Jumlah WNI di Jepang Capai 230.000, Penduduk Asing Hampir 4 Juta

Ringkasan Berita:

• Jepang kini memiliki hampir 4 juta penduduk asing, termasuk lebih dari 230.000 WNI per Juni 2025. 
• Indonesia menjadi negara kedua terbesar penyumbang pemagang di Jepang, dengan WNI tersebar tidak hanya di kota besar, tetapi juga wilayah lain. 
• Fenomena ini menunjukkan kontribusi nyata pekerja Indonesia sekaligus menyoroti pentingnya perlindungan hak dan mobilitas tenaga migran.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ricard Susilo dari Jepang 

TRIBUNNEWS.COM, JEPANG -  Jepang telah memasuki era masyarakat multietnis. Ini ditandai jumlah penduduk asing tembus 3,95 juta orang per 30 Juni 2025 atau setara 3,2 persen dari total populasi. 

Dari jumlah penduduk asing itu, 230 ribu di antaranya merupakan WNI.

"Di balik lonjakan itu, ada fakta yang mengejutkan bagi Indonesia: WNI di Jepang pada Juni 2025 mencapai  230.000 orang, masuk jajaran 7 besar komunitas asing di Negeri Sakura," ungkap  Ippei Torii (鳥井一平), penggerak The Solidarity Network with Migrants Japan (SMJ) serta Zentoitsu Workers Union (ZWU), tanggal 7 Januari 2026.

 Yang paling mencolok adalah Indonesia menjadi negara nomor 2 terbanyak untuk pemagang (技能実習生) di Jepang di bawah Vietnam.

Berdasarkan data Kementerian Kehakiman Jepang per Desember 2024, jumlah 技能実習生 (pemagang teknis) mencapai 456.595 orang. Dari angka itu:

Vietnam: 212.141 orang (46,5%).

Indonesia: 110.965 orang (22,1%) per Juni 2025.

Filipina: 40.700 orang

Baca juga: Pengusaha Jepang Ini Ungkap Penyiar akan Jadi Profesi Pertama yang Hilang karena AI

Myanmar: 35.844 orang

China: 25.960 orang

"Artinya, hampir seperempat pemagang di Jepang berasal dari Indonesia, sebuah peran raksasa yang sering luput dari sorotan publik," tekannya lagi.

Bukan Hanya Tokyo-Osaka

Data juga menunjukkan WNI tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat besar.

Tokyo memang menampung banyak penduduk asing (738.946) dengan WNI 12.837.

Osaka memiliki penduduk asing 333.564 dengan WNI 11.380. Aichi bahkan mencatat WNI 16.196.

Tetapi yang membuat mata terbuka adalah daerah-daerah yang tidak selalu terkenal sebagai “kota internasional”:

Misalnya di Miyazaki, komunitas asing hanya 11.511, namun Indonesia mencapai 2.626 orang (22,8%)—posisi kedua terbesar setelah Vietnam. Di Hokkaido, WNI mencapai 8.711 orang, termasuk kelompok terbesar di sana.

Materi paparan Ippei Torii (Solidarity Network with Migrants Japan/SMJ dan Zentoitsu Workers Union) menegaskan satu kalimat tajam.

“Masyarakat multietnis dan multikultural bukan visi masa depan—ini sudah terjadi di Jepang,” katanya.

Namun, ia memperingatkan bahwa kenaikan angka migran tidak otomatis berarti “hidup lebih aman.” 

Program pemagangan 技能実習—yang banyak diisi WNI—kembali menjadi sorotan karena dinilai menyimpan masalah struktural yang “tidak berubah selama 30 tahun.”

Dalam kritiknya, sistem ini disebut rentan melahirkan praktik eksploitasi yaitu dari upah sangat rendah, pemulangan paksa, kekerasan, pelecehan seksual, hingga kondisi kerja dan hunian yang buruk. 

Torii menilai persoalannya bukan kasus-kasus kecil, melainkan “contoh tipikal” dari struktur yang menempatkan pekerja sebagai objek yang bisa diganti.

Jepang ubah sistem magang, tapi kekhawatiran belum hilang.

Pemerintah Jepang telah bergerak mengubah kebijakan yaitu  sistem 技能実習 direncanakan diganti dengan skema baru (育成就労) Ikusei Shūrō  atau Skema Kerja dan Pelatihan Keterampilan (Employment for Skill Development Program). 

"Tetapi pertanyaan besarnya adalah apakah pergantian nama akan benar-benar mengubah struktur yang selama ini membuat pekerja sulit berpindah kerja dan rentan bergantung pada pihak penerima?"

Baca juga: Mantan Pemagang Indonesia Jadi CEO Perusahaan Bakso di Jepang

Di sisi lain, status tinggal penduduk asing di Jepang juga menunjukkan pola jangka panjang yaitu kelompok terbesar adalah Permanent Resident (永住者) 918.116 orang (24,4%), disusul pemagang, pekerja profesional, pelajar, dan keluarga. Ini menandakan migrasi di Jepang bukan lagi fenomena sementara, melainkan komunitas yang makin mengakar.

Jepang butuh migran, tetapi harus jujur soal perlindungan

Lonjakan penduduk asing hingga 3,95 juta orang membuat satu hal sulit dibantah.

Jepang sangat bergantung pada tenaga dan keberadaan migran untuk menopang ekonomi dan masyarakat menua. 

Tetapi jika perlindungan hak kerja tidak diperkuat, termasuk kualitas HRD yang terbaik masuk Jepang dan penguasaan bahasa Jepang, “kebutuhan tenaga asing” bisa berubah menjadi krisis sosial baru.

"Program baru Ikusei   Shuro ini tidak menjamin: kebebasan untuk berganti pekerjaan. Kesetaraan daya tawar antara pekerja dan pengusaha perlu dipertanyakan," paparnya.

"Dan bagi Indonesia, angka 100 ribu lebih pemagang adalah sinyal keras bahwa WNI bukan sekadar “komunitas”, tetapi salah satu tulang punggung sistem kerja Jepang—yang menuntut perhatian serius, baik dari Jepang maupun Indonesia," ungkapnya lebih lanjut.

Diskusi  loker di Jepang dilakukan Pencinta Jepang gratis bergabung. Kirimkan nama alamat dan nomor whatsapp ke email: tkyjepang@gmail.com