Eks Wamenlu Dino Patti Djalal Ingatkan Lampu Kuning, Indonesia Ikut Dewan Perdamaian Gaza 

"Selain itu, kehadiran Netanyahu menjadi faktor penting karena dari seluruh anggota Board of Peace pastinya yang paling berpengaruh terhadap Trump baik secara politik maupun psikologis adalah Netanyahu," katanya.

Baca juga: Iuran 1 Miliar Dolar AS di Dewan Perdamaian untuk Gaza, Ini Penjelasan Menlu Sugiono

Dengan kata lain, kata Dino meskipun  sama-sama menjadi anggota BoP, peran dan pengaruh Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan Israel. Bahkan ada risiko apabila kurang hati hati, kehadiran Indonesia dalam BoP akan dimanfaatkan Israel untuk merayu dan memperdayai Indonesia. 

Lampu kuning keempat kata dia kurangnya empati dari BoP terhadap penderitaan yang dialami rakyat Palestina. Hal itu terlihat dari pidato sejumlah tokoh AS dalam inagurasi BoP. 

Misalnya  pidato Menlu AS Marco Rubio, anggota eksekutif BoP Jared Kushner, Anggota BoP dan utusan khusus AS  Steve Witkoff di Davos, tidak ada rujukan mengenai jumlah korban sekitar 70.000 orang di Gaza, yang oleh PBB disebut sebagai genosida. 

"Dan juga tidak ada penggunaan kata freedom dalam merujuk pada warga Palestina.  Padahal kata freedom ini biasanya merupakan jargon yang paling wajib dalam semua pidato politik orang Amerika Serikat," katanya.

Saran Dino untuk Pemerintah Indonesia 

Karena Indonesia terlanjur bergabung dengan BoP, Dino memberikan sejumlah  saran, diantaranya, Indonesia kata dia harus menyiapkan opsi keluar dari keanggotaan BoP apabila organisasi tersebut melenceng atau bahkan mengecilkan peran pendidikan. 

"Kalau Board of Peace benar-benar menjadi Board of Trump dan menjadi platform agenda politik luar negeri yang bertentangan dengan kebencian dan prinsip kita atau dengan hukum internasional sebaiknya kita keluar. Bebas aktif mengharuskan kita untuk tidak menjadi antek siapapun," katanya. 

Selain itu Dino meminta agar pemerintah tegas untuk tidak membayar  iuran sebesar 1 miliar dolar sebagai syarat  bisa menjadi anggota permanen di BoP. Jumlah itu kata dia 500 kali lebih besar dari iuran tahunan Indonesia untuk Sekretariat ASEAN. 

Kedua, dalam kaitannya dengan Gaza, karena masalah yang pastinya akan rumit sekali adalah keikutsertaan Hamas baik secara politik, ekonomi, sosial, dan militer.

Indonesia kata Dino dapat berbagi pandangan dengan Board of Peace karena memiliki banyak pengalaman.

Misalnya, bagaimana Indonesia dalam konflik Aceh melakukan demilitarisasi dan menintegrasikan GAM setelah perjanjian damai. Atau bagaimana Indonesia bisa mencapai rekonsiliasi dengan Timor Leste  setelah proses referendum yang sempat diwarnai kekerasan. 

"Atau bagaimana Indonesia sebagai mediator dapat membantu mempersatukan pihak-pihak yang berkonflik di Kamboja," katanya.

Ketiga, Indonesia kata Dino harus ikut bersuara merumuskan terms dan modalitas dari pasukan perdamaian yang dinamakan International Stabilization Force (ISF). Jangan sampai kata Dino Indonesia jadi satpam proyek properti orang lain. 

"Kenapa? Karena negara-negara Arab umumnya tidak mau ambil bagian dalam pasukan ini, karena resikonya yang tinggi dan juga pertimbangan lain," katanya.