Beredar Pesan Berantai Pembagian Kelas dan Penanganan Pasien Darurat,Hoaks atau Tidak? Ini Kata BPJS

Pesan berantai tentang Menkes Terawan Agus Putranto yang menyebutkan kalau dalam kondisi darurat pasien peserta BPJS Kesehatan ditangani tanpa bayar.

Beredar Pesan Berantai Pembagian Kelas dan Penanganan Pasien Darurat,Hoaks atau Tidak? Ini Kata BPJS
Tribunnews/JEPRIMA
Suasana warga saat menunggu antrian di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019). BPJS Kesehatan mengakui sejumlah Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja mulai menurunkan kelas layanan pasca diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Beragam pesan berantai hampir dijumpai setiap hari, yang biasanya ditemui pada grup-grup chat.

Kemudian pesan tersebut diteruskan ke orang lain tanpa diklarifikasi kebenarannya, padahal terkadang isinya belum terklarifikasi atau ada informasi yang salah.

Akhir-akhir ini pesan berantai dari Menkes beredar.

Isi pesan berantaianya, tentang gebrakan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang menyebutkan kalau dalam kondisi darurat pasien peserta BPJS Kesehatan bisa di rumah sakit manapun tanpa bayar terlebih dulu.

Lalu bagaimana klarifikasi dari pesan tersebut?

Baca: Pemerintah Janji Beri Subsidi BPJS Kesehatan, Fadjroel Rachman: Peserta Tak Mampu akan Pakai Subsidi

Baca: Soal Peserta BPJS Turun Kelas, Menkes Terawan : Kalau Tak Mampu Jangan Dipaksa

Baca: Ini Dampaknya Jika Iuran BPJS Kesehatan Naik, Menurut DJSN

Warga usai berkonsultasi dengan pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019). BPJS Kesehatan mengakui sejumlah Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja mulai menurunkan kelas layanan pasca diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Tribunnews/Jeprima
Warga usai berkonsultasi dengan pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019). BPJS Kesehatan mengakui sejumlah Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja mulai menurunkan kelas layanan pasca diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Iqbal Ma’aruf pertama menyebutkan kalau pesan tersebut tidak berasal dari pihaknya.

Kemudian berbagi informasi, kalau di pesan berantai disebutkan pasien bisa datang ke rumah sakit bintang apapun saat sakit, saat ini di Indonesia klasifikasi rumah sakit dibagi berdasarkan kelas bukan bintang.

“Ini pasti hoaks, klasifikasi RS tidak dikenal dengan istilah bintang seperti hotel atau airline. Yang ada kelas rumah sakit dan diatur kriteria kelasnya berdasarkan permenkes yang berlaku,” ucap Iqbal kepada Tribunnews.com, Kamis (7/11/2019).

Adapun pembagian kelas rumah sakit adalah RS Kelas A, B, C dan D. Sementara kelas pelayanan rumah sakit untuk pasien BPJS Kesehatan terdiri dari kelas I, II, dan III.

Kemudian Iqbal juga menjabarkan saat pasien dalam keadaan darurat rumah sakit manapun baik yang bekerjasama atau pun tidak harus segera melayani pasien.

Halaman
12
Penulis: Apfia Tioconny Billy
Editor: Anita K Wardhani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved