Pemilu Pertama Gaza dalam Dua Dekade: Harapan di Tengah Reruntuhan Perang

Ringkasan Berita:

• Warga Deir el-Balah, Gaza, menggelar pemilihan dewan kota pertama mereka dalam lebih dari 20 tahun pada Sabtu, 25 April 2026
• Sekitar 70.000 pemilih dapat memilih dari empat daftar kandidat independen yang berfokus pada pelayanan dasar seperti air bersih, listrik, dan sanitasi, bukan politik partisan. 
• Namun para analis memperingatkan bahwa pemilu ini lebih merupakan upaya simbolis Otoritas Palestina untuk membuktikan eksistensinya di mata internasional

TRIBUNNEWS.COM - Warga Deir el-Balah di Gaza menuju tempat pemungutan suara pada Sabtu (25/4/2026) untuk pemilihan umum daerah pertama wilayah tersebut dalam lebih dari dua dekade, dengan harapan memulihkan pemerintahan lokal di tengah dampak perang dahsyat Israel yang masih terasa.

Mengutip Al Jazeera, kota di bagian tengah Gaza ini dipilih sebagai tempat uji coba kebangkitan proses demokrasi karena mengalami kerusakan infrastruktur yang lebih ringan dibanding wilayah lain di enklave yang terkepung itu. Meski begitu, luka akibat perang genosida Israel masih tampak jelas.

Pada Desember 2024, pasukan Israel mengebom gedung pemerintahan Deir el-Balah, menewaskan Wali Kota Diab al-Jarou dan 10 stafnya saat mereka tengah bekerja memberikan layanan esensial bagi warga Palestina yang mengungsi. Serangan mematikan itu dilakukan meski militer Israel sendiri telah menetapkan kota tersebut sebagai "zona aman".

Saat ini, Komisi Pemilihan Umum Pusat Palestina (CEC) — lembaga independen yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu di seluruh wilayah Palestina — memandang pemungutan suara ini sebagai tonggak penting.

Jamil al-Khalidi, direktur regional CEC, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pemilu 25 April ini merupakan bagian dari proses yang lebih luas, mencakup 420 dewan lokal di Tepi Barat yang diduduki, dengan Deir el-Balah sebagai satu-satunya kotamadya yang berpartisipasi dari Gaza.

Ini menandai perubahan signifikan dari kebijakan penunjukan administratif yang selama 21 tahun terakhir menjadi praktik tata kelola di bawah kepemimpinan Hamas.

Sekitar 70.000 pemilih berusia 18 tahun ke atas dapat menyalurkan suara mereka antara pukul 07.00 hingga 17.00 waktu setempat (04.00–14.00 GMT).

Demi kelancaran proses, CEC telah menyediakan saluran hotline bebas pulsa bagi warga untuk memeriksa status pendaftaran mereka. Pemungutan suara akan berlangsung di 12 pusat pemilihan yang berlokasi di tempat seperti stadion lokal, pusat kegiatan perempuan, dan bekas klinik. Setiap pusat akan dilengkapi dengan delapan bilik suara.

Para pemilih akan memilih dari daftar kandidat yang telah disusun.

Baca juga: Butuh 71,4 Miliar Dolar AS untuk Bangun Kembali Gaza, Sekolah hingga RS Hancur Lebur akibat Perang

"Sistem pemilu mengandalkan daftar tertutup," jelas al-Khalidi. Setiap daftar harus memuat minimal 15 kandidat, dengan sedikitnya empat perempuan. Pemilih pertama-tama memilih satu dari empat daftar, kemudian memberikan suara preferensi untuk lima kandidat tertentu dalam daftar tersebut.

Lima belas kandidat dengan dukungan terbanyak akan membentuk dewan lokal baru, sekaligus memastikan keterwakilan perempuan tetap terjaga.

Partai politik resmi seperti Hamas atau Fatah tidak ikut berkompetisi di bawah bendera resmi mereka dalam pemilu ini. Sebaliknya, para kandidat sebagian besar tergabung berdasarkan aliansi kesukuan atau profesi.

Air Bersih, Bukan Politik

Empat daftar kandidat yang secara nominal independen bersaing memperebutkan kursi dewan: Peace and Construction (Perdamaian dan Pembangunan), Deir el-Balah Brings Us Together (Deir el-Balah Mempersatukan Kita), Future of Deir el-Balah (Masa Depan Deir el-Balah), dan Renaissance of Deir el-Balah (Kebangkitan Deir el-Balah).

Dalam wawancara dengan Al Jazeera, sejumlah tokoh — termasuk Mohammed Abu Nasser, ketua daftar Peace and Construction, dan Faten Harb, kandidat dari Renaissance of Deir el-Balah — menekankan bahwa platform mereka murni berorientasi pada pelayanan, berfokus pada transparansi, dan beroperasi "jauh dari partisanisme".

Perdebatan di Gaza tetap berlanjut soal afiliasi terselubung para kandidat di tengah lanskap politik yang sangat terpolarisasi. Namun pada akhirnya, bagi banyak warga yang kelelahan akibat perang, kembalinya kotak suara tidak berarti apa-apa jika tidak berujung pada perbaikan nyata bagi rakyat Palestina.

