk mendukung rekonstruksi dan pemulihan stabilitas di Suriah.

Assad Al-Shaibani mengatakan Suriah ingin memperbaiki hubungan dengan Rusia berdasarkan kepentingan rakyat Suriah dan membangun hubungan kemitraan yang adil dan seimbang, lapor Al Jazeera.

Baca juga: Suriah Siapkan Pemilu Parlemen Pertama Pasca Jatuhnya Rezim Assad, Digelar September Tahun Ini

Pertemuan Menteri Rusia dan Suriah

Sebelum bertemu Putin, Menteri Luar Negeri Suriah Assad Al-Shaibani bertemu pejabat tinggi Rusia, termasuk Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov dan Menteri Pertahanan Andrei Belousov, untuk membahas ulang semua perjanjian lama dari masa rezim Bashar al-Assad.

Kedua negara sepakat membentuk komite untuk mengevaluasi kerja sama agar lebih mengutamakan rakyat Suriah.

Assad Al-Shaibani menegaskan hubungan baru ini dibangun atas dasar saling menghormati dan kedaulatan, bukan warisan masa lalu. 

Ia juga menyatakan Suriah tak bermusuhan dengan Israel, tapi menolak campur tangan asing.

Tentang konflik di Sweida, Suriah selatan (dekat Golan yang diduduki Israel), ia menyebut serangan Israel membuat tentara Suriah mundur dan memberi ruang bagi kelompok bersenjata asing untuk menghancurkan kedaulatan Suriah.

Sergey Lavrov menegaskan Rusia mendukung integritas wilayah Suriah, menolak intervensi asing, dan mendorong rekonstruksi serta keterlibatan semua kelompok, termasuk Kurdi, dalam pemerintahan.

Menutup pertemuan antara menteri tersebut, Sergey Lavrov mengatakan Rusia menantikan kedatangan Presiden Ahmed al-Shara di KTT Rusia-Arab pada Oktober mendatang.

Masa Lalu Hubungan Rusia dan Rezim al-Assad

Hubungan militer dan politik antara Rusia dan Suriah sudah berlangsung sejak era Hafez al‑Assad pada akhir 1960‑an dan terus menguat di era Bashar al‑Assad. 

Sejak Maret 2011, saat gejolak "Arab Spring" meletus di Suriah, Rusia mulai mendukung rezim Bashar al-Assad secara politik dengan menggunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB.

Arab Spring adalah serangkaian gerakan protes, unjuk rasa, dan pemberontakan yang terjadi di negara-negara Arab pada awal tahun 2010-an. 

Arab Spring dimulai di Tunisia dan kemudian menyebar ke negara-negara lain di Timur Tengah dan Afrika Utara untuk menuntut perubahan politik. 

Kaitannya dengan rezim di Suriah, Rusia memveto berbagai resolusi yang menyerukan pengunduran diri Bashar al-Assad dan potensi sanksi internasional, termasuk resolusi pada 4 Oktober 2011 dan Februari 2012, lapor UN News.

Perang sipil meletus di Suriah pada tahun 2011, dengan menjamurnya pemberontakan bersenjata, banyak tentara membelot dan membentuk Tentara Pembebasan Suriah (FSA).

Selama tahun 2013 hingga 2014, kekacauan meningkat di Suriah, hingga pemerintah Bashar al-Assad dituduh menggunakan kekerasan untuk meredakan ketegangan, termasuk menggunakan senjata kimia di Ghouta (menewaskan lebih dari 1.000 warga).

Pada tahun 2014, kelompok bersenjata Islamic State of Iraq and the Levant (Negara Islam Irak dan Syam) atau ISIS/ISIL bangkit dan menguasai sebagian besar wilayah timur Suriah dan utara Irak.

Pada September 2015, Rusia melakukan intervensi militer langsung atas permintaan Bashar al-Assad yang kekuasaannya terancam.

Karena intervensi Rusia, Bashar al-Assad merebut kembali wilayah yang sempat hilang kendali, memperkuat posisinya, dan menjamin kelangsungan rezim.

Sebelum intervensi militer 2015, Rusia sudah mengekspor senjata ke Suriah dalam jumlah besar, dan pasokan meningkat secara signifikan dari tahun 2000 hingga 2011, sekitar dari US$9 juta (± Rp144 miliar) ke US$272 juta (± Rp4,35 triliun).

(Tribunnews.com/ Chrysnha, Yunita Rahmayanti)