AS Tegaskan Iran Tak Boleh Miliki Senjata Nuklir

Ringkasan Berita:

• Wakil Presiden AS JD Vance menegaskan Iran tidak akan diizinkan memiliki senjata nuklir. 
• Pemerintahan Donald Trump mengutamakan jalur diplomasi.
• Namun memperingatkan sejumlah opsi lain tetap tersedia jika negosiasi gagal.

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance menegaskan bahwa Iran tidak akan diizinkan untuk memperoleh senjata nuklir.

Ia menyatakan pemerintahan Presiden Donald Trump memprioritaskan jalur diplomasi, namun tidak menutup kemungkinan penggunaan opsi lain, termasuk militer, jika diperlukan.

Dalam wawancara dengan Fox News pada Rabu (25/2/2026), Vance mengatakan Trump telah sangat jelas dalam sikapnya terhadap Iran. 

“Iran tidak bisa memiliki senjata nuklir. Itu sangat sederhana,” ujarnya.

Vance menambahkan bahwa mencegah Iran memiliki senjata nuklir dapat menjadi tujuan militer utama jika jalur tersebut yang dipilih presiden.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah AS saat ini berupaya mencapai tujuan tersebut melalui diplomasi.

“Kami berusaha mencapai penyelesaian yang masuk akal melalui jalur diplomatik. Namun pada akhirnya, Iran, yang kami nilai sebagai sponsor negara terorisme terbesar di dunia, tidak boleh berada dalam posisi mengancam dunia dengan terorisme nuklir,” katanya.

Menurut Vance, mayoritas rakyat Amerika Serikat sepakat bahwa Iran tidak boleh mengembangkan kemampuan senjata nuklir karena menyangkut keamanan nasional dan stabilitas global.

Ia juga menyebut Trump memiliki “sejumlah alat lain” untuk memastikan hal itu tidak terjadi.

Delegasi Iran dan AS dijadwalkan menggelar putaran ketiga negosiasi nuklir tidak langsung pada Kamis di Jenewa, Swiss, di bawah mediasi Oman.

Vance berharap Teheran mengikuti perundingan tersebut dengan serius.

Baca juga: Putaran Ketiga Perundingan Iran-AS di Jenewa Dimulai, Washington Singgung Rudal

Saat ditanya apakah langkah ekstrem seperti menargetkan pemimpin tertinggi Iran menjadi opsi, Vance menolak berspekulasi dan menegaskan keputusan akhir berada di tangan presiden.

“Kami berharap dapat mencapai resolusi yang baik tanpa militer. Namun jika kami harus menggunakan militer, presiden tentu memiliki hak itu,” ujarnya, mengutip Anadolu Agency, Kamis (26/2/2026).

Dalam konferensi pers bersama Administrator Centers for Medicare & Medicaid Services, Mehmet Oz, Vance juga mengklaim bahwa AS telah melihat bukti Iran berupaya 'membangun kembali' kapasitas senjata nuklirnya.

Setelah serangan AS pada Juni lalu yang menurut pemerintah telah menghancurkan fasilitas nuklir Teheran.

Sementara itu, Trump pada Selasa mengklaim Iran tengah mengembangkan rudal jarak jauh yang dapat menjangkau wilayah AS.

Namun Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membantah tudingan tersebut dan menegaskan bahwa program rudal negaranya bersifat defensif.

(*)