Zelenskyy: Ukraina Siapkan Negosiasi Penting dengan Rusia, tapi Masih Rahasia

Ringkasan Berita:

• Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, mengatakan pemerintahnya sedang menyiapkan sejumlah negosiasi penting terkait perang dengan Rusia, meski rinciannya belum diungkap ke publik.
• Ukraina juga terus berkoordinasi dengan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa mengenai penguatan pertahanan udara, kerja sama drone, dan industri pertahanan.
• Sementara itu, Marco Rubio menegaskan AS siap terus menjadi mediator selama masih ada peluang dialog yang konstruktif.

TRIBUNNEWS.COM - Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1.558 pada Minggu (31/5/2026).

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengungkapkan bahwa pemerintahnya sedang mempersiapkan sejumlah negosiasi penting terkait perang dengan Rusia dan kerja sama pertahanan dengan negara-negara mitra.

Namun, ia belum bersedia membeberkan rincian pembicaraan tersebut kepada publik.

Pernyataan itu disampaikan Zelenskyy setelah menggelar pertemuan dengan sejumlah pejabat tinggi Ukraina, termasuk Menteri Pertahanan Rustem Umerov, Kepala Intelijen Militer Kyrylo Budanov, dan Menteri Energi Denys Shmyhal.

"Kami sedang mempersiapkan negosiasi penting, tetapi untuk saat ini belum ada rincian yang bisa disampaikan kepada publik," kata Zelenskyy, Sabtu (30/5/2026) malam.

Menurutnya, Ukraina terus berkoordinasi dengan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa mengenai penguatan pertahanan udara, kerja sama produksi drone, serta sejumlah perjanjian bilateral di bidang pertahanan.

Salah satu fokus utama dalam beberapa pekan ke depan adalah peningkatan kemampuan pertahanan terhadap rudal balistik dan percepatan kerja sama industri pertahanan dengan Uni Eropa.

Zelenskyy juga mengatakan telah menginstruksikan jajarannya untuk berkomunikasi dengan negara-negara yang dapat membantu proses mediasi pertukaran tahanan antara Ukraina dan Rusia, sesuai kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya.

Selain isu pertahanan, ia mengisyaratkan adanya paket dukungan baru untuk sektor energi Ukraina yang saat ini masih dalam tahap finalisasi.

Sementara itu, Amerika Serikat menyatakan tetap siap menjadi mediator antara Kyiv dan Moskow, seperti diberitakan Suspilne.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan Washington akan terus mendukung proses perundingan selama masih terdapat peluang dialog yang "konstruktif dan produktif."

Baca juga: Perang Makin Dekat ke NATO, Drone Rusia Hantam Apartemen Lukai Warga Sipil di Rumania

AS Pelajari Teknologi Drone Ukraina, Siapkan Investasi Besar untuk Perang Masa Depan

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengungkapkan bahwa Amerika Serikat banyak mempelajari pengalaman Ukraina dalam menggunakan drone di medan perang.

Menurutnya, keberhasilan Ukraina menunjukkan bahwa keunggulan tidak hanya ditentukan oleh teknologi canggih, tetapi juga kemampuan memproduksi dan mengembangkan drone dengan cepat sesuai kebutuhan di lapangan.

Berbicara dalam KTT keamanan Shangri-La Dialogue di Singapura, Hegseth mengatakan pemerintahan Presiden Donald Trump berencana mengalokasikan dana sekitar US$56 miliar dalam anggaran tahun 2027 untuk memperkuat dominasi AS di bidang teknologi drone.

"Apa yang kami pelajari dari Ukraina adalah pentingnya kemampuan memperbesar produksi dan beradaptasi dengan cepat. Teknologi drone berubah dari minggu ke minggu," ujar Hegseth.

Ia menambahkan bahwa AS akan mengembangkan dua jenis sistem sekaligus, yaitu teknologi militer berkemampuan tinggi yang hanya dapat dibuat Amerika serta drone yang lebih sederhana dan murah untuk digunakan dalam jumlah besar.

