Pakar Hukum Internasional: Ambisi Donald Trump Bisa Picu Perang Dunia III, PBB Tak Berdaya

Ringkasan Berita:

• Pakar hukum internasional UI Hikmahanto Juwana menilai potensi Perang Dunia III dipicu ambisi Presiden AS Donald Trump, bukan konflik antarnegara. 
• Ia menyebut Trump bertindak seperti raja dan mengabaikan hukum internasional, termasuk dengan menggagas Board of Peace yang dinilai dapat melemahkan peran PBB dan merusak tatanan global.

TRIBUNNEWS.COM - Pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, menanggapi pernyataan mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sebelumnya mengkhawatirkan potensi meletusnya Perang Dunia III.

Menurut Hikmahanto, ancaman perang global bukan semata karena konflik antarnegara, melainkan karena ambisi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Ia menilai Trump bertindak seolah-olah raja dan tidak peduli pada hukum internasional.

“Perang Dunia Ketiga bisa terjadi tapi bukan karena perang antarnegara, tapi karena di Amerika Serikat presidennya Donald Trump,” ujar Hikmahanto dalam laporan KompasTV, Senin (19/1/2026).

Hikmahanto bahkan menyamakan sikap Trump dengan Raja Prancis Louis XIV yang pernah berkata, “Negara adalah saya.”

Lebih lanjut, Hikmahanto menilai organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tidak berdaya menghalangi ambisi Trump yang berpotensi merusak tatanan dunia. Ia menekankan, untuk mencegah Perang Dunia III, bukan pertemuan antarnegara yang dibutuhkan, melainkan bagaimana Trump tidak lagi menjabat sebagai Presiden AS.

“Untuk menghindari terjadinya Perang Dunia Ketiga, yang dibutuhkan adalah bagaimana Trump tidak lagi jadi Presiden AS,” tegasnya.

Hikmahanto juga menyinggung dinamika politik di AS, di mana pemilihan anggota Kongres akan digelar. Menurutnya, jika Partai Demokrat menguasai Kongres, hal itu bisa menjadi solusi untuk meredam ambisi Trump.

Baca juga: 5 Populer Internasional: Kontroversi Nobel Perdamaian Trump - Demo Besar-besaran di AS Terkait Iran

Trump Gagas “Board of Peace”, Dunia Khawatir Badan Baru Ini Saingi dan Gerus Peran PBB

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu kontroversi global dengan menggagas pembentukan badan internasional baru bernama “Board of Peace”, yang dinilai sejumlah analis dan diplomat berpotensi menyaingi bahkan melemahkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya Dewan Keamanan PBB.

Trump selama ini dikenal sebagai pengkritik keras Dewan Keamanan PBB. Ia menilai lembaga tersebut tidak bekerja maksimal dalam menyelesaikan konflik global. Kini, menurut analis PBB dari International Crisis Group, Maya Ungar, Trump tampak berupaya membangun mekanisme perdamaian versinya sendiri di luar struktur PBB.

“Sebagian pihak melihat ini sebagai model alternatif baru, tetapi banyak yang menilai ini adalah upaya perebutan kekuasaan untuk mengambil alih otoritas dan legitimasi Dewan Keamanan PBB,” kata Ungar.

Board of Peace awalnya dirancang untuk mengawasi rencana perdamaian 20 poin Trump bagi Gaza dan menjaga gencatan senjata rapuh antara Israel dan Hamas. Namun, piagam badan tersebut tidak membatasi perannya hanya pada wilayah Palestina, membuka kemungkinan ekspansi ke konflik global lainnya.

Trump bahkan menetapkan dirinya sebagai ketua seumur hidup Board of Peace. Meski keputusan diambil melalui voting mayoritas, seluruh keputusan tetap bisa diveto oleh ketua, yang berarti berada sepenuhnya di tangan Trump.

“Ini memberi Donald Trump kekuasaan veto sepihak atas setiap keputusan,” ujar Ungar, seraya menyebut banyak pihak di markas besar PBB di New York merasa khawatir.

Trump mengundang sekitar 60 negara untuk bergabung. Negara-negara anggota hanya mendapat masa keanggotaan tiga tahun, kecuali bersedia membayar 1 miliar dolar AS untuk memperoleh status permanen. Gedung Putih menyebut skema tersebut sebagai bentuk komitmen nyata terhadap perdamaian global.

Baca juga: Stasiun TV Iran Diretas, Tampilkan Pidato Trump: Reza Pahlavi Bersumpah akan Kembali

Respons Sejumlah Negara Terhadap Usulan Donald Trump

Sejumlah negara merespons dengan hati-hati. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyatakan akan “mempertimbangkan secara hormat” undangan tersebut. Kanada menyatakan setuju secara prinsip untuk konteks Gaza, sementara Italia menyebut siap berkontribusi tanpa merinci detailnya.