Muslim di Jepang Terhimpit Tradisi Kremasi, Pemakaman Tanah Masih Ditolak

Ringkasan Berita:

• Isu pemakaman Muslim di Jepang mencuat seiring bertambahnya sekitar 420 ribu warga Muslim di negara itu. 
• Tradisi kremasi yang dianut lebih dari 99 persen penduduk membuat pemakaman tanah sulit diwujudkan karena keterbatasan lahan dan penolakan warga 
• Polemik kian terasa setelah Gubernur Prefektur Miyagi, Yoshihiro Murai, membatalkan rencana makam Muslim jelang pemilu.

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO  — Isu pemakaman umat Muslim di Jepang semakin menjadi sorotan seiring bertambahnya jumlah warga Muslim yang tinggal di negara tersebut.

Berbeda dengan tradisi Jepang yang hampir sepenuhnya menggunakan kremasi, umat Muslim pada umumnya menghendaki pemakaman dengan cara dikubur langsung di tanah.

Perbedaan praktik ini memicu berbagai tantangan sosial, administratif, dan budaya di banyak wilayah Jepang.

Saat ini diperkirakan sekitar 420 ribu Muslim tinggal di Jepang, sebagian besar merupakan warga negara asing," ungkap Profesor Hirofumi Tanada kepada Tribunnews.com baru-baru ini.

 Dengan populasi Muslim yang terus bertambah, kebutuhan lahan pemakaman khusus semakin meningkat. Namun, jumlah lokasi yang memungkinkan pemakaman tanah masih sangat terbatas, lanjutnya.

Baca juga: Muslim di Jepang Perlu Aktif Sebarkan Informasi dan Bangun Kerja Sama dengan Pemerintah Setempat

Harapan terakhir yang sulit diwujudkan

Bagi banyak Muslim yang telah lama menetap di Jepang, keinginan untuk dimakamkan sesuai ajaran agama menjadi hal penting. 

Salah satu contoh adalah seorang Muslim yang tinggal di Jepang selama puluhan tahun dan ingin dimakamkan di negara tempat ia menjalani hidupnya. 

Setelah pencarian panjang, keluarganya akhirnya menemukan sebuah kuil Buddha di Prefektur Yamanashi yang bersedia menerima pemakaman tanah.

Kasus seperti ini masih jarang. Di Jepang, kremasi merupakan praktik yang dilakukan lebih dari 99 persen penduduk. 

Walaupun hukum tidak secara langsung melarang pemakaman tanah, peraturan daerah dan kebijakan pemerintah lokal sering kali membuat pelaksanaannya sangat sulit.

Kuil Buddha yang membuka diri

Beberapa tempat ibadah Buddha menunjukkan pendekatan inklusif dengan menerima pemakaman umat Muslim atas dasar pertimbangan kemanusiaan dan dialog antaragama. 

Di salah satu kuil, pemakaman umat Buddha dan Muslim bahkan berdampingan.

Namun penerimaan ini tetap dilakukan secara terbatas, karena adanya kekhawatiran masyarakat sekitar terhadap aktivitas pemakaman yang dianggap tidak biasa, terutama saat banyak orang berkumpul untuk proses penguburan.

Rencana pembangunan makam sering gagal

Upaya membangun pemakaman khusus Muslim di berbagai daerah juga menghadapi penolakan. 

Salah satu rencana pembangunan di Prefektur Oita, misalnya, terhenti akibat kekhawatiran warga terhadap potensi dampak lingkungan, terutama terhadap sumber air setempat.

Walaupun para ahli tanah menjelaskan bahwa jenazah yang dikubur akan terurai secara alami dalam beberapa bulan, kekhawatiran masyarakat tetap sulit dihilangkan. 

Faktor emosional dan persepsi terhadap pemakaman tanah masih menjadi hambatan utama.

Siapa yang bertanggung jawab?

Masalah lain muncul pada tingkat kebijakan. Pemerintah pusat menyatakan bahwa pembangunan dan pengelolaan pemakaman merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. 

Sementara itu, banyak pemerintah daerah enggan mengambil keputusan karena tekanan masyarakat lokal.

Akibatnya, belum ada kebijakan nasional yang jelas mengenai pemakaman umat Muslim. 

Banyak keluarga akhirnya harus memulangkan jenazah ke negara asal, meskipun hal itu mahal dan secara emosional berat.

Solusi baru mulai dipertimbangkan

Sejumlah organisasi Muslim di Jepang mulai mencari solusi alternatif. 

Salah satu ide yang dipelajari adalah sistem “daur ulang makam” seperti di Singapura, di mana sisa jenazah dipindahkan setelah beberapa tahun untuk memberi ruang pemakaman baru.

Pendekatan ini dianggap sebagai cara memanfaatkan lahan terbatas secara berkelanjutan, sekaligus menjaga praktik keagamaan.

Tantangan masyarakat multikultural

Jumlah warga asing di Jepang terus meningkat dan telah mencapai hampir 4 juta orang. 

Dengan bertambahnya populasi Muslim, isu pemakaman diperkirakan akan semakin mendesak.

Masalah ini mencerminkan tantangan yang lebih luas - bagaimana Jepang sebagai masyarakat yang semakin multikultural menyeimbangkan tradisi lokal dengan kebutuhan agama dan budaya pendatang.

Pertanyaan yang kini mengemuka bukan hanya soal pemakaman, tetapi juga tentang bagaimana Jepang membangun sistem sosial yang mampu mengakomodasi keragaman di masa depan,  lanjutnya lagi.

Gubernur Prefektur Miyagi, Jepang, Yoshihiro Murai (65), membatalkan rencana pembangunan pemakaman khusus Muslim yang sebelumnya dijanjikan.

Keputusan ini diumumkan pada 18 September 2025, hanya beberapa minggu sebelum pemilu yang akan berlangsung 9 Oktober dan penghitungan suara 26 Oktober.

Menurut sumber Tribunnews.com, keputusan itu diambil karena tekanan politik dari pihak oposisi yang menolak adanya pemakaman Muslim.

Diskusi  loker di Jepang dilakukan Pencinta Jepang gratis bergabung. Kirimkan nama alamat dan nomor whatsapp ke email: tkyjepang@gmail.com