Zelenskyy: Ukraina Serang Kapal dan Armada Bayangan Rusia

Ringkasan Berita:

• Ukraina menyerang target minyak Rusia, termasuk pelabuhan Primorsk, hingga memicu kebakaran.
• Fasilitas penting yang dikelola Transneft itu berada lebih dari 1.000 km dari Ukraina.
• Presiden Volodymyr Zelenskyy menyebut kapal perang dan tanker “armada bayangan” juga diserang.
• Dua tanker lain ditargetkan di dekat Novorossiysk di Laut Hitam.

TRIBUNNEWS.COM - Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1531 pada Senin (4/5/2026).

Ukraina melancarkan serangan ke sejumlah target minyak milik Rusia pada Minggu, termasuk pelabuhan Primorsk di Laut Baltik.

Serangan drone pada malam hari memicu kebakaran di pelabuhan yang dioperasikan perusahaan minyak negara Transneft tersebut.

Pelabuhan ini memiliki kapasitas besar hingga ratusan ribu barel per hari dan berada lebih dari 1.000 km dari wilayah Ukraina, dekat perbatasan Rusia–Finlandia serta kota St. Petersburg.

Presiden Volodymyr Zelenskyy mengatakan bahwa dalam operasi tersebut, pasukannya juga menargetkan kapal perang jenis korvet rudal berpemandu Karakurt, kapal patroli, serta kapal tanker yang diduga bagian dari “armada bayangan” Rusia yang digunakan untuk menghindari sanksi Barat. 

Ia mengklaim salah satu kapal pembawa rudal Kalibr berhasil dilumpuhkan.

Selain itu, Ukraina juga menyerang dua kapal tanker lain di dekat pelabuhan Novorossiysk di Laut Hitam.

Serangan ini disebut sebagai bagian dari upaya Ukraina untuk mengganggu jalur ekspor energi Rusia sekaligus menekan kemampuan logistik dan militernya di tengah konflik yang masih berlangsung.

Rusia Tuduh AS Langgar Kekebalan dengan “Naturalisasi Paksa” Anak Diplomat

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, melontarkan tudingan serius terhadap Amerika Serikat.

Dalam sebuah opini yang dirilis pada Senin, ia menyebut Kementerian Luar Negeri AS telah melanggar hukum federal sekaligus norma diplomatik internasional dengan secara sepihak memberikan kewarganegaraan Amerika kepada anak-anak staf konsuler Rusia—tanpa opsi penolakan.

Menurut Zakharova, praktik tersebut tidak hanya kontroversial secara hukum, tetapi juga berpotensi merusak prinsip-prinsip dasar hubungan diplomatik. 

Baca juga: Drone Ukraina Serang Kilang Rusia, Laut Hitam Tercemar, 13.000 Meter Kubik Limbah Dibersihkan

“Ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyangkut kedaulatan dan perlindungan terhadap diplomat,” ujarnya, menyoroti implikasi yang lebih luas dari kebijakan tersebut, Minggu (3/5/2026).

Ia juga mengaitkan langkah ini dengan dinamika politik dalam negeri AS, khususnya kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump. Zakharova menilai kebijakan tersebut justru bertentangan dengan upaya Trump yang selama ini ingin membatasi pemberian kewarganegaraan berdasarkan kelahiran.

“Ini seperti pukulan balik terhadap kebijakan mereka sendiri,” tulisnya.

Lebih lanjut, Zakharova mengklaim praktik ini telah dimulai sejak 2023 pada masa pemerintahan Joe Biden. Ia bahkan menyindir bahwa kebijakan tersebut seolah sengaja dirancang untuk memperumit posisi politik Trump di kemudian hari.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa hingga kini tidak ada perubahan dalam hukum federal AS maupun perjanjian diplomatik yang mengatur hal tersebut.

Secara hukum, anak-anak diplomat asing dikecualikan dari kewarganegaraan AS berdasarkan kelahiran menurut Kode Peraturan Federal dan kebijakan Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS, meskipun mereka dianggap sebagai penduduk tetap yang sah.

