Indonesia Perlu Waspadai Risiko Ketergantungan Pada Dominasi Infrastruktur Digital China

Ringkasan Berita:

• Pemerintah RI diminta mewaspadai risiko kerawanan karena dominasi China di investasi digital di Indonesia terutama terhadap kedaulatan bangsa Indonesia dalam aspek digital. 
• Pemerintah diminta mendiversifikasi rantai pasok, menghindari penguasaan infrastruktur vital oleh satu vendor atau satu negara, serta memanfaatkan diplomasi dengan beragam negara lain. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penetrasi teknologi digital China ke sektor industri di Indonesia hingga sektor pemerintahan terjadi sangat masif. China tidak hanya menjadi pemasok infrastruktur teknologi digital bagi Indonesia tapi juga menguasai kepemilikan infrastruktur, dominasi aplikasi, hingga investasi strategis.

Bagi China, Indonesia merupakan pasar utama di Asia Tenggara. Di kuartal I 2026 saja, realisasi investasi China di sektor teknologi dan hilirisasi di Indonesia mencapai 2,2 miliar atau sekitar Rp38 triliun, naik 22 persen secara tahunan (year on year) dari periode sama di tahun sebelumnya.

Baca juga: Ekspor SDA Akan Dikelola Danantara, Ambar Chrisdiana Yakin Bisa Tingkatkan APBN demi Program MBG

Perusahaan raksasa teknologi China, Hisense telah meneken kesepakatan kerja sama strategis (MoU) dengan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk membangun ekosistem digital nasional dan infrastruktur pusat data (data center).

Perusahaan China juga menyepakati 16 proyek baru di bidang riset dan AI senilai 2,19 miliar dolar AS di Indonesia. Investor China juga mendominasi bisnis e-commerce di Indonesia, begitu juga penetrasi masif perusahaan teknologi keuangan China di industri fintech Indonesia.

Melihat fenomena ini, Ketua Forum Sinologi Indonesia (FSI) Johanes Herlijanto meminta pemerintah mewaspadai risiko kerawanan karena dominasi China di investasi digital di Indonesia terutama ancaman bagi kedaulatan bangsa Indonesia dalam aspek digital. 

Pemerintah diminta meningkatkan diversifikasi rantai pasok, menghindari penguasaan infrastruktur vital oleh satu vendor atau satu negara, serta memanfaatkan diplomasi dengan beragam negara lain, seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa, untuk memastikan rantai pasok teknologi kita bersih dan kompetitif.

Baca juga: Said Didu Bongkar 5 Modus Curang Ekspor SDA, DSI Danantara Disebut Bisa Tutup Celah

"Pemerintah juga diharapkan menggunakan otoritasnya untuk memaksa vendor asing untuk tunduk pada yurisdiksi hukum Indonesia, termasuk kepatuhan pada UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), kewajiban lokalisasi data untuk sektor strategis, serta audit keamanan transparan," kata Johanes Herlijanto di acara seminar publik “Diplomasi Digital China di Asia Tenggara: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia,” di Jakarta, Senin, 25 Mei 2026. 

Seminar menghadirkan pakar dan akademisi Profesor Teddy Mantoro, yang adalah Guru Besar Ilmu Komputer dari Universitas Nusa Putra, peneliti dari Australian Strategic Policy Institute di Canberra, Australia, Gatra Priyandita, serta pemerhati keamanan regional Brigadir Jenderal TNI (Purn) Victor P. Tobing. 

Gatra Priyandita dalam paparannya menyoroti fenomena China sebagai aktor siber.

Menurutnya, Pemerintah China memiliki salah satu program siber ofensif paling canggih di dunia, dengan skala dan persistensi yang tinggi, serta adanya fusi sipil-militer yang menghapus batas antara negara dan swasta, serta penyelarasan strategis dengan prioritas nasional. 

"Dengan kemampuan teknologi sibernya, China menawarkan infrastruktur digital, konektivitas, dan pembangunan kapasitas kepada negara-negara berkembang, utamanya melalui program yang dikenal sebagai “Jalur Sutra Digital"' sebut Gatra Priyandita.

Baca juga: Kawendra: Danantara Sumberdaya Indonesia Ciptakan Kemandirian Ekonomi

Dia menjelaskan, siber ofensif Cina bertujuan untuk mengumpulkan informasi intelijen strategis, melakukan akuisisi ekonomi dan teknologi, serta untuk mendapatkan akses dan praposisi. 

China terus-menerus mengumpulkan informasi intelijen yang bersifat permanen dan berkelanjutan di masa damai, dengan target meliputi pemerintah, militer, jaringan diplomatik, dan peneliti kebijakan.

"Strategi akuisisi ekonomi dan teknologi yang diterapkan Pemerintah China terlihat dari strategi fusi sipil militer yang dicanangkan sejak 2017," sebutnya.