PM Sanae Takaichi Bubarkan Resmi Parlemen, Ingin Kembali Bangkitkan Ekonomi Jepang ke Tingkat Dunia

Ringkasan Berita:

• Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi resmi membubarkan parlemen pada Senin (19/1/2026) dan menetapkan pemilu kilat dengan jadwal pencoblosan 8 Februari mendatang 
• Ia menegaskan pembubaran dilakukan untuk meminta mandat rakyat guna memulihkan ekonomi Jepang di tengah tekanan harga dan perlambatan ekonomi 
• Pemilu ini menjadi yang terpendek dalam sejarah Jepang pascaperang dan diprediksi menentukan arah kebijakan ekonomi serta politik nasional.

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO –  Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi membubarkan parlemen (majelis rendah) Jepang,  Senin (19/1/2026) ini.

Ia juga menekankan ingin membangkitkan kembali perekonomian dunia ke tingkat internasional kembali seperti di masa lalu.

"Hari ini saya nyatakan parlemen dibubarkan secara resmi dan kita akan membangun dan bangkit kembali Jepang dengan lebih baik terutama di bidang perekonomian," papar PM Takaichi malam waktu Jepang.

PM Takaichi sedikitnya dua kali menekankan pentingnya perekonomian Jepang bangkit kembali seperti dulu sehingga Jepang dapat lebih sejahtera kembali masyarakatnya.

"Perekonomian paling penting di tengah tekanan harga yang melambung tinggi. Kita akan bangkitkan kembali perekonomian Jepang ke tingkat dunia lagi sehingga masyarakat dapat jauh lebih sejahtera lagi dalam masa dekat mendatang," paparnya lagi.

Baca juga: Uji Nyali Belasan Pelajar Jepang di Okinawa Diduga Curi Uang Rp10 Miliar

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, Senin (19/1), secara resmi menyatakan niatnya membubarkan parlemen  pada awal sidang Diet Nasional (parlemen majelis rendah Jepang) yang akan dibuka 23 Januari. 

Pemerintah kini menyiapkan jadwal pemilu dengan skema 27 Januari sebagai hari pendaftaran calon dan 8 Februari sebagai hari pemungutan suara. 

Dengan rentang waktu hanya 16 hari dari pembubaran hingga pencoblosan, pemilu ini akan menjadi yang terpendek dalam sejarah Jepang pascaperang, sehingga dijuluki sebagai ultra short battle atau pertarungan super singkat.

Pemilu kilat ini diperkirakan akan menjadi ajang penilaian publik terhadap pemerintahan Takaichi, terutama terkait kebijakan ekonomi dan penanganan lonjakan harga kebutuhan pokok. 

Pemerintah bermaksud meminta mandat rakyat atas agenda “fiskal aktif yang bertanggung jawab” sebagaimana tercantum dalam kesepakatan koalisi antara Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Partai Inovasi Jepang (Ishin no Kai), serta rencana peninjauan ulang tiga dokumen utama kebijakan keamanan nasional.

LDP juga tengah mempertimbangkan memasukkan janji pembebasan sementara pajak konsumsi untuk bahan makanan dalam manifesto kampanye.

Sebelumnya, Perdana Menteri Takaichi menyatakan akan memprioritaskan langkah-langkah penanggulangan kenaikan harga dan telah mencapai kesepakatan dengan Partai Demokrat untuk Rakyat (Kokumin Minshuto) mengenai pengesahan Rancangan Anggaran 2026 dalam tahun fiskal berjalan. 

Namun, pembubaran parlemen membuat pembahasan anggaran tertunda dan memperkecil peluang pengesahan tepat waktu.

Mulai bulan ini tarif listrik dan air serta gas akan diturunkan di Jepang. Sedangkan pajak bensin sudah dihapus sejak Desember sehingga harga bensin turun drastis yang tadinya sempat 177 yen per liter kini hanya 140 yen per liter di Jepang.