Eks Wamenlu Dino Patti Djalal Ingatkan Lampu Kuning, Indonesia Ikut Dewan Perdamaian Gaza 

Selain itu kata dia, peran ISF adalah untuk menjaga keberlangsungan gencatan senjata demi keselamatan rakyat Palestina di wilayah konflik Gaza. 

Pasukan Indonesia yang tergabung dalam ISF, kata Dino jangan mau disuruh melucuti senjata Hamas karena ini bukan misi dari TNI. Selain itu  hal tersebut  bisa menimbulkan bentrok yang tidak diinginkan, bahkan bisa membuat permusuhan dengan sebagian rakyat Palestina.

Dino mengaku merasa khawatir melihat presentasi mengenai New Gaza dan New Rafah yang sangat futuristik tapi terasa muluk-muluk. Oleh karena itu kata dia, Indonesia harus bisa meyakinkan BoP,  bahwa yang dibutuhkan rakyat Palestina di Gaza bukan solusi bisnis tapi solusi politik dan solusi sosial. 

Dino mengatakan,  jatuhnya 70 ribu korban jiwa di Gaza pasti akan meninggalkan luka yang mendalam di antara keluarga mereka dan juga di kalangan rakyat Palestina. Selain itu banyak dari mereka yang bertengkar balas dendam dan akan terbalut dalam permusuhan dan kebencian yang abadi. 

"Situasi ini tidak bisa diobati dengan miliaran dolar bahkan triliunan dolar apalagi dengan pendekatan yang tidak mempedulikan nurani dan aspirasi rakyat Palestina," katanya.

Kondisi di Gaza, kata Dino sama seperti Indonesia dulu. Hal yang paling ditunggu rakyat Indonesia bukanlah kesejahteraan tapi kemerdekaan. Bahkan kemerdekaan lebih penting daripada perdamaian. 

Ia mengatakan percuma ada perdamaian, bahkan kesejahteraan apabila tertutup  penindasan dan diskriminasi. 

"Tanpa kemerdekaan, semua yang lain tidak ada artinya," katanya.

Dino melihat ada perbedaan tujuan yang fundamental dalam pembentukan BoP. Perdana Menteri Netanyahu melihat BoP sebagai platform untuk memdamkan aspirasi kemerdekaan Palestina, meminggirkan  rakyat Palestina dari tanah mereka sendiri dan memperkuat kontrol Israel atas wilayah Palestina. 

Karenanya, sejak awal, kata dia, Indonesia harus menegaskan apabila  Board of Peace tidak ada komitmen ke arah solusi dua negara maka dalam satu tahun atau dua tahun perlu keluar dari organisasi tersebut. 

Dia menekankan, Indonesia harus bisa memposisikan diri dalam BoP sebagai anggota yang kritis dan independen. Jangan menjadi anggota yang pasif dan penurut, sebagaimana yang mungkin diharapkan oleh Trump.

Apabila Indonesia merasa diperalat oleh kepentingan pihak lain yang ngawur, atau menjadi bagian dari agenda yang aneh, dan bertentangan dengan kepentingan dan prinsip Indonesia  dan dengan hukuman internasional, maka kata Dino, sebaiknya Indonesia segera hengkang.

"Karena itu sepenuhnya juga dimungkinkan oleh Pasal 2.4 dari piagam Board of Peace," pungkasnya.