Vatikan Umumkan Tidak Gabung Dewan Perdamaian Bikinan Trump: Dunia Sudah Punya PBB

Dunia Punya PBB, Vatikan Umumkan Tidak Gabung Dewan Perdamaian Bikinan Trump

TRIBUNNEWS.COM - Diplomat Tertinggi Vatikan, Kardinal Pietro Parolin, Selasa (17/2/2026) mengatakan kalau Vatikan tidak akan berpartisipasi dalam pertemuan pertama Board of Peace (Dewan Perdamaian) yang diluncurkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Dijadwalkan, pertemuan perdana Dewan Perdamaian akan berlangsung di Washington DC, AS, pada Kamis (19/2/2026).

Baca juga: Trump Mau Bikin PBB Tandingan, Dewan Perdamaian Syaratkan Satu Miliar Dolar Tunai Bagi Anggota

Kardinal Pietro Parolin yang juga menjabar sebagai Sekretaris Negara Vatikan, menegaskan kalau upaya untuk menangani krisis harus ditangani oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dia mengaku, Vatikan telah menerima undangan bergabung dengan Dewan Perdamaian tersebut pada bulan Januari.

Parolin mengatakan Vatikan "tidak akan berbeda dalam Dewan Perdamaian karena sifatnya yang khusus, yang tentu saja berbeda dari sifat negara-negara biasa."

Dia menambahkan, "Salah satu kekhawatiran adalah bahwa, di tingkat internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa-lah yang seharusnya mengelola krisis-krisis ini terlebih dahulu. Ini adalah salah satu poin yang kami tekankan."

Kardinal Pietro Parolin, mengatakan bahwa PBB mengelola krisis-krisis terbesar di dunia.

“Bagi kami, ada… beberapa isu penting yang perlu diselesaikan, katakanlah,” katanya.

“Artinya, di tingkat internasional, terutama PBB yang mengelola situasi krisis ini,” katanya. “Ini adalah salah satu poin yang selalu kami tekankan.”

Sejak Trump meluncurkan Dewan Perdamaiannya di Forum Ekonomi Dunia di Davos pada bulan Januari, setidaknya 19 negara telah menandatangani piagam pendiriannya.

Negara-negara tersebut diminta untuk membayar $1 miliar untuk keanggotaan tetap.

Dewan tersebut, yang diketuai oleh Trump, awalnya dirancang untuk mengawasi gencatan senjata Gaza dan rekonstruksi wilayah tersebut setelah perang antara Hamas dan Israel.

Namun, tujuannya kemudian meluas hingga menyelesaikan berbagai macam konflik internasional, memicu kekhawatiran bahwa presiden AS ingin menciptakan saingan bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

(oln/khbrn/*)