Draf Perdamaian AS Bocor, Hamas Dapat Pelonggaran Diizinkan Simpan Senjata Ringan

Ringkasan Berita:

• Rencana AS mengusulkan pelucutan senjata bertahap Hamas, namun kelompok militan tetap diizinkan menyimpan senjata ringan untuk menjaga keamanan Gaza.
• amas menegaskan senjata adalah hak sah untuk pertahanan wilayah di tengah blokade dan pendudukan, dan tidak mau menyerahkan senjata tanpa jaminan keamanan dan kesepakatan politik.
• Meski Hamas menolak pelucutan penuh, AS tetap menggelar Konferensi Tingkat Tinggi Dewan Perdamaian pada 19 Februari, dihadiri pemimpin dunia.

TRIBUNNEWS.COM - Draf rencana perdamaian Gaza yang tengah disusun oleh Amerika Serikat bocor ke publik, mengungkap bahwa kelompok militan Hamas akan tetap diizinkan menyimpan sejumlah senjata ringan.

Dokumen ini menjadi sorotan karena menunjukkan strategi AS yang berupaya menyeimbangkan pelucutan senjata Hamas dengan kebutuhan stabilitas keamanan di wilayah Gaza.

Menurut laporan The Times of Israel, draf tersebut dibuat oleh tim yang melibatkan utusan AS Steve Witkoff, menantu Presiden AS Jared Kushner, serta Nickolay Mladenov, utusan Dewan Perdamaian Gaza.

Rencananya dokumen itu akan dibagikan kepada Hamas dalam beberapa minggu mendatang sebagai bagian dari negosiasi yang bertujuan mengurangi eskalasi konflik dan membuka jalan bagi rekonstruksi di Gaza.

Adapun dalam usulan proposal tersebut, kelompok militan Hamas kemungkinan diizinkan untuk menyimpan sejumlah senjata ringan tertentu dalam fase awal.

Sementara senjata berat dan sistem yang dapat menyerang Israel harus diserahkan atau dinonaktifkan terlebih dahulu.

Sejauh ini detail lengkap tentang jenis senjata yang dimaksud atau bagaimana mekanisme penyerahan akan dijalankan belum dirinci sepenuhnya dalam dokumen tersebut.

Bahkan masih banyak aspek yang belum jelas dalam draf itu, termasuk ke mana senjata yang diserahkan akan diambil atau disimpan, siapa yang akan menjadi penanggung jawab proses pelucutan, dan bagaimana pengawasan internasional akan dilakukan.

Kendati demikian ketentuan ini mencerminkan upaya AS untuk menciptakan kerangka keamanan jangka panjang di Gaza di mana demiliterisasi tidak langsung terjadi secara total, tetapi melalui fase‑fase terukur.

Para analis internasional menilai kebijakan AS ini sebagai upaya kompromi, membuka ruang bagi pelucutan senjata Hamas secara bertahap, tetapi tetap mengizinkan kelompok tersebut mempertahankan kemampuan pertahanan minimum agar tidak menimbulkan kekosongan keamanan yang bisa memicu kekerasan baru.

Hamas Tolak Lucuti Senjata

Merespon rencana pelucutan senjata yang diusulkan AS, Hamas dengan tegas menolak pelucutan senjata penuh.

Baca juga: Soal Rencana Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza, TNI Akan Kirim Satuan yang Berpengalaman di UNIFIL

Hamas menjelaskan bahwa mereka menganggap senjata bukan sekadar alat ofensif, tetapi instrumen pertahanan utama bagi wilayah Gaza yang berada di bawah blokade dan pendudukan yang berlangsung lama.

Jika mereka menyerahkan seluruh persenjataan tanpa adanya jaminan keamanan misalnya perlindungan dari serangan Israel atau pengakuan politik atas posisi mereka maka wilayah Gaza akan menjadi rentan terhadap serangan militer yang bisa menimbulkan korban sipil dan kerusakan besar.

“Mengkriminalisasi perlawanan, senjatanya, dan mereka yang melakukannya adalah sesuatu yang tidak boleh kami terima,” kata Khaled Meshal, salah satu pemimpin senior Hamas.

Selain itu, Hamas menekankan bahwa kemampuan militer mereka adalah hak sah untuk mempertahankan diri sesuai dengan hukum internasional yang mengakui hak rakyat teritorial untuk mempertahankan diri dalam situasi kependudukan.

Dalam kondisi blokade yang mengekang ekonomi, logistik, dan akses kemanusiaan, senjata menjadi simbol kekuatan politik dan kemampuan negosiasi, karena tanpa senjata, Hamas khawatir posisi tawarnya dalam pembicaraan rekonstruksi dan perdamaian akan lemah.

Dengan kata lain, pelucutan senjata penuh tanpa jaminan keamanan dan kondisi politik tertentu dianggap menempatkan Gaza dalam posisi rentan.

Sehingga Hamas tetap menuntut adanya mekanisme perlindungan, pengawasan internasional yang jelas, dan kesepakatan politik yang menjamin stabilitas sebelum mereka mau menyerahkan senjata berat atau sistem militer strategis.

AS Gelar KTT Perdana BoP

Meskipun Hamas menolak pelucutan senjata penuh, Amerika Serikat tetap bersikeras melanjutkan inisiatif Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) dengan menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana di Washington pada 19 Februari mendatang.

Pertemuan ini akan membahas nasib Jalur Gaza dan masa depan Palestina, serta dihadiri oleh kepala negara dan pemerintahan anggota BoP.

Hal tersebut turut dikonfirmasi Sumber diplomatik menyebut, agenda KTT ini akan menjadi forum penting untuk membahas pelucutan senjata bertahap Hamas, penguatan gencatan senjata, dan rencana rekonstruksi di Gaza.

Selain fokus pada Gaza, KTT ini juga dimanfaatkan beberapa delegasi untuk menyelesaikan isu bilateral. Misalnya, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto diperkirakan akan memanfaatkan kunjungannya untuk merampungkan negosiasi tarif Indonesia–AS.

Sejumlah pemimpin dunia telah mengkonfirmasi kehadiran mereka. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban menegaskan akan hadir, menyusul kunjungannya ke Szombathely pada Sabtu, 7 Februari lalu.

Presiden Argentina Javier Milei juga dipastikan hadir, meski sebelumnya dijadwalkan menghadiri rangkaian acara di Mar-a-Lago, termasuk Hispanic Prosperity Gala yang digelar oleh Latino Wall Street Platform.

Kehadiran negara-negara Arab-Muslim diperkirakan akan memberikan bobot diplomasi signifikan.

Negara-negara seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, hingga Uni Emirat Arab dijadwalkan menghadiri pertemuan tersebut.

Kehadiran mereka menunjukkan komitmen kawasan terhadap upaya perdamaian dan stabilisasi Gaza, meski dinamika politik di lapangan, termasuk penolakan Hamas terhadap pelucutan senjata penuh, masih menjadi tantangan utama.

KTT BoP diharapkan menjadi titik awal untuk mengurangi ketegangan dan memastikan koordinasi diplomatik yang lebih kuat antar negara terkait konflik Palestina–Israel.

(Tribunnews.com / Namira)