PM Jepang Himbau Menteri ke Yasukuni, Akhiri Retorika Konservatif Tak Realistis

Ringkasan Berita:

• PM Jepang Sanae Takaichi menyatakan pemerintah berupaya menciptakan kondisi agar kunjungan ke Kuil Yasukuni dapat dilakukan dengan lebih dulu mencari pemahaman dari sekutu dan negara kawasan 
• Pernyataan ini dikritik sekaligus didukung Toru Hashimoto yang menyebut retorika konservatif lama tak lagi realistis 
• Isu ini memicu sorotan regional, termasuk spekulasi amandemen konstitusi dan penguatan militer Jepang.

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO — Mantan Gubernur Prefektur Osaka sekaligus mantan Wali Kota Osaka, Toru Hashimoto (56), menanggapi pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi (64) terkait rencana kunjungan ke Kuil Yasukuni.

Melalui unggahan di media sosial, Senin (9/2/2026), Hashimoto menilai pernyataan Takaichi menandai berakhirnya retorika konservatif yang selama ini, menurutnya, tidak realistis.

Sehari sebelumnya, Minggu (8/2/2026), Takaichi dalam program Fuji TV menyatakan pemerintah tengah berupaya menciptakan lingkungan yang memungkinkan kunjungan ke Yasukuni dilakukan.

“Kita perlu melihat pentingnya memperoleh pemahaman dari negara-negara sekutu terlebih dahulu, serta dari negara-negara di kawasan, demi membangun iklim saling menghormati bagi mereka yang gugur demi negara masing-masing,” ujar Takaichi.

Menanggapi itu, Hashimoto menyebut pandangan yang menyerukan Jepang mengabaikan reaksi China dan Korea Selatan lalu tetap berkunjung ke Yasukuni kini tidak lagi relevan.

Baca juga: LDP Menang Telak Pemilu Jepang, Trump Ucapkan Selamat ke Sanae Takaichi

Menurutnya, seorang perdana menteri harus mempertimbangkan pemahaman sekutu dan negara sekitar sebelum mengambil langkah yang sensitif secara diplomatik.

Dalam unggahan lanjutan, Hashimoto menegaskan tugas politisi bukan sekadar melontarkan slogan, melainkan mencari cara memperoleh dukungan internasional. Ia mengkritik pendekatan pergi saja ke Yasukuni dan abaikan suara China dan Korea Selatan sebagai politik tanpa substansi.

Sebagai solusi, ia mengusulkan pemisahan secara politis antara pemimpin perang dan prajurit biasa yang juga diabadikan di Yasukuni. Menurutnya, negara-negara sekutu dan tetangga pada dasarnya tidak menolak penghormatan kepada prajurit biasa. Jika tetap ada penolakan, Jepang sebaiknya membuka debat secara transparan.

“Selama ini Jepang berada dalam kondisi tanpa ketegasan. Janji kunjungan ke Yasukuni diucapkan, tetapi akhirnya tidak pernah terealisasi,” tulisnya.

Isyarat kebijakan dan bayang-bayang amandemen

Di saat yang sama, langkah simbolik pemerintah turut menjadi sorotan.

Pemerintah berencana mengirim pejabat setingkat menteri ke peringatan Hari Takeshima di Prefektur Shimane. Takeshima—disebut Dokdo oleh Korea Selatan—merupakan wilayah sengketa kedua negara.

Muncul pula spekulasi bahwa Takaichi dapat mengunjungi Yasukuni pada festival musim semi mendatang.

Sejumlah pengamat menilai pemerintahan Takaichi berpotensi mendorong amandemen konstitusi, termasuk penafsiran ulang pasal damai yang menjadi fondasi Jepang pascaperang. Perubahan itu dapat memperkuat posisi Pasukan Bela Diri Jepang (SDF).

Kekhawatiran meningkat setelah koalisi berkuasa dinilai melampaui ambang dua pertiga kursi parlemen, syarat untuk mengajukan revisi konstitusi.