Jepang Dituding Makin Anti-Asing, Pria India yang Tinggal 30 Tahun di Pinggiran Tokyo Kini Diusir

Tayang: Jumat, 29 Mei 2026 14:18 WIB

Editor: willy Widianto

Jepang Dituding Makin Anti-Asing, Pria India yang Tinggal 30 Tahun di Pinggiran Tokyo Kini Diusir

Tribunnews.com/Igman Ibrahim

SEJARAH KELAM DAN BUDAYA – Sejumlah pejalan kaki melintasi kawasan Ginza, Tokyo, Jepang, yang tampak bersih dari sampah meski tidak tersedia fasilitas tong sampah di sepanjang trotoar, Rabu (1/4/2026). Fenomena ini berakar dari kebijakan pasca-serangan gas sarin 1995 dan mencerminkan budaya tanggung jawab pribadi warga terhadap kebersihan.

Ringkasan Berita:

Para kritikus berpendapat bahwa peraturan baru yang mencakup peningkatan enam kali lipat dalam investasi modal minimum dari lima juta yen menjadi 30 juta yen (S$240.900) akan menjadi malapetaka.

Gesekan ini menunjukkan isolasi sistemik yang lebih dalam di negara yang secara historis menganggap dirinya homogen.

Keberadaan komunitas budaya yang sangat berbeda di Negeri Matahari Terbit juga semakin sering memicu reaksi negatif yang buruk.

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Seorang pria India mengabdikan 30 tahun hidupnya di Jepang, di mana ia membuka rumah makan kari sederhana di pinggiran Tokyo 18 tahun lalu dan menyekolahkan kedua anaknya di sekolah negeri.

Pria Bernama Manish Kumar(54) kini meratapi ketidakadilan karena diusir dari negara itu setelah otoritas imigrasi tidak memperbarui visa bisnisnya, diduga karena pedoman yang diperketat dan diberlakukan pada Oktober 2025.

Berbicara sambil menangis di sebuah konferensi di Gedung Kantor Parlemen Majelis Tinggi oleh kelompok warga yang memprotes peraturan visa baru pada awal Mei lalu.

“Anak-anak saya hanya berbicara bahasa Jepang dan hanya memiliki teman-teman Jepang. Saya telah mencari nafkah dengan jujur dan membeli rumah. Tetapi pihak berwenang menyuruh saya kembali ke India. Bagaimana ini manusiawi?” ujarnya dikutip The Straits Times, Jumat(29/5/2026).

Para kritikus berpendapat bahwa peraturan baru yang mencakup peningkatan enam kali lipat dalam investasi modal minimum dari lima juta yen menjadi 30 juta yen (S$240.900) akan menjadi malapetaka bagi pemilik restoran kecil etnis di Jepang. Dikatakan ada sekitar 45.000 pemegang visa bisnis yang ditujukan untuk semua pengusaha luar negeri yang datang ke Jepang.

Meskipun industri mereka beragam, laporan media menunjukkan para pemilik restoran yang kecewa Sebagian besar berasal dari seluruh seperti India, Nepal, Vietnam, Thailand, Hong Kong, dan Korea Selatan yang telah, atau berencana untuk, menutup usaha mereka.

Meskipun ada masa tenggang tiga tahun, di mana pemilik bisnis masih dapat memperbarui visa mereka jika mereka membuktikan bahwa mereka dapat memenuhi persyaratan baru melalui rencana kepatuhan bisnis yang layak, ambang batas baru tersebut tetap sulit diatasi bagi banyak orang.

Namun, alih-alih menuai simpati penderitaan Kumar justru menjadi sasaran sentimen anti-asing karena para komentator memanfaatkan kehadiran aktivis sayap kiri ekstrem di demonstrasi tersebut.

Sebagian orang mencela karakter Kumar dan mengatakan bahwa ia pasti telah menghindari pajak atau pembayaran pensiun dan asuransi kesehatan wajib karena gagal mendapatkan izin tinggal tetap meskipun telah tinggal di Jepang selama tiga dekade. Yang lain kembali pada legalisme yang kaku dan jika ia tidak dapat memenuhi hukum baru, ia tidak berhak untuk tinggal di negara tersebut.

Gesekan ini menunjukkan isolasi sistemik yang lebih dalam di negara yang secara historis menganggap dirinya homogen. Fakta bahwa hanya 19 persen yang memiliki paspor berarti sedikit yang bepergian ke luar negeri dan karenanya memiliki sedikit paparan langsung terhadap budaya asing.

Akibatnya, tekanan dari pariwisata berlebihan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan peningkatan imigrasi dengan rekor 4,1 juta penduduk asing pada tahun 2025 atau sekitar 3,35 persen dari populasi dan sangat terasa.

Keberadaan komunitas budaya yang sangat berbeda di Negeri Matahari Terbit juga semakin sering memicu reaksi negatif yang buruk.

Perlawanan lokal telah memaksa rencana pembangunan pemakaman Muslim di prefektur Oita dan Miyagi untuk ditunda, sementara pengarahan publik untuk pembangunan masjid baru di Fujisawa, selatan Tokyo, baru-baru ini berubah menjadi adu mulut yang penuh permusuhan.

Di Ichikawa, timur Tokyo, pejabat kota dilaporkan menekan sebuah masjid setempat untuk menarik permohonannya untuk menggunakan taman umum untuk festival budaya Hari Raya pada tanggal 27 Mei 2026 lalu, meskipun acara tersebut telah menjadi acara tahunan komunitas sejak tahun 1997.