Sabtu, 25 April 2026

Minim Kunjungan Luar Negeri, Diplomasi PM Jepang Takaichi Dipertanyakan

Diplomasi PM Jepang Sanae Takaichi dikritik minim terobosan, sementara nama Fumio Kishida mencuat sebagai alternatif

Editor: Eko Sutriyanto
Tribunnews.com/Richard Susilo
KEBIJAKAN LN TAKAICHI - PM Jepang Sanae Takaichi saat jumpa pers di Istsna Akasaka bersama Presiden Prabowo 31 Maret 2026. Kebijakan luar negeri pemerintahan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menuai kritik tajam di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, khususnya terkait Iran.  Seorang mantan diplomat Jepang menilai, sejak awal pemerintahan, langkah diplomasi Takaichi dinilai lebih bersifat “pertunjukan” ketimbang menghasilkan kemajuan konkret (Tribunnews.com/Richard Susilo) 

Di tengah kritik tersebut, nama mantan Perdana Menteri Fumio Kishida kembali mencuat.

Dalam sebuah pertemuan parlemen pada 24 Maret lalu, Kishida menekankan pentingnya memanfaatkan semua jalur diplomasi untuk menjaga kepentingan nasional Jepang.

Baca juga: PM Jepang Sanae Takaichi Ogah Sebut Serangan AS ke Iran Melanggar Hukum

“Kita harus bekerja keras melalui berbagai kanal diplomasi, dengan tetap menjaga keseimbangan dalam aliansi Jepang-AS,” ujar Kishida di hadapan para anggota parlemen.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Duta Besar Iran untuk Jepang, Peyman Seadat, yang memiliki hubungan lama dengan Kishida.

Seorang peserta rapat mengungkapkan bahwa Kishida memiliki jaringan diplomatik luas, termasuk dengan Prancis dan Iran. 

Bahkan disebutkan, Presiden Macron juga menyempatkan bertemu Kishida setelah bertemu Takaichi, diduga karena kebutuhan membahas isu Iran.

Potensi Diplomasi Utusan Khusus

Pengamat menilai Takaichi seharusnya dapat memanfaatkan pengalaman Kishida sebagai utusan khusus, sebagaimana praktik diplomasi global yang lazim dilakukan oleh mantan pemimpin negara. 

Contohnya, mantan Presiden AS Jimmy Carter yang pernah melakukan misi diplomatik ke Korea Utara.

Namun, sebagai pemimpin yang basis politiknya dinilai belum kuat, Takaichi diduga khawatir kehilangan panggung politik jika memberikan peran besar kepada tokoh lain.

Takaichi sendiri mengusung konsep “Free and Open Indo-Pacific (FOIP)”, yang sebenarnya telah digagas sejak era Kishida sebagai Menteri Luar Negeri dan dilanjutkan pada pemerintahan sebelumnya.

Kini, dengan dinamika internal Partai Demokrat Liberal (LDP) serta meningkatnya sorotan terhadap peran Kishida, muncul spekulasi mengenai arah kepemimpinan Jepang ke depan.

Situasi ini memperkuat pandangan bahwa pemerintahan Takaichi tengah menghadapi tantangan stabilitas, baik dari sisi kebijakan luar negeri maupun dinamika politik domestik.

Diskusi  beasiswa dan loker di Jepang dilakukan Pencinta Jepang gratis bergabung. Kirimkan nama alamat dan nomor whatsapp ke email: tkyjepang@gmail.com

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved