Media Israel: Uni Emirat Arab Mau Ambil Alih Pemerintahan Gaza di Tingkat Sipil

Media Israel: Uni Emirat Arab Mau Ambil Alih Pemerintahan Gaza

TRIBUNNEWS.COM - Channel 12 Israel melaporkan kalau Uni Emirat Arab (UEA) berupaya mengambil alih pemerintahan Jalur Gaza di tingkat sipil.

Media tersebut mengungkapkan kalau pembicaraan yang sedang berlangsung antara UEA, Amerika Serikat, dan Israel telah mencapai tahap lanjut.

Baca juga: AS, Israel, dan UEA Jajaki Kemungkinan Pakai Gas Gaza untuk Membiayai Rekonstruksi Jalur Gaza

"Pada tahap ini, draf perjanjian telah dipertukarkan antara pihak-pihak yang terlibat pembicaraan," menurut laporan tersebut, dilansir Khaberni, Selasa (3/2/2026).

Laporan menyebut, UEA bermaksud untuk mengambil alih urusan perdagangan dan mengelola semua pasar di sektor tersebut.

UEA juga berencana membeli komoditas yang masuk ke Gaza melalui Israel, di samping menggunakan kontraktor Israel untuk melaksanakan sejumlah tugas.

Saluran tersebut menambahkan, pasukan Israel akan dikirim untuk mengamankan seluruh infrastruktur logistik yang akan disediakan oleh UEA, dengan partisipasi perusahaan keamanan Amerika bersama pasukan keamanan UEA.

"Pusat distribusi yang sudah ada juga akan dikembangkan dan diubah menjadi pusat logistik, yang digunakan untuk memasok barang ke sektor swasta di Gaza," papar laporan media tersebut.

Menurut laporan tersebut, Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed, sekitar satu setengah minggu yang lalu menerima undangan dari Presiden AS Donald Trump untuk bergabung dengan apa yang disebut "Dewan Perdamaian," yang akan mengawasi administrasi Jalur Gaza.

Gaza Jadi Proyekan Awal Board of Peace

AS mengklaim Board of Peace (BoP) Dewan Perdamaian ini bertujuan menjadi badan untuk menyelesaikan konflik internasional, dengan biaya keanggotaan tetap sebesar satu miliar dolar.

Baca juga: Trump Mau Bikin PBB Tandingan, Dewan Perdamaian Syaratkan Satu Miliar Dolar Tunai Bagi Anggota

Diklaim Bukan Tandingan PBB

Awalnya, dewan tersebut awalnya dimaksudkan untuk mengawasi rekonstruksi Gaza, namun dari isi piagamnya, tampaknya organisasi ini tidak membatasi peran pada hanya pada sektor tersebut, melainkan berupaya menyelesaikan konflik di seluruh dunia.

Artinya, Gaza hanya proyek awal dari lembaga bentukan Trump tersebut.

Donald Trump menasbihkan dirinya untuk memimpin dewan tersebut.

"Dia mengundang puluhan lain pemimpin dunia untuk bergabung, dengan mengatakan kalau dia percaya dewan tersebut akan membahas tantangan global lainnya selain gencatan senjata yang rapuh di Gaza," kata Trump dilansir Khaberni, Kamis.

Meski bakal punya proyek besar lain di berbagai dunia, Trump mengatakan kalau dia tidak bermaksud membuat Dewan Perdamaian tersebut menjadi pengganti Perserikatan Bangsa-Bangsa.