Zelenskyy Siap Kompromi untuk Akhiri Perang, Jamin Putin Tak Dipenjara

Ringkasan Berita:

• Zelenskyy menawarkan kompromi untuk mengakhiri perang Rusia dan Ukraina, salah satunya tidak akan memenjarakan Putin dan teman-temannya atas invasinya.
• Zelenskyy menolak kompromi soal penyerahan wilayah Ukraina kepada Rusia.
• Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1.452 ketika Trump mendesak Zelenskyy untuk bertindak dalam upaya negosiasi.

TRIBUNNEWS.COM - Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1.452 pada Sabtu (14/2/2026).

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan negaranya mengupayakan kompromi yang lebih baik bagi Rusia.

Berbicara di sela-sela Konferensi Keamanan Munich, Zelenskyy meyakini Rusia sebenarnya tidak ingin mengakhiri perang yang berlangsung sejak 2022 itu.

Amerika Serikat (AS) menawarkan Ukraina untuk berkompromi pada beberapa isu agar perang dapat berakhir.

"Kita telah membuat banyak kompromi. Putin dan teman-temannya tidak dipenjara. Ini adalah kompromi terbesar yang pernah dibuat dunia," kata Zelenskyy, Jumat (13/2/2026).

Ketika ditanya wartawan mengenai klaim teritorial Rusia terhadap wilayah Ukraina, Zelenskyy menolak kemungkinan tersebut.

Zelenskyy mencoba menyampaikan kepada para mitranya, khususnya Amerika Serikat, bahwa hal itu hanya akan menguntungkan ambisi Rusia.

Zelenskyy sebelumnya menekankan bahwa mencapai kesepakatan mengenai masalah teritorial tidak mungkin dilakukan melalui mediasi kelompok teknis — kontak langsung antara para pemimpin negara sangat dibutuhkan.

Dalam negosiasi perdamaian Rusia dan Ukraina, masalah teritorial menjadi salah satu hambatan dalam perundingan tersebut, lapor Suspilne.

Baca juga: Ambisi Akhir Rusia di Ukraina Jelang Pembicaraan Damai di Swiss, Bersikeras Soal Wilayah

Berita Terbaru Perang Rusia dan Ukraina

Perang Rusia–Ukraina pecah pada 24 Februari 2022 ketika Moskow melancarkan invasi militer besar-besaran ke berbagai kota di Ukraina. Serangan itu bukan peristiwa yang muncul tiba-tiba, melainkan puncak dari ketegangan panjang antara kedua negara yang diwarnai rivalitas politik, isu keamanan, dan perebutan pengaruh di kawasan Eropa Timur.

Akar persoalan sesungguhnya telah terbentuk sejak bubarnya Uni Soviet pada awal 1990-an. Setelah merdeka, Ukraina dan Rusia menapaki arah politik yang kian berseberangan. Kiev secara bertahap mempererat hubungan dengan Barat—baik melalui kerja sama ekonomi dan politik dengan Uni Eropa maupun kemitraan strategis dengan Amerika Serikat—sebuah langkah yang dipandang Moskow sebagai pergeseran geopolitik yang mengkhawatirkan.

Rencana Ukraina untuk mendekat ke NATO menjadi titik sensitif bagi Rusia. Ketegangan semakin tajam pada 2014, ketika gelombang demonstrasi besar yang dikenal sebagai Revolusi Maidan menggulingkan pemerintahan pro-Rusia di Kiev. Pada tahun yang sama, Rusia menganeksasi Krimea dan konflik bersenjata pecah di wilayah Donbas antara pasukan Ukraina dan kelompok separatis yang didukung Moskow.

Berbagai jalur diplomasi internasional sempat diupayakan, namun tak mampu meredakan konflik secara permanen. Situasi terus memburuk hingga Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengumumkan operasi militer skala penuh pada Februari 2022. Rusia menyebut langkah tersebut sebagai upaya melindungi warga di Donbas sekaligus mencegah ekspansi NATO ke perbatasannya.

Invasi itu segera memicu kecaman keras dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya. Sebagai respons, sanksi ekonomi besar dijatuhkan kepada Rusia, sementara dukungan militer dan bantuan finansial untuk Ukraina terus ditingkatkan.

Perang masih berlangsung, dan AS berupaya menengahi perundingan negosiasi untuk mengakhiri perang Rusia dan Ukraina. Berikut perkembangan terbaru yang dirangkum dari berbagai sumber.

• Rudal Ukraina Tewaskan 2 Orang di Rusia

Serangan rudal Ukraina menewaskan dua orang dan melukai lima lainnya pada hari Jumat di kota Belgorod, Rusia, dekat perbatasan, kata gubernur regional Vyacheslav Gladkov.

Belgorod, sekitar 40 km (25 mil) dari perbatasan, sering menjadi sasaran serangan oleh pasukan Ukraina.

Gladkov, berbicara dalam sebuah video yang diunggah di Telegram, mengatakan bahwa orang-orang tersebut adalah anggota kru yang sedang memperbaiki jaringan pemanas dan listrik yang rusak di kota itu.

"Pekerjaan perbaikan akan dilanjutkan pada hari Sabtu karena terlalu berbahaya bagi kru untuk beroperasi di malam hari," kata Gladkov pada Jumat malam.

Gladkov sebelumnya mengatakan bahwa serangan itu menyebabkan kerusakan serius pada fasilitas energi, dan pasokan listrik, pemanas, dan air terputus. Tiga gedung apartemen di kota itu mengalami kerusakan, lapor Reuters.

• Trump: Zelenskyy Harus Bertindak

Presiden AS Donald Trump mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy "harus bertindak" dan mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

Trump berbicara kepada wartawan saat meninggalkan Gedung Putih, seperti yang dilaporkan oleh Pravda.

Seorang reporter bertanya kepada Trump tentang kemungkinan diadakannya pemilihan di Ukraina sebelum awal musim panas. 

Presiden AS menjawab bahwa Rusia ingin mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang, jadi Zelenskyy perlu segera bertindak.

"Rusia ingin membuat kesepakatan, dan Zelenskyy harus segera bertindak. Jika tidak, dia akan kehilangan kesempatan besar. Dia harus bergerak," kata Trump, Jumat (13/2/2026).

Pernyataan Trump muncul di tengah laporan media bahwa negosiator AS dan Ukraina membahas kemungkinan penandatanganan perjanjian perdamaian pada bulan Maret dan penyelenggaraan pemilihan di Ukraina pada bulan Mei.

Zelenskyy sebelumnya mengatakan AS telah mengusulkan untuk mengakhiri perang Rusia melawan Ukraina pada musim panas, karena mereka akan memiliki prioritas yang berbeda setelah itu yaitu pemilihan kongres AS.

Putaran baru pembicaraan antara Ukraina, AS, dan Rusia akan berlangsung di Jenewa pada tanggal 17-18 Februari 2026.

• Kremlin Konfirmasi Kelanjutan Negosiasi Rusia-Ukraina

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan pembicaraan trilateral antara Rusia dan Ukraina yang ditengahi AS akan dilanjutkan di Swiss pada 17-18 Februari 2026.

"Negosiasi untuk menyelesaikan konflik Ukraina akan berlangsung dalam format trilateral pada tanggal 17 dan 18 Februari," kata Peskov kepada wartawan pada hari Jumat.

Ia mengatakan delegasi Moskow akan dipimpin oleh ajudan presiden Rusia, Vladimir Medinsky, yang telah berpartisipasi dalam beberapa putaran pembicaraan.

Dmitry Peskov tidak memberikan rincian tentang agenda spesifik terkait Ukraina. 

Namun, ia mencatat Rusia berharap untuk terus membahas kerja sama ekonomi dengan AS, tetapi memperingatkan kesepakatan apa pun bergantung pada kemajuan menuju penyelesaian masalah Ukraina.

Putaran terakhir pembicaraan trilateral berlangsung di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pekan lalu. 

Delegasi Rusia dipimpin oleh Laksamana Igor Kostyukov, kepala intelijen militer Rusia, dan termasuk pejabat pertahanan lainnya. 

Pihak AS diwakili oleh utusan Amerika Steve Witkoff dan Jared Kushner, sementara delegasi Ukraina dipimpin oleh kepala keamanan nasional Rustem Umerov.

Rusia bersikeras, syarat untuk mengakhir perang di antaranya memaksa Ukraina menarik pasukannya dari wilayah yang diduduki Moskow, salah satu syarat yang ditolak oleh Ukraina.

• Jaminan Keamanan Ukraina Hampir Siap

Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiga mengatakan bahwa ia telah menerima informasi dari Amerika Serikat tentang kesediaan negara tersebut untuk meratifikasi jaminan keamanan di Kongres.

