PM Jepang Pangkas Gaji Sendiri, Tunjangan Menteri Ditangguhkan

Ringkasan Berita:

• PM Jepang Sanae Takaichi berencana memotong gaji dan tunjangan dirinya serta seluruh kabinet sebagai bagian dari reformasi administratif. 
• Saat ini, gaji PM mencapai 1,15 juta yen per bulan, sementara menteri 490.000 yen. 
• Langkah ini menuai pro-kontra, antara dukungan atas sikap hemat dan kritik karena dianggap menurunkan nilai jabatan serta tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengumumkan rencana pemotongan gaji dan penangguhan sementara tunjangan bagi dirinya serta seluruh anggota kabinet.

Saat ini, gaji perdana menteri mencapai sekitar 1,15 juta yen atau  Rp125.062.500  per bulan, sementara gaji menteri kabinet sekitar 490.000 yen atau Rp53,29 juta per bulan.

Rencana ini merupakan bagian dari komitmen reformasi administratif dan upaya menghapus keistimewaan pejabat kabinet dibanding anggota parlemen.

Takaichi akan mengajukan revisi Public Servant Remuneration Law (Undang-Undang Remunerasi Pegawai Negara) agar tunjangan tambahan tersebut dapat disuspensi sementara.

Pembahasan revisi ini ditargetkan berlangsung dalam sesi luar biasa Dai Diet (parlemen Jepang) saat ini.

Baca juga: Anggota Parlemen yang Juga Dokter Prihatin, PM Jepang Mulai Bekerja Pukul 3 Pagi

Kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan politisi Jepang.

Ketua Partai Demokratik Rakyat, Yuichiro Tamaki, menilai langkah itu tidak perlu karena perdana menteri sudah bekerja sangat keras dan layak menerima gaji sesuai martabat jabatannya.

Ia menambahkan, pemerintah seharusnya fokus pada strategi peningkatan pendapatan rakyat Jepang.

Sementara itu, Noriko Ishigaki dari Partai Demokrat Konstitusional menganggap pemotongan gaji justru menurunkan nilai pekerjaan pejabat publik dan dapat berdampak negatif terhadap ekonomi masyarakat.

Pandangan senada juga disampaikan anggota parlemen Harumi Yoshida, yang menilai langkah simbolik ini sebaiknya digantikan dengan kebijakan nyata menaikkan upah pekerja.

Namun, sejumlah pihak memberikan dukungan terhadap kebijakan Takaichi. Pengacara dan komentator politik Toru Hashimoto memuji keputusan tersebut sebagai langkah disiplin fiskal di tengah gaya hidup mewah sebagian anggota Majelis Nasional Jepang.

Langkah PM Takaichi menjadi perhatian publik karena menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan efisiensi pemerintahan, sekaligus membuka kembali perdebatan mengenai etika dan kesejahteraan pejabat publik di Jepang.

Diskusi mengenai politisi di Jepang dilakukan Pencinta Jepang gratis bergabung. Kirimkan nama alamat dan nomor whatsapp ke email: tkyjepang@gmail.com