Turkmenistan Resmi Legalkan Penambangan dan Bursa Mata Uang Kripto

Ringkasan Berita:

• Turkmenistan resmi melegalkan penambangan dan bursa mata uang kripto sebagai langkah diversifikasi ekonomi yang selama ini bergantung pada gas alam.
• Presiden Serdar Berdimuhamedov menandatangani undang-undang yang mengatur aset virtual dan perizinan bursa di bawah pengawasan bank sentral, meski kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran.
• Kebijakan ini sejalan dengan upaya digitalisasi pemerintahan, pelonggaran visa, dan sinyal reformasi sejak 2022.

TRIBUNNEWS.COM - Turkmenistan resmi melegalkan penambangan dan pertukaran mata uang kripto.

Turkmenistan adalah negara di Asia Tengah yang merupakan bekas bagian Uni Soviet.

Turkmenistan dikenal sebagai salah satu negara paling tertutup di dunia.

Negara ini terbilang sangat bergantung pada ekspor gas alam sebagai penopang utama perekonomiannya.

Keputusan untuk melegalkan penambangan dan pertukaran mata uang kripto ini menandai perubahan signifikan bagi ekonomi Turkmenistan yang selama ini sangat bergantung pada gas alam.

Presiden Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov menandatangani undang-undang baru yang mengatur aset virtual berdasarkan hukum perdata, Kamis (1/1/2026)

Aturan tersebut menetapkan skema perizinan untuk bursa kripto yang diawasi oleh bank sentral negara.

Namun, mata uang digital tetap tidak diakui sebagai alat pembayaran, mata uang, maupun surat berharga, dikutip dari Reuters.

Negara berpenduduk sekitar tujuh juta jiwa ini merupakan negara bekas Uni Soviet yang sebagian besar wilayahnya berupa gurun.

China menjadi importir utama gas Turkmenistan.

Pemerintah juga tengah mengembangkan jalur pipa untuk memasok gas ke Afghanistan, Pakistan, dan India, dilansir BBC.

Baca juga: Putin Akan Bertemu Presiden Iran di Turkmenistan pada Hari Jumat, Fokus Bahas Situasi Timur Tengah

Legalisasi kripto sejalan dengan upaya Turkmenistan mendigitalisasi perekonomian dan fungsi pemerintahan.

Pada April lalu, pemerintah mengadopsi kebijakan visa elektronik untuk mempermudah masuknya warga asing.

Langkah ini diambil setelah puluhan tahun negara tersebut memberlakukan aturan masuk yang ketat, dilansir Al Jazeera.