Sebelumnya, laporan Reuters menyebut militer AS telah menerapkan teknologi anti-drone yang dikembangkan Ukraina di Pangkalan Udara Pangeran Sultan, Arab Saudi, guna menghadapi ancaman serangan drone Iran.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy juga pernah menyatakan bahwa Amerika Serikat meminta bantuan dan pengalaman Ukraina dalam menghadapi drone Shahed buatan Iran yang digunakan di berbagai konflik.

Pernyataan Hegseth menunjukkan bahwa pengalaman tempur Ukraina kini menjadi salah satu rujukan penting bagi AS dalam membangun strategi perang modern berbasis drone, seperti diberitakan Pravda.

Rusia Sebut Drone Ukraina Serang Pembangkit Nuklir Zaporizhzhia

Perusahaan energi nuklir milik pemerintah Rusia, Alexei Likhachev, menyatakan bahwa sebuah drone Ukraina menyerang Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Zaporizhzhia pada Sabtu.

PLTN ini merupakan pembangkit nuklir terbesar di Eropa dan saat ini berada di bawah kendali Rusia sejak direbut pada awal perang.

Menurut Rosatom, serangan tersebut menghantam gedung aula turbin Unit 6 dan menyebabkan ledakan yang meninggalkan lubang pada dinding bangunan. Namun, Rusia menegaskan tidak ada kerusakan pada sistem utama maupun peralatan penting yang berkaitan dengan keselamatan nuklir.

"Kami menilai serangan ini sebagai tindakan yang disengaja. Sebuah drone tempur kamikaze Ukraina menyerang gedung aula turbin Unit Pembangkit Listrik Nomor 6 dan menyebabkan ledakan," kata Alexei Likhachev.

Ukraina Bantah Tuduhan Serangan ke PLTN Zaporizhzhia, IAEA Minta Akses Inspeksi

Militer Ukraina membantah tuduhan Rusia yang menyebut pasukannya menyerang PLTN Zaporizhzhia. Menurut pihak Kyiv, tuduhan tersebut hanyalah bagian dari propaganda Rusia dan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Dalam pernyataannya, militer Ukraina menegaskan bahwa pasukannya memahami risiko besar yang dapat ditimbulkan jika fasilitas nuklir menjadi sasaran serangan. Ukraina juga menyebut tidak ada pertempuran aktif maupun penggunaan senjata di area tersebut saat insiden terjadi.

Sementara itu, Rafael Grossi, Kepala Badan Energi Atom Internasional (IAEA), mengonfirmasi bahwa pihaknya menerima laporan mengenai sebuah drone yang menabrak gedung turbin di kompleks PLTN Zaporizhzhia. Grossi menyampaikan kekhawatirannya dan mengingatkan bahaya serangan terhadap fasilitas nuklir.

"Menyerang lokasi nuklir sama seperti bermain api," ujar Rafael Grossi.

IAEA juga telah meminta akses untuk memeriksa langsung area yang dilaporkan terkena dampak guna memastikan kondisi sebenarnya, seperti diberitakan The Guardian.

Serangan Drone Ukraina Picu Kebakaran di Fasilitas Minyak Rusia

Serangan pesawat tanpa awak (drone) Ukraina kembali menargetkan fasilitas energi Rusia. Menurut pejabat Rusia, serangan yang terjadi semalam hingga Sabtu menyebabkan kebakaran di sejumlah depot minyak di wilayah selatan Rusia.

Di wilayah Rostov, puing-puing drone yang jatuh memicu kebakaran di depot minyak dan kapal tanker di pelabuhan Taganrog. Sementara itu, di wilayah Krasnodar, kebakaran juga dilaporkan terjadi di sebuah depot minyak di kota Armavir.

Serangan terhadap fasilitas energi Rusia meningkat dalam beberapa bulan terakhir seiring upaya Ukraina mengganggu pasokan bahan bakar yang mendukung operasi militer Moskow. Menanggapi serangan tersebut, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menegaskan bahwa negaranya berhak menyerang target yang digunakan untuk mendukung perang Rusia.

"Kami berhak membawa perang kembali ke tempat asalnya," kata Volodymyr Zelenskyy.

Zelenskyy Ingatkan Ancaman Serangan Besar Rusia, Warga Diminta Tetap Siaga

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, meminta warga tetap waspada terhadap kemungkinan serangan besar-besaran Rusia. Dalam pidato pada 30 Mei, Zelenskyy mengatakan informasi intelijen mengenai ancaman tersebut masih relevan dan masyarakat diminta segera merespons setiap peringatan serangan udara.