"Warga hari ini tidak mencari slogan, melainkan solusi nyata," ujar Rabha al-Bhaisi, seorang warga, kepada Al Jazeera, seraya menyoroti kebutuhan mendesak akan layanan dasar seperti air bersih, listrik, dan pengelolaan limbah.

Warga lain, Ali Rayan, menyampaikan kepada Al Jazeera bahwa pelaksanaan pemilu "tidak akan cukup jika tidak memenuhi kebutuhan hidup minimum dan tidak menghasilkan perubahan nyata di lapangan".

Menyadari tekanan publik yang besar ini, para kandidat berusaha menjauhkan diri dari partisanisme.

Abu Nasser menyatakan bahwa fase pemulihan saat ini membutuhkan solusi praktis dan inovatif dengan mengandalkan kekuatan anak muda. Faten Harb menegaskan bahwa kelompoknya tampil dengan platform yang murni bersifat nasional dan berorientasi pelayanan, dengan tujuan meningkatkan transparansi.

Salem Abu Hassanein, direktur media daftar Future of Deir el-Balah, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa keberhasilan eksperimen demokrasi ini harus menjadi prioritas utama. "Taruhan sesungguhnya adalah menghasilkan dewan yang mampu melayani rakyat, jauh dari kalkulasi politik sempit," katanya.

'Upaya Putus Asa' Demi Legitimasi

Di balik kebutuhan mendesak akan layanan publik, pemilu ini juga bersinggungan dengan perdebatan internasional yang sengit mengenai "hari setelah" Gaza dan krisis tata kelola Palestina yang lebih luas.

Namun para analis mengingatkan agar tidak memandang pemilu terisolasi ini sebagai ukuran sejati popularitas politik faksi-faksi seperti Hamas, yang telah memerintah Gaza sejak 2007.

Wesam Afifa, seorang analis politik, menyampaikan kepada Al Jazeera bahwa realitas perang yang begitu berat membuat penilaian bobot politik yang sesungguhnya menjadi mustahil.

"Baik Hamas maupun faksi lain, termasuk Fatah, tidak memandang pemilu ini sebagai kesempatan untuk membuktikan legitimasi atau mengukur popularitasnya. Situasinya terlalu luar biasa," kata Afifa. "Hamas pun belum secara resmi mengumumkan akan ikut bersaing, melainkan berusaha memantau dari jauh atau berpartisipasi secara simbolis."

Justru sebaliknya, kata Afifa, ketergantungan besar pada daftar "independen" menandakan bahwa masyarakat Palestina kembali bersandar pada jaringan keluarga tradisional — yang sebagian besar menjadi motor penggerak daftar-daftar ini — alih-alih adanya pergeseran tulus menuju tuntutan internasional akan tata kelola "teknokratis".

Dewan yang terpilih nantinya juga harus menavigasi cara berinteraksi dengan "komite teknokratis" milik Board of Peace Presiden AS Donald Trump, yang dipimpin Nickolay Mladenov, yang diperkirakan akan mengelola Gaza, tambah Afifa.

Dalam konteks ini, pemilu ini memiliki arti penting khusus bagi Otoritas Palestina (PA), menurut para analis. Dengan menyelenggarakan pemilu secara bersamaan di Tepi Barat yang diduduki — tempat Israel terus mempercepat perampasan tanah, perluasan permukiman ilegal, dan pemantapan kekuasaan militer — PA yang bermarkas di Ramallah berupaya menegaskan relevansinya.

"PA sedang berjuang demi keberadaan dan simbolismenya," kata Afifa, seraya mencatat bahwa selama ini PA sebagian besar telah dikesampingkan dari pembahasan internasional mengenai "komite teknokratis" yang didukung komunitas internasional untuk mengelola Gaza pasca perang.

Jika model semacam itu berhasil diterapkan di Gaza, Afifa memperingatkan, hal itu bisa diusulkan untuk diterapkan di Tepi Barat yang diduduki juga, yang semakin mengancam legitimasi PA.

"Pemilu ini adalah upaya putus asa PA untuk menunjukkan dirinya, legitimasinya, dan eksistensinya kepada komunitas internasional."

Pada akhirnya, para pengamat seperti Bassam al-Far, perwakilan Front Pembebasan Arab, mencatat bahwa meski faksi-faksi di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki secara umum sepakat tentang perlunya pemungutan suara, tantangan nyatanya adalah apakah lembaga terpilih mana pun bisa berfungsi efektif di tengah kondisi kehidupan yang keras, penyeberangan perbatasan yang tertutup, dan perpecahan politik yang terus membelah kehidupan rakyat Palestina.

Untuk saat ini, Deir el-Balah berada di persimpangan jalan: pemungutan suara Sabtu ini akan menjadi awal dari kembalinya demokrasi secara bertahap, atau sekadar eksperimen simbolis yang terisolasi — dibatasi oleh realitas yang jauh terlalu rumit untuk diselesaikan oleh kotak suara semata.