Pemerintah Kembali Keluarkan 90 WNI dari Daerah Pusat Industri Judi Online di Myanmar

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Indonesia memulangkan 90 WNI dari perbatasan Myanmar–Thailand yang terdampak kasus penipuan dan judi online. 
• Para WNI tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan masih ada ratusan lainnya yang dipulangkan secara bertahap. 
• Sementara itu, KBRI Phnom Penh menerima ribuan aduan WNI di Kamboja dan terus membantu proses pemulangan mereka ke Indonesia.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan 90 warga negara Indonesia (WNI) dari perbatasan Myanmar - Thailand. Para WNI ini kemudian diterbangkan ke Jakarta, dan telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Kamis (22/1/2026) pukul 05.30 WIB.

Repatriasi ini dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) berkoordinasi dengan KBRI Yangon, dan KBRI Bangkok menyusul digelarnya operasi penindakan dari Pemerintah Myanmar terhadap pusat aktivitas industri penipuan dan judi online di Myawaddy, kota di tenggara Myanmar dekat perbatasan Thailand.

"Pemulangan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Indonesia dalam menangani WNI terdampak operasi penindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar terhadap pusat kegiatan online scamming dan online gambling di kawasan Myawaddy," tulis Kemlu RI dalam pernyataan resminya, Kamis.

Adapun setibanya di tanah air, para WNI langsung diserahkan kepada instansi terkait untuk proses penanganan dan pendampingan lebih lanjut sesuai prosedur yang berlaku.

Sampai saat ini, masih sebanyak 230 WNI dalam proses pemulangan secara bertahap. Repatriasi diprioritaskan bagi WNI yang telah menyatakan kesiapan membiayai tiket pulang secara mandiri.

Pada gelombang pertama pemulangan pada 8 Desember 2025, ada 56 WNI telah kembali dari Myawaddy melalui Jembatan Persahabatan Myanmar–Thailand.

Mereka diterima oleh KBRI Bangkok di Mae Sot, Thailand, kemudian kembali melalui Bangkok - Jakarta pada 9 Desember 2025. Sedangkan gelombang kedua sebanyak 54 WNI telah tiba di Indonesia pada 13 Desember 2025.

Berkenaan dengan situasi ini, Kemlu RI mengimbau seluruh calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk selalu mengikuti prosedur resmi dan peraturan yang berlaku, baik di Indonesia maupun di negara tujuan. 

"Kepatuhan terhadap prosedur resmi sangat penting untuk menghindari risiko penipuan, eksploitasi, hingga permasalahan hukum yang dapat merugikan diri sendiri maupun keluarga di tanah air," katanya.

Kemlu RI akan terus memantau perkembangan situasi dan memastikan pemulangan seluruh WNI dapat berlangsung dengan aman, cepat, dan terkoordinasi.

WNI Datangi KBRI Phnom Penh Minta Dibantu Pulang

Di sisi lain, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh menerima 1.440 aduan dari warga negara Indonesia (WNI) selama periode 16-20 Januari 2026. Para WNI ini datang ke KBRI usai keluar dari sindikat penipuan daring (online scam) di berbagai provinsi di Kamboja.

Gelombang kedatangan tersebar terjadi pada Senin (19/1) sejumlah 520 WNI dalam satu hari. Angka ini terbilang besar jika disandingkan dengan jumlah kasus yang ditangani KBRI sepanjang tahun 2025 sebanyak 5.008 kasus.

Permasalahan utama dari para WNI yang mendatangi KBRI adalah tidak memegang paspor dan tinggal di Kamboja tanpa izin keimigrasian valid.

Proses pendataan dan asesmen terus dilakukan terhadap WNI yang melapor ke KBRI. 

Setelah melewati proses pendataan, KBRI Phnom Penh akan membuatkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk syarat kembali ke tanah air secara mandiri. Pada Selasa (20/1) terdapat 4 WNI yang sudah kembali ke tanah air.