"Penting untuk selalu memperhatikan sinyal peringatan dan melindungi diri. Tidak ada jaminan bahwa pihak di Moskow akan mengubah keputusannya," kata Zelenskyy.

Ia menambahkan bahwa sistem pertahanan udara Ukraina saat ini berada dalam kondisi siaga tinggi. Menurutnya, pasukan Ukraina mampu menembak jatuh lebih dari 90 persen drone Shahed yang diluncurkan Rusia dan terus berupaya memperoleh tambahan rudal serta sistem pertahanan dari negara-negara mitra.

Peringatan ini muncul setelah Rusia mengancam akan meningkatkan serangan ke Kyiv dan fasilitas penting Ukraina menyusul tuduhan bahwa Ukraina menyerang target di wilayah Luhansk yang diduduki Rusia. Ukraina membantah tuduhan tersebut dan menyatakan serangannya menyasar fasilitas militer Rusia.

Ancaman Moskow mendapat kritik dari sejumlah negara Barat. Duta Besar Uni Eropa untuk Ukraina, Katarina Mathernova, menyebut ancaman terhadap diplomat asing sebagai tanda keputusasaan Rusia. Sementara itu, Kuasa Usaha AS untuk Ukraina, Julie Davis, mengecam serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil yang terjadi dalam konflik tersebut.

Latar Belakang Perang Rusia Vs Ukraina

Perang Rusia dan Ukraina secara terbuka pecah pada 24 Februari 2022 ketika Rusia melancarkan serangan militer ke berbagai wilayah Ukraina. Namun, akar konflik kedua negara sebenarnya telah muncul sejak Ukraina merdeka setelah bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991. Sejak saat itu, Ukraina mulai menentukan kebijakan politik dan hubungan luar negerinya sendiri.

Seiring waktu, Ukraina semakin dekat dengan negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Ukraina juga menunjukkan keinginan untuk bergabung dengan NATO, sebuah aliansi pertahanan yang dipimpin negara-negara Barat. Rusia menilai langkah tersebut dapat mengancam keamanan dan pengaruhnya di kawasan Eropa Timur.

Ketegangan semakin memanas pada tahun 2014 setelah terjadinya Revolusi Maidan, yaitu aksi demonstrasi besar yang berujung pada lengsernya Presiden Ukraina Viktor Yanukovych yang dikenal memiliki hubungan dekat dengan Rusia. Setelah peristiwa itu, Rusia mencaplok Semenanjung Krimea dan mendukung kelompok separatis pro-Rusia di wilayah Donetsk dan Luhansk, yang berada di kawasan Donbas. Konflik bersenjata di daerah tersebut kemudian berlangsung selama bertahun-tahun dan menelan banyak korban jiwa.

Berbagai upaya perdamaian sempat dilakukan, salah satunya melalui Perjanjian Minsk yang dimediasi oleh Prancis dan Jerman. Namun, pelaksanaan kesepakatan tersebut tidak berjalan lancar karena kedua pihak saling menuduh melanggar isi perjanjian.

Pada Februari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan dimulainya "operasi militer khusus" di Ukraina. Rusia menyatakan tujuan operasi tersebut adalah melindungi warga berbahasa Rusia di wilayah timur Ukraina dan mencegah perluasan NATO. Namun, Ukraina dan banyak negara Barat menganggap tindakan itu sebagai invasi yang melanggar kedaulatan Ukraina.

Sejak perang dimulai, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sejumlah negara sekutu terus memberikan bantuan militer, ekonomi, serta kemanusiaan kepada Ukraina. Sementara itu, Rusia menghadapi berbagai sanksi dari banyak negara yang menargetkan sektor ekonomi, energi, dan keuangannya.

Konflik Rusia-Ukraina juga berdampak pada berbagai negara di dunia. Perang ini menyebabkan gangguan pasokan energi dan pangan global serta meningkatkan ketegangan politik internasional. Hingga kini, pertempuran masih berlangsung meskipun berbagai upaya diplomasi terus dilakukan untuk mencapai gencatan senjata dan perdamaian yang lebih permanen.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)