Terjebak Status Orangtua, Anak Imigran di Jepang Hadapi Tembok Pendidikan dan Masa Depan

Ringkasan Berita:

• Jepang pernah memberi izin tinggal khusus pada 212 anak imigran tanpa status, namun banyak lainnya tetap terjebak ketidakpastian 
• Meski lahir, besar, dan bersekolah di Jepang, mereka kerap ditolak melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja karena status orang tua 
• Tanpa izin tinggal, asuransi, dan hak kerja, masa depan mereka kerap tertutup, meski telah mengakar di masyarakat Jepang

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO –  Pemerintah Jepang tercatat pernah memberikan izin tinggal khusus kepada sedikitnya 212 anak di bawah usia 18 tahun yang lahir dan besar di Jepang.

Mereka berasal dari keluarga imigran tanpa status hukum tetap, sebagian besar anak pencari suaka yang permohonan pengungsian orang tuanya ditolak.

Kebijakan ini memberi secercah harapan, namun realitas di lapangan menunjukkan jalan menuju masa depan mereka masih dipenuhi ketidakpastian.

Banyak dari anak-anak tersebut lahir dari orang tua berstatus overstay ilegal yang kemudian mengajukan suaka atau permohonan pengungsi (namin).

Meski permohonan itu berkali-kali ditolak, anak-anak mereka tumbuh dan bersekolah di Jepang, menggunakan bahasa Jepang sebagai bahasa ibu, serta menjalani kehidupan yang tak berbeda dari anak-anak Jepang lainnya.

Baca juga: Sosok 4 Siswa Sekolah Rakyat Pidato dalam Bahasa Inggris hingga Jepang, Buat Prabowo Kagum

Masalah mulai muncul ketika mereka beranjak dewasa dan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pada Agustus 2024, seorang siswi kelas tiga SMA di wilayah Kanto mencoba mendaftar ke sebuah sekolah kejuruan bahasa asing di Tokyo.

Gadis asal Afrika itu telah tinggal di Jepang sejak usia sembilan tahun dan menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di negara tersebut.

Keluarganya hidup dengan status “pembebasan sementara” setelah beberapa kali permohonan pengungsi ditolak.

Status ini tidak memberikan izin tinggal tetap, tidak memperbolehkan bekerja, dan tidak memungkinkan pemiliknya memiliki asuransi kesehatan nasional.

Ketika pihak sekolah meminta dokumen administratif, seperti kartu asuransi kesehatan dan bukti kemampuan membayar biaya pendidikan, siswi tersebut tak mampu memenuhinya. Akibatnya, permohonannya ditolak.

“Saya syok selama beberapa hari dan tidak bisa berbuat apa-apa,” kenangnya.

Padahal, ia hampir tak memiliki ingatan tentang negara kelahirannya.

Ia tumbuh besar di Jepang, aktif di sekolah, serius belajar, dan bercita-cita menjadi pramugari setelah melihat unggahan di media sosial.