Zakharova juga menyoroti potensi risiko keamanan yang muncul. Ia memperingatkan bahwa status kewarganegaraan tersebut bisa dimanfaatkan Washington untuk memberikan tekanan terhadap diplomat Rusia. Bahkan, ia melontarkan kekhawatiran ekstrem terkait kemungkinan intervensi terhadap anak-anak diplomat dengan dalih hukum domestik AS.

Pada 2022, Moskow memberlakukan larangan terhadap konten terkait LGBTQ, diikuti dengan pembatasan adopsi anak oleh negara-negara yang mengizinkan prosedur perubahan jenis kelamin pada 2024. Kebijakan ini menunjukkan kontras nilai yang tajam antara kedua negara, yang pada akhirnya turut memperkeruh hubungan diplomatik, lapor Russia Today.

Zelenskyy Bertemu Keir Starmer

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy membahas proses negosiasi untuk mengakhiri perang di Ukraina selama pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di Yerevan, ibu kota Armenia.

"Di Ukraina, kami menghargai semua langkah yang telah diambil Inggris untuk mendukung rakyat kami dan melemahkan agresor, termasuk upaya untuk melawan armada bayangan Rusia. Kami membahas hal ini dengan Keir hari ini. Kami juga memberikan perhatian yang signifikan pada dukungan pertahanan untuk Ukraina, khususnya kontribusi untuk inisiatif PURL," tulis Zelenskyy di X, Minggu.

"Ukraina siap untuk putaran negosiasi selanjutnya dalam format trilateral. Proses negosiasi untuk mencapai perdamaian yang adil dan bermartabat juga termasuk dalam topik diskusi kami. Kami menghargai posisi Inggris dalam terus menekan Rusia. Ini benar-benar penting," katanya.

Starmer dan Zelenskyy juga membahas dukungan untuk sektor energi Ukraina.

"Saya memberi pengarahan kepada Perdana Menteri tentang situasi di medan perang dan serangan Rusia terhadap Ukraina. Penting bagi Eropa untuk mengoordinasikan upaya dan mengembangkan sistem pertahanan udara bersama untuk melindungi diri dari ancaman Rusia," ujarnya.

9 Orang Terluka dalam Serangan Rusia di Zaporizhzhia

Serangan drone yang dilancarkan Rusia di kota Zaporizhzhia pada 3 Mei menyebabkan sejumlah warga sipil terluka.

Menurut Kepala Administrasi Militer setempat, Ivan Fedorov, serangan tersebut memicu kebakaran di area garasi dan awalnya melukai lima orang, termasuk seorang gadis berusia 12 tahun.

Beberapa jam kemudian, jumlah korban luka meningkat menjadi sembilan orang, dengan rentang usia korban dari dua hingga 67 tahun. 

Seluruh korban telah mendapatkan perawatan medis.

Swedia Tahan Kapal Diduga “Armada Bayangan” Rusia di Perairan Trelleborg

Penjaga Pantai Swedia menahan sebuah kapal yang masuk daftar sanksi di dekat pantai Trelleborg pada 3 Mei.

Operasi berlangsung sekitar pukul 14.00 waktu setempat dan melibatkan koordinasi antara Penjaga Pantai, Kepolisian, serta Satuan Tugas Nasional, dengan dukungan unit penerbangan.

Menteri Pertahanan Sipil Swedia, Carl-Oskar Bohlin, menyebut kapal bernama Jin Hui itu diduga merupakan bagian dari “armada bayangan” Rusia dan berlayar menggunakan bendera palsu.

Kapal tersebut juga diketahui masuk dalam daftar sanksi yang diberlakukan oleh Uni Eropa, Inggris, dan Ukraina.

Intervensi dilakukan setelah muncul kecurigaan adanya pelanggaran hukum maritim serta masalah kelayakan teknis kapal untuk berlayar. 

Saat ini, kapal telah ditarik ke dermaga guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pihak berwenang memastikan penyelidikan masih berlangsung, dan hingga kini belum ada penahanan terhadap awak kapal.

Insiden ini menambah daftar tindakan tegas Swedia terhadap kapal mencurigakan di kawasan Laut Baltik.

Sebelumnya, pada 6 Maret, otoritas Swedia juga menghentikan kapal Caffa yang diduga menggunakan bendera palsu dan melanggar aturan keselamatan. 