Ia menegaskan, draf perjanjian bilateral tersebut hampir rampung dan berpotensi menjadi yang pertama dalam sejarah Ukraina. 

Menurut Sybiha, kehadiran militer dengan dukungan Washington merupakan elemen kunci arsitektur keamanan baru di Eropa, seraya menekankan bahwa melemahkan kekuatan ekonomi dan militer Rusia menjadi tujuan strategis Kyiv.

"Elemen kunci kedua dari arsitektur keamanan adalah kehadiran militer dengan dukungan Amerika. Tanpa peran Amerika Serikat, sistem keamanan yang efektif di Eropa tidak mungkin terwujud," kata Andriy Sybiga, seperti diberitakan Suspilne.

Sebelumnya, Presiden Volodymyr Zelenskyy menyatakan dokumen jaminan keamanan itu telah siap sepenuhnya dan diharapkan segera ditandatangani sebelum diratifikasi oleh Kongres AS dan parlemen Ukraina. 

Ia menilai jaminan tersebut penting untuk mengakhiri perang sekaligus mencegah konflik serupa di masa depan. 

Pada 11 Februari, Zelensky juga mengumumkan rencana pertemuan lanjutan antara delegasi Ukraina dan AS di Amerika Serikat guna membahas langkah konkret mengakhiri agresi Rusia.

• Mantan Putra Mahkota Iran Bertemu Zelenskyy, Mengecam Rusia

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, bertemu Putra Mahkota Iran yang diasingkan, Reza Pahlavi, di sela-sela Munich Security Conference di Jerman pada hari Jumat. 

Dalam pertemuan itu, keduanya mengecam kerja sama militer Rusia–Iran, khususnya pasokan drone “Shahed” dan transfer lisensi produksinya ke Moskow. 

"Kami mengutuk kerja sama antara Rusia dan Iran, khususnya pasokan 'syahid' oleh rezim Iran ke Rusia dan pengalihan lisensi untuk produksi terkait. Kemitraan semacam itu menimbulkan ancaman nyata tidak hanya bagi Ukraina, tetapi juga bagi seluruh kawasan," tulis Zelenskyy di Telegram, Jumat.

Zelenskyy menilai kemitraan tersebut tidak hanya mengancam Ukraina, tetapi juga stabilitas kawasan yang lebih luas. 

Ia juga menegaskan dukungan Ukraina terhadap rakyat Iran serta pentingnya pengetatan sanksi terhadap rezim Teheran dan pemerintahan otoriter lainnya.

"Saya berterima kasih kepada Pangeran Iran atas dukungannya terhadap integritas teritorial Ukraina. Penting untuk melakukan segala upaya untuk melindungi nyawa manusia. Ukraina siap membantu dari pihaknya," tambah Zelensky.

Situasi di Iran sendiri kembali menjadi sorotan setelah gelombang protes yang dipicu lonjakan harga dan krisis ekonomi, yang meluas menjadi perlawanan terhadap pemerintahan teokratis yang berkuasa sejak Revolusi Islam 1979.

• Dubes Rusia di Norwegia: Anggota NATO Berencana Blokade Angkatan Laut Moskow

Duta Besar Rusia untuk Oslo, Nikolai Korchunov, mengatakan negara-negara NATO sedang menyusun rencana untuk blokade angkatan laut sebagian atau seluruhnya terhadap Rusia.

Ia mengatakan rencana tersebut dapat menempatkan kawasan Baltik-Arktik dalam "kondisi seperti barak".

"Negara-negara Aliansi, termasuk Norwegia , benar-benar mengubah kawasan Baltik-Arktik menjadi negara 'barak', menempatkan 'penjaga' mereka di mana-mana ( operasi NATO 'Baltic Sentinel,' 'Eastern Sentinel,' 'Arctic Sentinel') dan membatasi kebebasan navigasi yang melanggar hukum internasional," katanya kepada RIA Novosti.

Ia menambahkan, negara-negara blok tersebut sedang menyusun rencana untuk blokade angkatan laut sebagian atau seluruhnya terhadap Rusia.

Pada bulan Agustus lalu, ajudan presiden dan Ketua Kolegium Maritim Rusia Nikolai Patrushev menyatakan bahwa Barat, setelah gagal mengalahkan Rusia di medan perang, memfokuskan upayanya pada perang ekonomi, terutama pada blokade pelayaran maritim.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)