Perundingan Nuklir Putaran Kedua Iran-AS Segera Dimulai, Diplomasi di Bawah Tekanan Militer

Ringkasan Berita:

• Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi telah tiba di Jenewa, Swiss pada Senin (16/2/2026) untuk melanjutkan negosiasi nuklir dengan Amerika Serikat (AS).
• Negosiasi nuklir putaran kedua ini berada di bawah bayang-bayang tekanan militer dari AS.
• Kunjungan Araghchi dilakukan hanya beberapa pekan setelah Presiden AS Donald Trump memberikan ultimatum keras kepada Iran.

TRIBUNNEWS.COM - Harapan dunia untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah kini tertuju pada Jenewa, Swiss.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, telah mendarat di kota tersebut pada Senin (16/2/2026) untuk memulai putaran kedua negosiasi nuklir tingkat tinggi dengan Amerika Serikat.

Pertemuan ini dipandang sebagai momen "hidup atau mati" bagi diplomasi internasional.

Mengingat eskalasi militer yang sempat memuncak di perairan Teluk sepanjang awal tahun ini.

Araghchi datang membawa mandat besar dari Teheran untuk membahas kerangka kerja perdamaian yang diusulkan oleh para mediator regional. 

Kunjungan Araghchi dilakukan hanya beberapa pekan setelah Presiden AS Donald Trump memberikan ultimatum keras kepada Iran.

Meskipun atmosfer di Jenewa terlihat formal, ketegangan masih terasa di balik layar.

Delegasi AS dikabarkan tetap memegang posisi tawar yang kuat, didukung oleh kehadiran armada tempur angkatan laut mereka yang masih bersiaga di kawasan Timur Tengah.

"Kami datang ke Jenewa dengan niat baik untuk mencapai kesepakatan yang menghormati hak-hak kedaulatan Iran, namun kami tidak akan tunduk pada intimidasi," ujar Araghchi sesaat setelah mendarat, sebagaimana dikutip dari laporan Al Jazeera.

Perundingan putaran kedua ini diprediksi akan jauh lebih alot dibandingkan pertemuan sebelumnya.

Terdapat tiga isu utama yang menjadi batu sandungan besar dalam mencapai kesepakatan permanen.

Baca juga: Afghanistan Nyatakan Solidaritas untuk Iran di Tengah Isu Agresi AS

Pertama, AS menuntut Iran untuk segera menghentikan aktivitas pengayaan uranium di atas level 60 persen dan memberikan akses tak terbatas bagi inspektur Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Kedua, Iran mendesak pencabutan sanksi ekonomi secara menyeluruh, terutama yang menghambat ekspor minyak dan transaksi perbankan internasional, sebagai syarat mutlak sebelum kesepakatan ditandatangani.

Terakhir, pemerintahan Trump bersikeras agar kesepakatan kali ini tidak hanya mencakup masalah nuklir, tetapi juga pembatasan program rudal balistik Iran serta dukungan terhadap kelompok-kelompok bersenjata di kawasan.

Negara-negara mediator seperti Qatar, Turki, dan Oman dilaporkan terus bekerja secara maraton untuk memastikan dialog tidak terputus.