Tarif Tol Bitcoin di Selat Hormuz Picu Sorotan Global, PBB Sebut Langgar Hukum Internasional

Ringkasan Berita:

• PBB menegaskan rencana Iran memungut tarif tol di Selat Hormuz, termasuk dengan Bitcoin, melanggar hukum internasional.
• Kebijakan ini dinilai berpotensi mengganggu pelayaran global dan memperburuk ketegangan dengan AS.
• Aktivitas kapal di jalur strategis tersebut juga dilaporkan menurun tajam akibat konflik.

TRIBUNNEWS.COM - Rencana Iran memberlakukan tarif tol bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz memicu sorotan global di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik.

Kepala Organisasi Maritim Internasional (IMO), Arsenio Dominguez, menegaskan kebijakan tersebut bertentangan dengan hukum internasional.

Al Jazeera melaporkan Dominguez menyatakan tidak ada negara yang berhak mengenakan biaya pada jalur pelayaran internasional seperti Selat Hormuz.

“Pengenaan pungutan apa pun di selat ini melanggar hukum internasional dan harus ditolak,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut berisiko menjadi preseden berbahaya bagi sistem pelayaran global.

Di tengah tekanan sanksi internasional, Iran juga disebut mulai menerapkan skema pembayaran tarif menggunakan mata uang kripto seperti Bitcoin.

Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk menghindari sistem keuangan global yang didominasi Barat.

Juru Bicara Serikat Eksportir Minyak, Gas, dan Produk Petrokimia Iran, Hamid Hosseini, menyebut tarif dikenakan sekitar 1 dolar AS per barel minyak yang diangkut kapal.

Biaya tersebut bahkan dapat mencapai hingga 2 juta dolar AS per kapal, tergantung muatan.

Selain Bitcoin, Iran juga disebut menerima pembayaran dalam mata uang yuan Tiongkok.

Baca juga: Selat Hormuz Dipenuhi Ranjau, RI Gandeng Jepang dan Korsel Amankan Stok LPG

Di sisi lain, perundingan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat yang berlangsung di Pakistan belum menghasilkan kesepakatan.

Wakil Presiden AS JD Vance menyatakan Iran belum menerima syarat utama Washington, termasuk terkait program nuklir.

Sementara itu, media Iran menyebut kegagalan negosiasi dipicu tuntutan berlebihan dari pihak AS.

Dampak konflik terlihat jelas di lapangan, terutama pada aktivitas pelayaran di Selat Hormuz.

BBC melaporkan jumlah kapal yang melintas menurun drastis dibandingkan sebelum konflik, dari rata-rata lebih dari 130 kapal per hari menjadi hanya puluhan kapal.