Rusia Tuduh Filipina Kirim Pasukan ke Ukraina, Manila Meradang

Ringkasan Berita:

• Rusia menuduh Filipina mengirimkan tentara bayaran untuk berperang di Ukraina.
• Tuduhan itu langsung dibantah oleh Kedutaan Besar Ukraina di Manila.
• Sementara itu, Pejabat Pers Istana Filipina, Claire Castro, mengonfirmasi bahwa Malacañang telah menolak tuduhan tersebut sebagai berita palsu.

TRIBUNNEWS.COM - Rusia telah menuduh warga negara Filipina direkrut untuk ikut berperang di Ukraina.

Tuduhan Rusia ini telah memicu ketegangan diplomatik dan memicu sanggahan keras dari Filipina.

Rusia menuduh bahwa perwakilan dari perusahaan keamanan swasta (PMC) yang berbasis di Amerika Serikat (AS) telah melancarkan kampanye untuk merekrut warga Filipina agar bergabung dalam Angkatan Bersenjata Ukraina.

Para perekrut tersebut dilaporkan menjanjikan gaji bulanan sekitar $5.000 atau sekitar Rp78,7 juta bagi mereka yang bersedia dikerahkan ke zona pertempuran.

Menanggapi tuduhan ini, Kedutaan Besar Ukraina di Manila mengeluarkan pernyataan resmi yang secara tegas menolak klaim tersebut.

"Kami menolak dan membantah fabrikasi tak berdasar dari Kementerian Luar Negeri Rusia mengenai dugaan perekrutan warga negara Filipina untuk berpartisipasi dalam permusuhan di pihak Ukraina," bunyi pernyataan Kedubes Ukraina, dikutip dari SCMP.

Kedutaan Ukraina menekankan bahwa narasi tersebut tidak memiliki dasar faktual dan merupakan bagian dari "kampanye disinformasi sistematis" Rusia yang bertujuan untuk mendiskreditkan Kyiv dan Pasukan Pertahanannya.

Ukraina juga mencatat adanya rumor serupa yang disebarkan di Korea Selatan baru-baru ini, menunjukkan adanya fokus propaganda Rusia yang disengaja terhadap negara-negara di Asia Tenggara.

Sementara itu, Istana Kepresidenan (Malacañang) dan Departemen Luar Negeri (DFA) Filipina secara tegas menolak klaim Rusia.

Pejabat Pers Istana Filipina, Claire Castro, mengonfirmasi bahwa Malacañang telah menolak tuduhan tersebut sebagai berita palsu.

Dikutip dari Asian Journal, ia menegaskan bahwa Sekretaris DFA, Ma. Theresa Lazaro, telah menyampaikan bantahan kategori dari Kedutaan Besar Ukraina di Manila.

Baca juga: Utusan AS dan Putin Bertemu Hari Ini Bahas Ukraina, Pakar: Perdamaian Tak Akan Tercapai

"Kedutaan Besar Ukraina memastikan bahwa tidak ada program perekrutan yang melibatkan warga negara Filipina, dan laporan yang beredar di daring tidak memiliki dasar faktual," ujar Castro.

DFA memperingatkan masyarakat untuk tidak memercayai laporan viral yang beredar di media sosial.

Pihak berwenang mendesak warga Filipina agar tetap waspada terhadap skema perekrutan ilegal dan menahan diri dari tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan gaji besar dan cepat, terutama yang terkait dengan zona konflik.

DFA menegaskan bahwa semua penempatan kerja luar negeri harus melalui saluran perekrutan berlisensi, dan tawaran yang menempatkan warga Filipina dalam situasi berbahaya melanggar hukum Filipina.