Kapten kapal tersebut, yang berkewarganegaraan Rusia, kemudian ditahan, sebelum kapal itu kembali diamankan pada 29 April.

Langkah ini mencerminkan meningkatnya kewaspadaan Swedia terhadap aktivitas maritim yang dianggap berisiko di wilayahnya, terutama yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum internasional dan sanksi global.

Serangan Rudal Rusia ke Dnipro, Asrama Mahasiswa Terdampak

Pasukan Rusia melancarkan serangan udara ke kota Dnipro pada 3 Mei siang, dengan menembakkan lima rudal berpemandu dari pesawat tempur. Menurut pejabat Angkatan Udara Ukraina, Yurii Ihnat, empat rudal berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara.

Namun, satu rudal yang mengalami gangguan tetap jatuh dan menghantam sebuah asrama mahasiswa, menyebabkan korban luka. Otoritas setempat masih mengumpulkan informasi lebih lanjut terkait dampak serangan tersebut.

Ihnat menjelaskan, dalam beberapa hari terakhir Rusia meningkatkan intensitas serangan udara, termasuk penggunaan drone dalam jumlah besar—sebagian di antaranya berfungsi sebagai umpan.

Strategi ini dinilai bertujuan menguras dan melemahkan sistem pertahanan udara Ukraina, karena sulit membedakan secara cepat antara drone palsu dan serangan nyata.

Pihak militer juga mengingatkan warga di wilayah garis depan untuk selalu waspada terhadap peringatan serangan udara, mengingat waktu respons yang sangat singkat dan risiko tetap tinggi, bahkan dari rudal yang telah dilumpuhkan, seperti diberitakan Pravda.

Latar Belakang Perang Rusia Vs Ukraina

Perang antara Rusia dan Ukraina dimulai pada 24 Februari 2022 saat Moskow melancarkan invasi militer besar-besaran. Konflik kedua negara muncul sejak runtuhnya Uni Soviet yang menjadikan Ukraina sebagai negara merdeka dengan arah politiknya sendiri.

Setelah merdeka, Ukraina semakin mendekat ke Barat dengan memperkuat hubungan bersama Uni Eropa dan Amerika Serikat. Langkah ini dipandang Moskow sebagai ancaman langsung terhadap pengaruh strategisnya di kawasan Eropa Timur.

Ketegangan memuncak pada 2014 setelah terjadinya Revolusi Maidan yang menggulingkan presiden Ukraina yang saat itu dipandang pro-Rusia. Pada tahun yang sama, Rusia mencaplok wilayah Krimea, sementara konflik bersenjata pecah di Donbas antara pasukan Ukraina dan kelompok separatis yang didukung Moskow. Sejak saat itu, kawasan tersebut terus berada dalam kondisi tidak stabil.

Upaya meredakan konflik sempat dilakukan melalui jalur diplomasi, termasuk mediasi dari Prancis, namun belum menghasilkan kesepakatan yang bertahan lama.

Situasi kemudian mencapai titik eskalasi ketika Presiden Vladimir Putin memerintahkan operasi militer pada 24 Februari 2022 dengan dalih melindungi warga berbahasa Rusia serta menahan ekspansi NATO. 

Sebagai respons, negara-negara Barat menjatuhkan sanksi ekonomi besar terhadap Rusia serta memberikan dukungan militer dan bantuan finansial kepada Ukraina. Hingga kini, konflik masih berlangsung tanpa tanda-tanda akan segera berakhir.

Di tengah situasi yang kompleks, jalur diplomasi kembali diupayakan. Amerika Serikat mencoba mengambil peran sebagai mediator, meski menghadapi tantangan dari meningkatnya ketegangan di kawasan lain, termasuk Timur Tengah. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy terus mendorong kelanjutan perundingan damai, termasuk membuka peluang keterlibatan Turki sebagai fasilitator.

Namun, pihak Kremlin menegaskan bahwa pertemuan langsung antara Putin dan Zelenskyy hanya dapat terlaksana jika telah tercapai kesepakatan awal. Hingga saat ini, jalan menuju perdamaian masih dipenuhi tantangan dan belum menunjukkan titik terang.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)